WHO Ingatkan Israel untuk Izinkan Bantuan Kemanusian ke Gaza

Related Posts

• 

  Bungkam Kebebasan Pers, Tentara Israel Serbu Kantor Berita Al Jazeera di Kota Ramallah Palestina

  NewsINH, Ramallah – Tentara Israel menyerbu dan menutup kantor TV Aljazeera di kota Ramallah, Tepi Barat, pada Ahad (22/9/2024) pagi kemarin waktu setempat, dalam tindakan yang digambarkan sebagai keputusan militer yang sewenang-wenang. Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan pemerintah Israel memerintahkan staf Aljazeera untuk meninggalkan lokasi sebelum kemudian menutup kantor media tersebut. Penyerbuan terjadi di tengah peningkatan ketegangan di kawasan maupun pengawasan terhadap organisasi media yang meliput perang Israel di Gaza. Menurut Wafa, tentara-tentara Israel menyita dokumen dan perlengkapan dari kantor Aljazeera. Mereka juga memberlakukan larangan berkegiatan selama 45 hari terhadap saluran Aljazeera di wilayah tersebut dengan alasan masalah keamanan. Dilansir laman Anadolu, Serikat Jurnalis Palestina mengecam penggerebekan dan penutupan tersebut dan menyebutnya sebagai serangan baru terhadap jurnalisme dan kebebasan media. Serikat tersebut mendesak organisasi dan lembaga internasional pembela hak dan keselamatan jurnalis agar mengambil tindakan segera untuk mengecam dan memastikan keputusan tersebut dibatalkan. Serikat juga menyatakan solidaritas dengan Aljazeera dan beserta para jurnalisnya dengan menawarkan kantor pusat dan sumber daya untuk membantu kegiatan staf media tersebut selama masa penutupan paksa. Israel sering menargetkan Al Jazeera dan jurnalisnya, terkadang sampai membunuh mereka – seperti yang dilakukan terhadap Shireen Abu Akleh, Samer Abudaqa, Ismail al-Ghoul, dan Rami al-Rifi. “Hal ini sangat sejalan dengan kebijakan negara Israel sejak 1948 … untuk mencegah berita nyata tentang warga Palestina atau tentang apa yang dilakukan negara Israel terhadap warga Palestina … menjajah mereka, menangkap mereka, dan menyiksa mereka,” kata Rami Khouri, peneliti terkemuka di Universitas Amerika di Beirut, kepada Al Jazeera seperti dilansir Senin (23/9). Jivara Budeiri dari Al Jazeera, yang sedang bekerja saat penggerebekan terjadi, mengatakan kepada Al Jazeera Arabic bahwa kelompok Israel yang menyerbu melibatkan para teknisi, yang membuatnya khawatir bahwa para penyerbu itu juga datang untuk menghancurkan arsip biro tersebut. Tentara Israel berada di kantor Al Jazeera selama beberapa jam, selama waktu itu satu-satunya hal yang dapat diamati adalah beberapa dari mereka merobek spanduk besar jurnalis Al Jazeera Arabic yang terbunuh, Shireen Abu Akleh. Tidak ada seorang pun di tim Al Jazeera yang terluka. Namun, mereka menghabiskan waktu berjam-jam berdiri di jalan agak jauh dari gedung kantor, tidak dapat mendekatinya untuk mengambil mobil mereka. Menurut Budeiri dari Al Jazeera Arabic, mereka juga tidak dapat bergerak meliput penggerebekan karena setiap anggota kelompok yang bergerak diancam dengan laser senjata Israel. Saat tentara Israel berada di kantor Al Jazeera untuk menghancurkan berbagai hal seperti spanduk Shireen Abu Akleh, lebih banyak tentara di mobil lapis baja berpatroli di area sekitar gedung dan tim kantor dapat mendengar suara tembakan dan tembakan tabung gas air mata di sekitar. Perintah penutupan kantor berita Al Jazeera di Ramallah berlaku selama 45 hari. Namun, kepala kantor al-Omari mengatakan dia berasumsi perintah akan diperbarui secara otomatis, seperti yang terjadi pada perintah sipil awal Mei yang dikeluarkan Israel untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel. Kantor Al Jazeera di Israel ditutup pada bulan Mei setelah parlemen Israel mengeluarkan apa yang kemudian dikenal sebagai “Undang-Undang Al Jazeera”, yang memungkinkan pemerintah untuk menutup selama 45 hari semua media asing yang menimbulkan ancaman terhadap negara. Dengan alasan tersebut, sejumlah besar inspektur dari Kementerian Komunikasi Israel mendatangi kantor Al Jazeera dan menyita peralatan pada tanggal 5 Mei. “Penutupan sementara” telah diperbarui sejak saat itu dan masih berlaku. Namun, yang perlu digarisbawahi penutupan kantor berita Al Jazeera di Ramallah sendiri dilakukan oleh otoritas yang secara teori tidak memiliki kekuasaan atas Ramallah. Kepala biro al-Omari diberi tahu oleh salah seorang tentara bahwa penyelidikan apa pun harus dilakukan ke komando militer yang mengeluarkan perintah tersebut. Al-Omari menjelaskan kepada Al Jazeera Arabic melalui telepon bahwa ini kemungkinan berarti setiap banding harus melalui sistem pengadilan militer. Pengadilan militer Israel menjalankan sistem “bukti rahasia” yang tidak transparan dan penahanan administratif tanpa batas waktu. Saat ini biro Al Jazeera di Ramallah sudah tidak dapat diakses oleh tim, disegel dengan dua pelat logam besar yang dilas di atas pintu masuk.   Sumber: Wafa/Republika/Liputan6  

• 

  15 negara Arab dan Afrika Ingatkan Resiko Kelaparan di Sudan

  NewsINH, Khartoum – Pemerintah 15 negara Arab dan Afrika mengeluarkan pernyataan pada Selasa (16 Juli) tentang keprihatinan mendalam mereka mengenai meningkatnya krisis ketahanan pangan di Sudan yang dilanda perang. Negara-negara tersebut termasuk Uni Emirat Arab, Yordania, Maroko, Mauritania, Chad, Komoro, Guinea-Bissau, Benin, Seychelles, Senegal, Kenya, Sierra Leone, Uganda, Mozambik, dan Nigeria. Pernyataan tersebut muncul sebagai reaksi terhadap laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang diterbitkan pada 27 Juni 2024. “Empat belas bulan setelah konflik, Sudan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut terburuk yang pernah dicatat oleh IPC pada tahun 2024. negara ini,” kata laporan itu, seraya menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Sudan mengalami kelaparan parah, yang menjadikan Sudan sebagai negara dengan krisis kelaparan terbesar di dunia. Jumlah orang yang kelaparan diperkirakan mencapai 25,6 juta orang, dengan 14 wilayah berisiko kelaparan termasuk Darfur, Greater Kordofan, Al Jazirah dan beberapa titik api di ibu kota Sudan, Khartoum. Banyak warga Sudan yang kelaparan dilaporkan meninggalkan Sudan untuk mencari suaka di negara-negara tetangga karena kelaparan dan kelaparan yang akan terjadi. Negara-negara yang mengeluarkan pernyataan tersebut menyatakan keprihatinan mereka mengenai apa yang dinyatakan dalam laporan IPC sebagai “kemerosotan drastis dan cepat” dalam ketahanan pangan, dan dampaknya yang buruk terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga sipil, termasuk ribuan anak-anak, yang terkena dampak buruk dari hal tersebut. menderita gizi buruk akut yang parah. Menurut laporan Save the Children yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli, akibat perang di Sudan, 30% anak-anak mengalami kekurangan gizi akut dan 20% dari keseluruhan populasi menghadapi kekurangan pangan yang parah.

• 

  AI Minta Dunia Lindungi Rakyat Palestina dari Anacaman Genosida Israel

  NewsINH, London –Amnesty Internasional (AI) sebuah lembaga yang bergerak dibidang hak asasi manusia meminta dunia untuk melindungi rakyat Palestina dari ancaman genosida Israel terhadap warga Gaza. AI juga  menyambut baik laporan baru Pelapor Khusus PBB di daerah pendudukan di wilayah Palestina. Pelapor Khusus PBB menemukan terdapat “dasar masuk akal untuk meyakini” Israel melakukan genosida di Gaza. “Upaya lembaga ini harus menjadi seruan penting mendorong negara-negara bertindak. Mereka harus menegakan kewajiban mereka di bawah Konvensi Genosida dan mengambil langkah konkrit untuk melindungi rakyat Palestina di Gaza hari ini,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard seperti dikutip dari Aljazirah, Selasa (26/3/2024). “Sudah waktunya untuk bertindak mencegah genosida,” tambahnya. Callamard mendesak negara-negara untuk menerapkan tekanan politik pada pihak-pihak yang bertikai untuk mematuhi resolusi gencatan senjata Gaza, Dewan Keamanan PBB yang diadopsi Senin (25/3/2024) kemarin. Ia mengatakan, mereka harus menggunakan pengaruhnya agar Israel mematuhi resolusi itu, termasuk menghentikan serangan dan mencabut langkah-langkah pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan. Callamard juga meminta negara-negara menerapkan embargo senjata komprehensif pada semua pihak dalam konflik, termasuk menekan Hamas dan kelompok bersenjata lain untuk membebaskan semua sandera sipil. Dalam laporan yang dirilis Senin malam lalu Pelapor Khusus PBB di wilayah Palestina Francesca Albanese mengatakan terdapat indikasi yang jelas Israel telah melanggar tiga dari lima tindakan yang dilarang di Konvensi Genosida. “Sifat dan skala serangan Israel yang luar biasa di Gaza dan kehancuran kehidupan yang diakibatkannya mengungkapkan niat untuk menghancurkan fisik Palestina sebagai kelompok,” kata Albanese yang ditunjuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB tapi bukan suara resmi PBB.   Sumber: Aljazirah/Republika  

• 

  Jalur Gaza Palestina Jadi Amuk Serangan Udara Israel

  NewsINH, Gaza – Israel meluncurkan serangan udara ke target di Jalur Gaza pada Kamis (23/2/2023) dini hari. Serangan tersebut, menurut Israel merupakan balasan atas tembakan roket yang diluncurkan Jalur Gaza dan mengenai area Israel. Mengutip juru bicara Angkatan Darat, tentara Israel menyerang fasilitas pembuatan senjata milik kelompok Palestina Hamas. Serangan tersebut menimbulkan gumpalan asap yang menyelimuti salah satu target serangan di sebelah utara Gaza. Sejumlah saksi mata di Gaza mengungkapkan, mereka melihat delapan roket ditembakkan. Sedangkan militer Israel menyatakan ada enam. Sistem pertahanan udara Aar mereka berhasil mengadang lima dari roket dari Gaza tersebut. Roket keenam jatuh di wilayah tak berpenguni. Tidak ada laporan kerusakan atau korban jiwa. Roket-roket dari Gaza itu ditembakkan ke Kota Ashkelon dan Sderot. Serangan ini adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam hampir satu tahun pertempuran di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Polisi Israel mengatakan, meningkatkan kewaspadaan, sementara Hamas yang berbasis di Gaza mengatakan kesabarannya telah habis. Sedangkan kelompok Palestina lainnya Jihad Islam bersumpah untuk membalas. Tembakan roket dari Gaza merupakan peringatan atas tindakan tentara Israel menyerbu Nablus, Tepi Barat yang menewaskan 11 warga Palestina. Kepala Perawat Departemen Kardiologi Ahmad Aswad menyatakan, korban luka membanjiri Rumah Sakit Najah di kota itu. Petugas medis berusia 36 tahun itu mengatakan, dia melihat banyak pasien tertembak di dada, kepala, dan paha. “Mereka menembak untuk membunuh,” katanya. Operasi empat jam itu meninggalkan kerusakan luas di pasar berusia berabad-abad di Nablus. Orang-orang memandangi puing-puing yang dulunya merupakan rumah besar di pasar yang berusia berabad-abad. Dari satu ujung ke ujung lainnya, toko-toko penuh dengan peluru. Mobil yang diparkir hancur. Darah menodai reruntuhan semen. Furnitur dari rumah yang hancur berserakan di antara tumpukan puing. Rekaman keamanan bertanda waktu yang dibagikan secara luas secara daring tampaknya menunjukkan dua pria muda berlari di jalan. Tembakan terdengar, dan keduanya jatuh ke tanah, dengan satu topi terbang dari kepalanya. Kedua pria tersebut tampaknya tidak bersenjata. Namun video tersebut tidak menunjukkan peristiwa yang menyebabkan penembakan tersebut.   Sumber: Republika   #Donasi Palestina

• 

  Amnesty Internasional Kritik Israel Soal Pembatasan Pengibaran Bendera Palestina

  NewsINH, London – Amnesti International mengkritik kebijakan pemerintah Israel terkait pembatasan pengibaran bendera Palestina di ruang publik di Israel. Larangan ini dinilai sebagai serangan secara nyata terhadap hak kebangsaan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul secara damai. Instruksi yang diserukan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru Itamar Ben-Gvir, menggambarkan bendera Palestina sebagai simbol “terorisme” dan menginstruksikan polisi Israel untuk memindahkannya dari tempat umum. Pihak berwenang Israel mengatakan instruksi itu ditujukan untuk menghentikan “hasutan” terhadap Israel, tetapi itu terjadi di tengah gelombang tindakan yang dirancang untuk membungkam perbedaan pendapat dan membatasi protes, termasuk yang diadakan untuk membela hak-hak Palestina, kata Amnesti. Langkah-langkah tersebut termasuk tindakan keras yang meningkat terhadap masyarakat sipil Palestina, dan melonjaknya jumlah penangkapan dan perintah penahanan administratif yang digunakan untuk menghukum para aktivis Palestina. “Upaya mengerikan untuk menghapus identitas rakyat Palestina ini adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan yang telah diperkenalkan oleh otoritas Israel untuk melegitimasi rasisme dan diskriminasi terhadap warga Palestina. Dalih lucu untuk arahan ini tidak dapat menutupi fakta bahwa otoritas Israel semakin kejam dalam upaya mereka untuk menghancurkan semua oposisi terhadap sistem apartheid,” kata Heba Morayef, Direktur Regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International. “Sebagai pihak Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Israel telah berkomitmen untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai untuk setiap orang yang hidup di bawah kendalinya. Israel juga memiliki kewajiban untuk melarang hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan melalui advokasi kebencian nasional, ras atau agama. Arahan ini bertentangan dengan kewajiban-kewajiban ini. Selama beberapa dekade, bendera Palestina telah menjadi simbol persatuan dan perlawanan terhadap pendudukan ilegal Israel, dan digunakan di seluruh dunia sebagai lambang solidaritas dengan rakyat Palestina. Sangat ironis bahwa otoritas Israel mencoba untuk membenarkan langkah ini atas dasar hasutan, ketika arahan itu sendiri menyulut kebencian rasial dan menabur perpecahan. “Itu adalah salah satu dari banyak kebijakan Israel, yang diberlakukan dalam sistem apartheid, yang dirancang untuk meminimalkan kehadiran dan visibilitas warga Palestina, dan untuk membungkam suara mereka.” bunyi pernyataan tersebut. Otoritas Israel telah lama berusaha untuk membatasi pengibaran bendera Palestina. Meskipun hukum Israel tidak melarang pengibaran bendera di Israel, polisi dan pasukan keamanan memiliki hak untuk mencopot bendera jika dianggap mengancam ketertiban umum. Dua bulan setelah menduduki wilayah Palestina pada tahun 1967, otoritas Israel mengeluarkan perintah militer yang menghukum dan mengkriminalisasi warga Palestina karena menghadiri dan mengorganisir prosesi, majelis atau acara berjaga 10 orang atau lebih untuk masalah yang “dapat ditafsirkan sebagai politik”, kecuali jika mereka memiliki izin. Perintah tersebut, yang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “politik”, secara efektif melarang protes, termasuk protes damai. Itu juga melarang pengibaran bendera atau lambang atau publikasi materi apa pun yang “memiliki signifikansi politik” tanpa izin dari komandan militer Israel. Perintah itu terus berlaku di Tepi Barat. Pada Mei 2022, pasukan Israel di Yerusalem Timur dengan kasar menurunkan bendera yang dibawa oleh warga Palestina yang berkabung atas kematian jurnalis Shirin Abu Akleh, yang dibunuh oleh pasukan Israel. Pada 1 Juni 2022, RUU yang melarang pengibaran bendera Palestina di lembaga-lembaga yang didanai negara di Israel lolos dari pengawalan.   Sumber: Wafa #Donasi Palestina Yuk patungan donasi wakaf untuk ambulan gratis….