Solidaritas Palestina Archives

PBB Desak Dunia Bertindak untuk Hak dan Perdamaian Palestina

News Update·28/11/2024

NewsINH, Palestina – Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Palestina mengadakan pertemuan khusus pada Selasa (26/11/2024) untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina. Hari tersebut jatuh pada Jumat (29/11/2024) besok.

“Kita kembali berkumpul untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina, bukan hanya sebagai peringatan, tetapi juga pengingat mendalam akan janji-janji yang belum terpenuhi, hak-hak yang diingkari, dan ketidakadilan historis,” ujar ketua Komite, Cheikh Niang.

Niang, yang juga merupakan duta besar Senegal untuk PBB, menyoroti peringatan tahun ini yang berlangsung di tengah penderitaan serta tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Hak-hak asasi rakyat Palestina tetap belum terwujud, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, sebuah hak yang seharusnya dimiliki oleh semua orang di dunia,” katanya.

“Kami mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan tegas menghentikan pendudukan Israel, memastikan akuntabilitas bagi pelaku, memberikan keadilan bagi para korban, dan menegakkan hak-hak rakyat Palestina yang sudah terlalu lama diabaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Umum PBB Philemon Yang mengatakan konflik Israel-Palestina tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan, pendudukan yang tiada akhir, atau pencaplokan wilayah.

“Konflik Israel-Palestina hanya akan berakhir ketika rakyat Israel maupun Palestina dapat hidup berdampingan dalam negara masing-masing yang merdeka, secara damai, aman, dan bermartabat,” kata Yang.

“Kita harus memulihkan harapan, memberikan kepercayaan kepada rakyat Palestina bahwa masa depan yang lebih baik mungkin tercapai, dan memperkuat keyakinan mereka pada PBB dan komitmennya”. “Kita dapat memulai langkah ini hari ini dengan menyerukan gencatan senjata, pengembalian segera para sandera, serta memulai negosiasi menuju perdamaian yang panjang dan abadi,” katanya menambahkan.

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward menegaskan bahwa solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan hukum internasional serta resolusi-resolusi relevan PBB hanya dapat dicapai melalui cara damai.

“Komunitas internasional perlu menggandakan upaya untuk mendukung gencatan senjata, membebaskan semua sandera, segera mengambil tindakan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang sangat buruk, dan bekerja menuju terwujudnya solusi dua negara,” kata Woodward.

“Kami menegaskan kembali komitmen yang tak tergoyahkan pada solusi dua negara, dan pentingnya langkah-langkah segera untuk menghidupkan kembali jalur politik menuju realisasinya,” ujarnya.

Amina Mohammed, wakil Sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, yang menegaskan solidaritas komunitas internasional pada martabat, hak, keadilan, dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.

“Peringatan tahun ini terasa sangat menyakitkan, karena tujuan-tujuan mendasar tersebut tampak lebih jauh dari sebelumnya,” kata Mohammed.

Seruan intervensi oleh internasional

Ia menambahkan bahwa tidak ada yang dapat membenarkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, namun juga tidak ada yang dapat membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina.

“Namun, lebih dari setahun kemudian, Gaza berada dalam kehancuran. Lebih dari 44.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dilaporkan meninggal, dan krisis kemanusiaan memburuk setiap harinya,” ujar Mohammed. Ia menyebut situasi tersebut “mengerikan” dan “tidak dapat dimaafkan.”

Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, membacakan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang menyerukan intervensi internasional segera untuk menghentikan tragedi di Gaza yang terjadi di hadapan dunia.

“Komunitas internasional telah mendeklarasikan hari ini sebagai dukungan terhadap hak-hak rakyat kami, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan negara mereka”. “Ini membutuhkan langkah nyata untuk menghadapi ancaman terhadap jutaan nyawa serta kemungkinan mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan legitimasi internasional,” kata Abbas.

Abbas juga menyerukan agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan karena Israel menolak mematuhi hukum internasional dan menjalankan kewajiban-kewajibannya, serta karena terus melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.

“Pada saat yang sama, penting untuk menolak rencana Israel memisahkan Gaza dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem, untuk melemahkan tanggung jawab Negara Palestina,” ujarnya.

Abbas menegaskan Israel harus menghentikan pembangunan permukiman dan pendudukan, pembunuhan, terorisme pemukim, serangan ke situs-situs suci, upaya mengubah status quo hukum, penggerebekan kota-kota, serta pembunuhan dan penangkapan sewenang-wenang di Palestina.

“Sekali lagi, saya tegaskan bahwa pendudukan akan berakhir, dan hak-hak rakyat Palestina akan menang, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan,” ujarnya.

Majelis Umum PBB pada 1977 menetapkan 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina. Hari itu pada 1947, Majelis Umum mengesahkan resolusi tentang pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu Arab dan satu Yahudi.

Sumber: Republika

Halaman 2 / 3

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward menegaskan bahwa solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan hukum internasional serta resolusi-resolusi relevan PBB hanya dapat dicapai melalui cara damai.

“Komunitas internasional perlu menggandakan upaya untuk mendukung gencatan senjata, membebaskan semua sandera, segera mengambil tindakan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang sangat buruk, dan bekerja menuju terwujudnya solusi dua negara,” kata Woodward.

“Kami menegaskan kembali komitmen yang tak tergoyahkan pada solusi dua negara, dan pentingnya langkah-langkah segera untuk menghidupkan kembali jalur politik menuju realisasinya,” ujarnya.

Amina Mohammed, wakil Sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, yang menegaskan solidaritas komunitas internasional pada martabat, hak, keadilan, dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.

“Peringatan tahun ini terasa sangat menyakitkan, karena tujuan-tujuan mendasar tersebut tampak lebih jauh dari sebelumnya,” kata Mohammed.

Seruan intervensi oleh internasional

Ia menambahkan bahwa tidak ada yang dapat membenarkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, namun juga tidak ada yang dapat membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina.

“Namun, lebih dari setahun kemudian, Gaza berada dalam kehancuran. Lebih dari 44.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dilaporkan meninggal, dan krisis kemanusiaan memburuk setiap harinya,” ujar Mohammed. Ia menyebut situasi tersebut “mengerikan” dan “tidak dapat dimaafkan.”

Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, membacakan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang menyerukan intervensi internasional segera untuk menghentikan tragedi di Gaza yang terjadi di hadapan dunia.

Halaman 3 / 3

“Komunitas internasional telah mendeklarasikan hari ini sebagai dukungan terhadap hak-hak rakyat kami, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan negara mereka”. “Ini membutuhkan langkah nyata untuk menghadapi ancaman terhadap jutaan nyawa serta kemungkinan mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan legitimasi internasional,” kata Abbas.

Abbas juga menyerukan agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan karena Israel menolak mematuhi hukum internasional dan menjalankan kewajiban-kewajibannya, serta karena terus melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.

“Pada saat yang sama, penting untuk menolak rencana Israel memisahkan Gaza dari Tepi Barat, termasuk Yerusalem, untuk melemahkan tanggung jawab Negara Palestina,” ujarnya.

Abbas menegaskan Israel harus menghentikan pembangunan permukiman dan pendudukan, pembunuhan, terorisme pemukim, serangan ke situs-situs suci, upaya mengubah status quo hukum, penggerebekan kota-kota, serta pembunuhan dan penangkapan sewenang-wenang di Palestina.

“Sekali lagi, saya tegaskan bahwa pendudukan akan berakhir, dan hak-hak rakyat Palestina akan menang, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan,” ujarnya.

Majelis Umum PBB pada 1977 menetapkan 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina. Hari itu pada 1947, Majelis Umum mengesahkan resolusi tentang pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu Arab dan satu Yahudi.

Diserang AS dan UK, Puluhan Ribu Warga Yaman Turun ke Jalan

News Update·15/01/2024

NewsINH, Sanaa – Tak terima negaranya dijadikan sasaran serangan oleh Amerika dan Inggris Puluhan ribu warga Yaman, turun ke jalan dan berunjuk rasa memprotes serangan Amerika Serikat (AS) serta Inggris ke negara tersebut. Aksi itu berlangsung di beberapa kota Yaman yang dijuluki sebagai negeri seribu wali.

Beberapa kota yang dijadikan tempat aksi protes itu diantaranya Hodeida, Taiz dan Aden. Dalam aksinya, massa turut membawa dan membentangkan bendera Palestina sebagai simbol solidaritas apa yang terjadi di Jalur Gaza.

“Kami mengutuk keras serangan AS dan Inggris di Hodeida dan kota-kota Yaman lainnya. Kami ingin memberi tahu mereka bahwa kedaulatan Yaman dilindungi. Kami tidak akan melepaskan dukungan kami untuk Palestina bahkan jika kami semakin menderita,” kata Muhammad Ayyash Qahim, seorang warga Hodeida, yang berpartisipasi dalam unjuk rasa.

Di Taiz dan Aden yang dikuasai pemerintah Yaman, masyarakat menyampaikan kecaman keras atas serangan AS dan Inggris ke negara mereka. “Dengan melancarkan serangan, AS bertujuan untuk mempertahankan hegemoninya atas seluruh wilayah Arab,” ujar Abdul Jalil Razaz, seorang warga Taiz.

Mohammed Adel, seorang warga Aden mengatakan serangan AS dan Inggris akan sangat mempengaruhi kehidupan warga Yaman serta akses terhadap pasokan kemanusiaan.

“Harga barang-barang yang tiba di Yaman kemungkinan akan meningkat tajam akibat serangan tersebut. Dan karena kenaikan biaya pengiriman, akan lebih sulit bagi Yaman untuk menerima bantuan dari organisasi internasional, yang dapat menimbulkan kesulitan besar bagi kehidupan masyarakat setempat,” ucap Adel.

Kekhawatiran juga disampaikan warga Aden lainnya, Yassin Muthana. Sebagai warga Yaman dirinya sangat khawatir serangan ini akan berkepanjangan dan berdampak pada kehidupan kami yang sangat terkena dampak konflik selama bertahun-tahun.

Sebelumnya, pada Kamis (11/1/2024) malam lalu, AS dan Inggris melancarkan serangan udara ke beberapa wilayah di Yaman, termasuk ibu kota Sanaa. Mereka membidik fasilitas-fasilitas milik kelompok Houthi.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengungkapkan dalam serangan tersebut militer negaranya menargetkan fasilitas yang terkait dengan kendaraan udara tak berawak atau drone, rudal balistik dan jelajah, serta kemampuan radar pesisir dan pengawasan udara milik Houthi. “AS mempertahankan haknya untuk membela diri dan, jika perlu, kami akan mengambil tindakan lanjutan untuk melindungi pasukan AS,” kata Austin.

Presiden AS Joe Biden mengatakan negaranya meluncurkan serangan ke Yaman karena kelompok Houthi yang berbasis di negara tersebut telah membahayakan personel AS, perdagangan, dan mengancam kebebasan navigasi di Laut Merah. Dia menekankan AS tidak akan ragu mengambil langkah lebih lanjut untuk melindungi kepentingannya.

“Serangan (ke Yaman) ini merupakan respons langsung terhadap serangan-serangan Houthi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kapal maritim internasional di Laut Merah, termasuk penggunaan rudal balistik anti-kapal untuk pertama kalinya dalam sejarah,” kata Biden dalam sebuah pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Jumat lalu.

“Serangan-serangan ini telah membahayakan personel AS, pelaut sipil, dan mitra kami, membahayakan perdagangan, dan mengancam kebebasan navigasi,” tambah Biden.

Dia mengungkapkan serangan ke sejumlah titik di Yaman yang menargetkan fasilitas Houthi dilakukan AS dan Inggris, dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, serta Belanda. Biden menegaskan dia tidak akan ragu mengambil langkah lebih lanjut terhadap Houthi.

Sumber: Republika/AP

Amerika Merandang, Kelompok Houthi di Yaman Tak Gentar dengan Ancaman AS

News Update·04/01/2024

NewsINH, Yaman – Koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) memperingatkan Houthi tentang ‘konsekuensi’ setelah serangan beberapa kali terhadap kapal yang melintas di Laut Merah. Kelompok Houthi berpendapat bahwa serangan mereka terhadap kapal yang terkait dengan Israel adalah tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza.

Dilansir dari laman Aljazeera, Kamis (4/1/2024). Negara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memperingatkan terhadap Houthi di Yaman akan “konsekuensinya” kecuali mereka menghentikan serangan mereka terhadap kapal-kapal pengiriman yang melintasi Laut Merah.

“Biarlah pesan kami menjadi jelas kami menyerukan diakhirinya segera serangan ilegal ini dan pembebasan kapal dan awak kapal yang ditahan secara tidak sah,” kata pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih pada hari Rabu kemarin.

“Houthi akan memikul tanggung jawab atas konsekuensinya jika mereka terus mengancam kehidupan, perekonomian global dan arus bebas perdagangan di perairan penting di kawasan ini”.

Inggris, Australia, Kanada, Jerman dan Jepang termasuk di antara 12 negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Satu-satunya negara di Timur Tengah yang menandatangani pernyataan tersebut adalah Bahrain, yang memiliki hubungan tegang dengan Iran, yang bersekutu dengan Houthi.

Pernyataan itu muncul setelah beberapa laporan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan serangan langsung terhadap pemberontak jika serangan terus berlanjut.

Sementara itu, Houthi mengatakan bahwa serangan mereka di jalur air yang sibuk adalah tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza dan mereka menargetkan kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel.

AS telah mengirim kapal induk, USS Dwight D Eisenhower, ke wilayah tersebut dan sebelumnya mengumumkan koalisi negara-negara untuk melindungi pergerakan di Laut Merah, yang merupakan jalur 12 persen perdagangan global.

Sebelumnya pada hari Rabu, Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan sebelumnya terhadap kapal dagang di Laut Merah.

“Angkatan laut angkatan bersenjata Yaman melakukan operasi yang menargetkan kapal CMA CGM TAGE yang sedang melakukan perjalanan menuju pelabuhan Palestina yang diduduki,” kata Houthi pada X.

Operator Perancis CMA CGM mengatakan bahwa kapal kontainernya tidak terluka dan “tidak mengalami insiden”.

Juru bicara CMA CGM mengatakan kapal itu menuju Mesir. Serangan Houthi dalam beberapa pekan terakhir sebagian besar terkonsentrasi di Selat Bab al-Mandeb. Pada hari Selasa, raksasa pelayaran Denmark Maersk memperpanjang penangguhan layanan melalui jalur air dan Teluk Aden, Yaman selatan, “sampai pemberitahuan lebih lanjut”.

Sumber: Al Jazeera

Peringati Hari Solidaritas Palestina, Kemerdekaan Palestina Segera Terwujud

News Update·29/11/202230/11/2022

NewsINH, Gaza – Penjajahan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel di Tanah Palestina diyakini akan segera berakhir. Bangsa Palestina pasti akan segera merdeka dan menjadi negera yang berdaulat. Hal ini diungkapkan oleh Muhamamd Husein dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) Senin (28/11/2022) malam kemarin.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa konflik Israel dan Palestina merupakan konflik eksistensi, dan kami meyakini Palestina pasti akan merdeka dan menjadi negara yang berdaulat seperti sebelumnya,” tegasnya.

Palestina yang merupakan negeri para nabi kata Husein sebelumnya merupakan negara yang berdaulat, dimana memiliki mata uang sendiri sistem pemerintahan sendiri, akan tetapi sejak peristiwa Nakba yang merupakan awal duka rakyat Palestina secara khusus dan umat islam sedunia secara umum menjadi negara yang miskin dan terjajah diabad dunia moderen seperti sekarang ini.

“Tragedi Nakba adalah peristiwa teror, pembersihan etnis dan pengusiran besar-besaran orang Palestina dari tanah air mereka, sehubungan dengan diproklamirkannya negara penjajah ‘Israel’ pada 14 Mei 1948,” jelasnya.

Sementara itu, Osama Abu Shamala Ketua Komunitas Palestina di Indonesia mengaku sangat berterimakasih atas kepedulian dan dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina. Menurutnya, rakyat Indonesia sangat mencintai Palestina. Ia berharap Palestina kedepan bisa sejajar dengan negara-negara lain dibelahan dunia.

“Momentum Hari Solidaritas Internasional Bersama Rakyat Palestina atau International Day of Solidarity with the Palestinian People yang diperingatin setiap tanggal 29 November ini kami berharap dukungan dari semua eleman dan bangsa diseluruh dunia untuk mewujudkan perdamaian di bumi Palestina,” harapnaya.

Warga Palestina kelahiran Gaza ini mengaku terharu atas kegigihan dan pembelaan Indonesia baik dilevel pemerintah maupun rakyatnya sangat luar biasa. Indonesia baginya merupakan rumah dan tanah air kedua bagi warga Palestina.

“Palestina dan Indonesia ibaratnya sudah seperti saudara kandung sendiri, Indonesia selalu hadir disetiap momentum baik dalam kondisi perang maupun situasi sedang aman,” tuturnya.

Penetapan Hari Solidaritas Internasional Bersama Rakyat Palestina ini ditetapkan pada tahun 1977. Dari laman resmi United Nations dan National Day, Palestina dan Israel terlibat pertentangan terkait wilayah dan telah berbagi perbatasan di sepanjang kota Yerusalem. Selama beberapa dekade, kedua belah pihak berselisih untuk mempertahankan apa yang mereka yakini adalah bagian dari negaranya. Hal ini mendorong adanya kebutuhan untuk memisahkan kedua negara bagian dan membuat mereka merdeka.

Merespon hal itu, PBB mengadopsi Resolusi 181 (II) pada tanggal 29 November 1947. Resolusi yang disebut ‘United Nations Partition Plan for Palestine’ berisi usulan yang merekomendasikan pembagian Palestina setelah Inggris menarik kekuasaannya. Negara-negara bagian baru akan dibentuk dua bulan setelah penarikan Inggris, paling lambat Oktober 1948. Rencana tersebut juga menyerukan penyatuan ekonomi antara negara-negara yang diusulkan, dan untuk perlindungan hak-hak agama dan minoritas.

Resolusi itu sayangnya tidak sepenuhnya dilaksanakan lantaran terjadi perang saudara selama satu tahun di Palestina. Setelah itu, Israel menjadi sebuah negara pada tahun 1948.

Pada tahun 1977, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina. Majelis Umum PBB merujuk resolusi 32/40 B yang menyerukan setiap tahunnya pada 29 November ditetapkan sebagai Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina.

Sementara itu, dalam resolusi 60/37 pada 1 Desember 2005, Majelis meminta Komite Pelaksanaan Hak-hak Rakyat Palestina yang Tidak Dapat Dicabut dan Divisi Hak-Hak Palestina, sebagai bagian dari peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina pada tanggal 29 November, untuk terus menyelenggarakan pameran tahunan tentang hak-hak Palestina atau acara budaya yang bekerja sama dengan Misi Pengamat Permanen Palestina untuk PBB.

Dengan peringatan tersebut, negara-negara anggota PBB didorong untuk berkesinambungan memberikan dukungan dan publisitas seluas-luasnya terhadap peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina.

Tanggal 29 November dipilih karena ada makna tersendiri bagi rakyat Palestina. Tanggal Hari Solidaritas Internasional Bersama Masyarakat Palestina ini juga jadi pengingat bagi dunia bahwa Palestina belum mencapai hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut, seperti hak menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar, hak atas kemerdekaan dan kedaulatan nasional dan terakhir adalah hak untuk kembali ke rumah dan harta benda mereka dari mana mereka telah dipindahkan.

Webinar yang mengangkat tema “Let’s Take a Look Back at Palestine” yang berlangsung sekitar dua jam ini diikuti sejumlah perserta perwakilan dari beberapa negara diantara, Suria, Uganda, Nigeria, Palestina dan tentunya peserta dari Indonesia itu sendiri.

Tim Media