Palestina Sebut Israel Hancurkan Lebih dari 300 Rumah di Jabalia

Palestina Sebut Israel Hancurkan Lebih dari 300 Rumah di Jabalia

NewsINH, Gaza – Badan Pertahanan Sipil Palestina di Gaza mengatakan bahwa tentara Israel telah menghancurkan lebih dari 300 rumah di Jabalia, Jalur Gaza utara sejak dimulainya serangan militer pada 7 Oktober 2023 lalu.

“Tentara Israel benar-benar menghancurkan lebih dari 300 rumah di Jabalis, Jalur Gaza utara sejak dimulainya serangan.” Juru bicara Pertahanan Sipil Mahmoud Basal mengatakan kepada Anadolu baru-baru ini.

“Kami menerima panggilan darurat mengenai sejumlah jasad yang bergelimpangan di jalan dan di bawah reruntuhan rumah yang hancur,” kata dia, menambahkan bahwa “tim penyelamat tidak dapat mencapai lokasi karena tingginya intensitas pengeboman oleh Israel.”

Basal menjelaskan bahwa operasi militer Israel menyebabkan kehancuran besar-besaran bangunan rumah tinggal dan infrastruktur di kota dan kamp Jabalia.

Menurut Basal sulit bagi tim medis dan tim pertahanan sipil untuk mencapai lokasi tertentu di Jabalia akibat pengeboman dan penembakan yang diarahkan langsung terhadap mereka oleh tentara Israel.

Pada 11 Mei, Israel melancarkan serangan baru ke Jabalia dan wilayah sekitarnya dengan penembakan membabi buta, menargetkan puluhan rumah dan infrastruktur di dalam kamp.

Kamp tersebut menjadi tempat tinggal bagi ratusan ribu penduduk, termasuk mereka yang mengungsi dari wilayah utara Jalur Gaza.

Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Jalur Gaza meski resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata segera di wilayah kantung tersebut.

Tujuh bulan setelah perang Israel berlangsung yang dimulai sejak serangan Hamas pada Oktober, hampir 35.400 warga Palestina tewas, yang sebagian besar adalah anak-anak dan wanita, sementara 79.300 lainnya menderita luka.

Israel juga melakukan blokade yang membuat makanan, air bersih dan obat-obatan menjadi langka.

Setelah mendapat gugatan genosida, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan serangannya dan mengambil langkah yang menjamin bantuan kemanusiaan tersedia bagi warga sipil Gaza.

 

Sumber: Antara / Anadolu

Menlu RI: Penyelesaian Palestina Tidak Cukup dengan Resolusi

Menlu RI: Penyelesaian Palestina Tidak Cukup dengan Resolusi

NewsINH, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam rapat dengan Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-78 Dennis Francis di sela-sela World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada Minggu, 19 Mei 2024, menekankan kembali Indonesia mendorong upaya perdamaian berkelanjutan, pengiriman bantuan kemanusiaan dan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Indonesia menyambut baik pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina melalui resolusi majelis terbaru, yang diadopsi pada 10 Mei 2024 dengan dukungan dari 143 negara.

Hak-hak istimewa yang dimaksud Retno akan berlaku mulai sesi ke-79 Sidang Majelis Umum PBB pada 10 September 2024. Palestina akan bisa duduk di kursi dalam aula pertemuan bersama anggota PBB lainnya, mengajukan mosi prosedural, berpartisipasi secara penuh dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum, dan hak-hak lainnya.

“Resolusi ini merupakan langkah penting dalam upaya mendorong hak yang setara bagi Palestina,” kata Retno, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI pada Senin, 20 Mei 2024.

Akan tetapi, ia menilai resolusi itu saja tidaklah cukup. Masih diperlukan upaya mewujudkan perdamaian berkelanjutan, memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan dan mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB harus terus dilakukan.

Resolusi hak-hak Istimewa bagi Palestina yang diusulkan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan “Negara Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota PBB sesuai dengan pasal 4 Piagam PBB dan oleh karena itu harus diterima.” Namun, Majelis Umum PBB tidak dapat memberi keanggotaan penuh PBB kepada Palestina. Permohonan keanggotaan memerlukan lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara, kemudian dua pertiga suara mayoritas di Majelis Umum PBB.

Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum hanya menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk “mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik.” Pada 2011, Dewan Keamanan sempat mempertimbangkan permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB, tetapi tidak berhasil mencapai suara bulat untuk mengirimkan rekomendasi kepada Majelis Umum. Palestina saat ini menyandang status pengamat non-anggota di PBB, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum pada 2012.

 

Sumber: Tempo

Penyerangan Israel Semakin Brutal, 800 Ribu Warga Gaza Terpaksa Tinggalkan Rafah

Penyerangan Israel Semakin Brutal, 800 Ribu Warga Gaza Terpaksa Tinggalkan Rafah

NewsINH, Gaza – Kepala Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina mengatakan sebanyak 800 ribu orang telah dipaksa melarikan diri dari kota Rafah di selatan Gaza sejak Israel memulai operasi militer di sana bulan ini.

“Hampir setengah dari populasi Rafah atau 800 ribu orang telah dipaksa untuk melarikan diri sejak pasukan Israel memulai operasi militer di daerah tersebut pada 6 Mei,” kata kepala UNRWA, Philippe Lazzarini dalam sebuah posting di situs media sosial X, dilansir dari Gulf Today, Ahad (19/5/2024) kemarin.

“Mengikuti perintah evakuasi, warga Gaza telah melarikan diri ke daerah tengah dan Khan Younis termasuk ke bangunan yang hancur,” katanya.

Mereka dipaksa untuk meninggalkan beberapa barang yang mereka miliki. Sehingga setiap saat, mereka harus memulai dari awal, dan dari awal lagi.

Hal ini membuat mereka melarikan diri ke daerah tanpa pasokan air atau sanitasi yang memadai. “Al Mawasi, sebuah kota seluas 14 kilometer persegi di pantai, serta kota pusat Deir El-Balah, dipenuhi oleh pengungsi baru-baru ini,” ujar Lazzarini.

Sementara itu, bentrokan hebat dan pemboman mengguncang Rafah pada Sabtu, ketika Israel melakukan serangan terhadap Hamas. Seorang reporter mengatakan, serangan udara dan peluru artileri menghantam bagian timur kota saat pesawat-pesawat tempur melintas di atasnya.

Lebih dari 10 hari setelah apa yang disebut tentara sebagai operasi “terbatas” di Rafah, yang memicu eksodus warga Palestina, pertempuran antara pasukan Israel dan orang Palestina juga kembali berkobar di Gaza utara.

Hamas mengecam apa yang disebut “serangan brutal yang diintensifkan” Israel di Jabalia. Mereka mengatakan bahwa Israel telah membunuh puluhan warga sipil dan melukai ratusan lainnya saat menargetkan sekolah dan tempat penampungan.

“Kejahatan pendudukan yang meningkat tidak akan berhasil mematahkan kehendak perlawanan berani kami atau menghalangi orang-orang kami yang bangga dari keputusan mereka untuk berdiri teguh di tanah mereka,” katanya.

Serangan balasan Israel terhadap Hamas telah menewaskan sedikitnya 35.386 orang di Gaza, kebanyakan warga sipil, menurut data yang disediakan oleh kementerian kesehatan wilayah Hamas. Korban termasuk 83 kematian selama 24 jam terakhir, kata pernyataan kementerian pada hari Sabtu.

Ketika penyeberangan darat utama ditutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas akibat pertempuran tersebut, sejumlah pasokan bantuan mulai mengalir ke Gaza melalui dermaga terapung sementara yang dibangun oleh Amerika Serikat.

Tentara Israel mengatakan 310 palet mulai dipindahkan ke darat sebagai masuknya bantuan kemanusiaan pertama melalui dermaga terapung. Gambar satelit yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan lebih dari selusin truk berbaris di jalan pendekatan ke dermaga. Dalam beberapa hari mendatang, sekitar 500 ton bantuan diperkirakan akan dikirim ke Gaza melalui dermaga, menurut Komando Pusat AS.

Pejabat militer AS mengantisipasi operasi dermaga bisa mencapai 150 truk per hari. Risiko termasuk serangan, rintangan logistik, dan kekurangan bahan bakar yang terus meningkat. Tetapi badan-badan PBB dan kelompok bantuan kemanusiaan telah memperingatkan pengiriman laut atau udara tidak dapat menggantikan konvoi truk yang jauh lebih efisien ke Gaza, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali memperingatkan kelaparan yang membayangi.

 

Sumber: Republika

PBB Dekas Jalur Bantuan Kemanusian ke Gaza Dibuka Semua

PBB Dekas Jalur Bantuan Kemanusian ke Gaza Dibuka Semua

NewsINH, Gaza – Dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di lepas pantai Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat, demikian disampaikan seorang juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (16/5/2024).

“Memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam maupun di seluruh Gaza tidak dapat dan tidak boleh bergantung pada dermaga terapung yang jauh dari tempat yang paling membutuhkan bantuan,” kata Farhan Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

“Jalur darat merupakan metode pengiriman bantuan yang paling layak, efektif, dan efisien, oleh karena itu kita perlu membuka semua titik perlintasan. Guna mencegah bencana kelaparan, kita harus menggunakan rute tercepat dan paling jelas untuk menjangkau masyarakat Gaza, dan untuk itu, saat ini kita membutuhkan akses melalui darat,” ungkapnya.

Dermaga yang dibangun oleh militer Amerika Serikat (AS) bekerja sama dengan otoritas Israel itu berhasil berlabuh pada Kamis, seperti yang diumumkan oleh Israel dan AS.

Haq mengatakan badan dunia tersebut sedang merampungkan rencana operasional untuk memastikan bahwa pihaknya siap menangani bantuan begitu dermaga terapung itu berfungsi dengan baik, sekaligus memastikan keselamatan staf PBB.

“Kesadaran dan penerimaan masyarakat sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan operasi ini. Kami berterima kasih atas upaya Siprus, yang didukung oleh negara-negara anggota lainnya, untuk mempertahankan koridor maritim sebagai jalur tambahan untuk bantuan ke Gaza. Dan tentu saja, kami berterima kasih kepada AS atas semua upaya yang telah mereka lakukan dalam membangun dermaga terapung,” ujarnya.

Haq menyoroti kekurangan bahan bakar untuk pengiriman bantuan.

Tidak peduli bagaimana bantuan datang, baik melalui laut atau darat, tanpa bahan bakar, bantuan tidak akan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tuturnya

Pengiriman bahan bakar ke Gaza pada dasarnya telah terhenti sejak militer Israel memulai serangan terhadap Rafah pada 6 Mei, dengan pengecualian yang sangat terbatas, kata sang juru bicara.

Perihal bantuan yang masuk ke Gaza, beberapa komoditas sudah masuk melalui pembukaan baru di Zikim.

Namun Zikim berada di wilayah barat laut, sementara yang paling membutuhkan bantuan berada di wilayah selatan. Ada sejumlah bantuan terbatas yang masuk ke Gaza melalui Kerem Shalom, meski perlintasan tersebut masih belum memungkinkan secara logistik, ujar Haq.

“Jadi intinya, hanya sedikit makanan yang bisa masuk dan soal bahan bakar, impor bahan bakar, untuk semua tujuan praktis, telah dihentikan. Kita sangat membutuhkan lebih banyak bahan bakar.”

 

Sumber: Antara/Tempo

Kemenkes Palestina Sebut 80 Persen Fasilitas Kesehatan Gaza Stop Beroperasi

Kemenkes Palestina Sebut 80 Persen Fasilitas Kesehatan Gaza Stop Beroperasi

NewsINH, Gaza – Menteri Kesehatan Otoritas Palestina Majed Abu Ramadan mengatakan tanggung jawab hancurnya layanan kesehatan Jalur Gaza dapat dijatuhkan pada Israel yang terus menggelar serangan ke kantong pemukiman tersebut. Abu Ramadan juga meminta masyarakat internasional melakukan intervensi untuk menyelamatkan sistem kesehatan di Jalur Gaza.

Dikutip dari Aljazirah, Selasa (14/5/2024) kemarin, ia mengatakan Otoritas Palestina seang berusaha mengirimkan tim medis ke Gaza untuk mengobat “kasus-kasus sulit.” Sebab Israel menolak mengizinkan sejumlah warga Palestina yang terluka dan sakit meninggalkan Jalur Gaza untuk menjalani pengobatan.

Sementtara itu badan amal Inggris, Save the Children mengeluarkan pernyataan yang berisi laporan dari seorang stafnya di Gaza yang menggambarkan kondisi mengerikan yang dihadapi penduduk Rafah yang terpaksa mengungsi.

“Ini kelima kalinya kami dipaksa pindah, mengikuti perintah relokasi terbaru. Awalnya kami dipindahkan dari Gaza ke Khan Younis, kemudian ke daerah lain di Rafah dan sekarang ke Deir el-Balah. Ini menghancurkan mental kami,” kata staf Save the Children itu.

“Saya bersama putra saya, dan ibu saya yang berusia 70 tahun. Saat kami mulai terbiasa dengan tempat baru, kami dipaksa pindah lagi. Ibu saya memiliki diabetes dan tekanan darah tinggi. Ia kekurangan obat-obatan yang ia butuhkan tapi kami tidak menemukannya di mana-mana.”

“Rasanya kami dibunuh pelan-pelan. Anak-anak kami kehilangan kehidupan mereka, pendidikan mereka, mereka mengalami ketidakstabilan, dipaksa mengungsi, takut. Saya tidak bisa menjelaskan apa rasanya hidup seperti ini untuk kelima kalinya. Kami membayar harga perang yang tidak ada hubungannya dengan kami,” tambah staf Save the Children itu.

 

Sumber: Aljazirah/Republika

Peringatan Nakba, Kemenlu RI Pastikan akan Selalu Berpihak pada Palestina

Peringatan Nakba, Kemenlu RI Pastikan akan Selalu Berpihak pada Palestina

NewsINH, Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) dalam acara peringatan Nakba ke-76 kembali menegaskan dukungan pemerintah serta rakyat Indonesia bagi kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia tidak akan bergerak sedikit pun dari dukungan terhadap Palestina, dan rakyat serta pemerintah akan selalu berpihak pada Palestina.

Acara peringatan hari Nakba ke-76 berlangsung di Kedutaan Besar Palestina, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024. Rijal Al Huda, Koordinator Wilayah 3 Urusan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI berharap peristiwa Nakba bisa menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan pendudukan dan kekejaman Israel.

“Di tengah kepedihan, hari Nakba melambangkan semangat tak tergoyahkan dari masyarakat yang menolak untuk dilupakan, dibungkam, atau dihapus. Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia menegaskan dukungan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina,” kata Rijal dalam pidatonya.

Masyarakat Palestina memperingati Hari Nakba setiap tahunnya pada 15 Mei. Peristiwa itu merupakan pengusiran dan pembersihan etnis massal terhadap sebagian besar rakyat Palestina yang berlangsung pada 1947 – 1948, sebelum berdirinya negara Israel.

Hari Nakba diresmikan oleh presiden pertama Otoritas Nasional Palestina (PLO) Yasser Arafat pada 1998, meski tanggal 15 Mei telah digunakan untuk protes sejak awal 1949. Tragedi Nakba dan pendudukan Palestina oleh Israel yang dimulai pada 1967 merupakan inti dari pelanggaran Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina dan hukum internasional, menurut Kedubes Palestina dalam sebuah pernyataan.

Kini konflik kian meningkat di Gaza, yang diserang oleh Israel sejak 7 Oktober 2023 setelah kelompok Hamas menyerbu wilayah Israel selatan. Hamas saat itu menewaskan 1.139 orang dan menyandera 250 lainnya, menurut penghitungan Al Jazeera berdasarkan angka resmi pemerintah Israel.

Serangan dan blokade ketat Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 35.173 orang dan melukai lebih dari 79.061 lainnya, menurut penghitungan Kementerian Kesehatan Gaza. Rijal mengatakan pemerintah Indonesia akan terus mendorong gencatan senjata permanen dan pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pelanggaran hukum internasional mereka dan menyelesaikan akar masalahnya, yaitu pendudukan ilegal Israel atas Palestina.”

Pemerintah Indonesia telah membela hak bangsa Palestina untuk merdeka di berbagai forum internasional, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, khususnya setelah serangan Israel di Gaza. Menlu Retno pada Februari lalu menyampaikan pernyataan lisan di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda tentang dampak hukum dari kebijakan dan praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.

Masyarakat Indonesia telah menggelar berbagai demonstrasi pro-Palestina sejak serangan Israel dimulai, dengan massa terbanyak di Aksi Bela Palestina yang berlangsung di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada 5 November 2023. Panitia Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina saat itu mengklaim lebih dari dua juta orang hadir. Sederetan pejabat pemerintah juga turut hadir, antara lain Menlu Retno, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

 

Sumber: Tempo

 

Sontoloyo,…!!! Warga Israel Blokir Bantuan Makanan untuk Warga Gaza

Sontoloyo,…!!! Warga Israel Blokir Bantuan Makanan untuk Warga Gaza

NewsINH, Gaza – Pengunjuk rasa Israel memblokir truk bantuan menuju Jalur Gaza pada Senin (13/5/2024). Tak hanya itu mereka juga merusak isi paket makanan di jalanan. Ini adalah insiden terbaru dari serangkaian insiden yang terjadi ketika Israel berjanji mengizinkan pasokan kemanusiaan tanpa gangguan masuk ke wilayah kantong yang terkepung.

Empat pengunjuk rasa, termasuk seorang anak di bawah umur, ditangkap dalam protes tersebut. Mereka ditangkap di pos pemeriksaan Tarqumiya, sebelah barat Hebron di Tepi Barat yang diduduki Israel, menurut pernyataan dari pengacara yang mewakili para pengunjuk rasa.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa melemparkan perbekalan dari truk ke tanah. Isi karton bantuan makanan itu terbuka dan berserakan di jalan.

“Bantuan yang ditransfer oleh Negara Israel langsung jatuh ke tangan Hamas,” demikian pernyataan kelompok Orde 9 yang mengorganisir protes tersebut.

Para pengunjuk rasa menyatakan selama Israel memberikan hadiah kepada Hamas dan kemungkinan kendali total atas Jalur Gaza melalui kepemilikan distribusi bantuan, Hamas tidak akan tertarik pada kesepakatan yang akan memulangkan lebih dari 100 tawanan.

Pekan lalu, empat orang ditangkap di Israel selatan setelah protes serupa dilakukan oleh warga Israel yang menolak pengiriman pasokan kemanusiaan ke wilayah yang dikuasai gerakan Islam Hamas, menurut pengacara mereka.

“Mengingat insiden perilaku tidak tertib yang terjadi hari ini, penegak hukum telah memulai penyelidikan yang berpuncak pada penangkapan beberapa tersangka,” kata polisi Israel dalam sebuah pernyataan. “Investigasi sedang berlangsung secara aktif.”

Israel menghadapi tekanan internasional yang besar untuk meningkatkan bantuan ke Gaza. Organisasi-organisasi internasional telah memperingatkan akan adanya krisis kemanusiaan yang parah yang mengancam populasi lebih dari dua juta orang.

Pada hari Minggu, pemerintah Israel mengumumkan penyeberangan baru ke Gaza utara dan pelabuhan sementara, yang dibangun oleh Amerika Serikat akan segera dibuka.

 

Sumber: Reuters/Tempo

Lebih dari 10 Ribu Perempuan Gaza Meninggal, Genosida Israel “Nyata Adanya”

Lebih dari 10 Ribu Perempuan Gaza Meninggal, Genosida Israel “Nyata Adanya”

NewsINH, Palestina – Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) baru-baru ini, mengatakan bahwa perang Israel di Gaza terus menjadi perang terhadap kaum perempuan, dengan lebih dari 10.000 perempuan terbunuh dan 19 ribu orang lainnya terluka. Hal ini membuktikan Genodisa Israel terhadap warga Gaza “Nyata Adanya”.

“Perang di Gaza terus menjadi perang terhadap kaum perempuan, dengan 10 ribu lebih perempuan kehilangan nyawa dan 19 ribu orang lainnya mengalami luka,” demikian menurut cuitan badan PBB tersebut. Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa setiap harinya 37 anak kehilangan ibu mereka di tengah perang yang sudah memasuki bulan ke tujuh tersebut.

UNRWA menambahkan, kondisinya begitu mengerikan, 155 ribu ibu hamil dan menyusui, saat ini menghadapi keterbatasan akses air dan perlengkapan sanitasi. Belum lagi ancaman keselamatan yang siap mengincar mereka setiap saat.

Sementara itu,  Penasehat Presiden Palestina untuk urusan Hubungan Internasional Riyad Al-Maliki mengatakan rakyat Palestina saat ini tengah berjuang mempertahankan keberadaannya di tengah genosida brutal yang dilakukan kuasa kolonial yang kejam.

Mewakili Presiden Mahmoud Abbas dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Banjul, Gambia, Al-Maliki menegaskan bahwa genosida yang tengah dilakukan Israel merupakan keberlanjutan dari Nakba, atau peristiwa pengusiran rakyat Palestina dari tanah airnya.

Hal ini pun telah berlangsung sejak 75 tahun lalu. “Selama hampir tujuh bulan, Israel meningkatkan kekejamannya terhadap rakyat Palestina di seluruh daerah, termasuk melalui kolonisasi sistematis dan pengusiran di kawasan Tepi Barat yang diduduki dan, khususnya, Yerusalem,” kata Al-Maliki.

Ia menegaskan, Israel dapat meneruskan kejahatannya berkat bantuan persenjataan, keuangan, dan politik dari negara-negara yang justru berkolusi dalam genosida dan gagal untuk membela penegakan HAM dan tatanan internasional. “Sudah lebih dari enam bulan, dunia menyaksikan Israel tak henti-hentinya mempreteli rasa kemanusiaan kita semua dan prinsip-prinsip tatanan internasional melalui tindakan genosidanya terhadap rakyat Palestina,” ucap penasihat Presiden Abbas itu.

Al-Maliki mendorong negara-negara anggota OKI untuk memperkuat upaya menghentikan genosida Israel di Jalur Gaza serta menuntut Israel bertanggung jawab atas agresinya terhadap rakyat Palestina yang terus berlanjut. Sementara itu, ia menyampaikan rasa terima kasih rakyat Palestina kepada negara-negara yang mengambil sikap tegas menentang agresi brutal Israel.

Al-Maliki menyoroti peran Afrika Selatan yang membawa Israel ke Mahkamah Internasional (ICC), sehingga pengadilan itu dapat menerbitkan dua putusan sela yang menuntut Israel mengakhiri genosidanya di Jalur Gaza. Ia juga menegaskan pentingnya memastikan putusan sela ICC tersebut dipenuhi semua pihak.

Selain itu, penasihat Presiden Palestina itu juga menyambut usaha Nikaragua menggugat Jerman ke ICC atas keterlibatannya dalam genosida yang dilakukan Israel. Dua gugatan ke Mahkamah Internasional itu, menurut Al-Maliki, menegaskan pentingnya peran kolektif negara-negara anggota OKI dalam menghentikan genosida di Jalur Gaza dan memastikan Israel bertanggung jawab atas kejahatan mereka.

 

Sumber: Wafa/Antara/Republika

Bungkam Kebebasan Pers, Netanyahu Tutup Kantor Media Aljazeera di Israel

Bungkam Kebebasan Pers, Netanyahu Tutup Kantor Media Aljazeera di Israel

NewsINH, Palestina – Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Natanyahu pada Minggu, 5 Mei 2024, memutuskan menutup operasional media Al Jazeera di Israel menyusul perang Gaza yang masih berkelanjutan. Bukan hanya itu, media asal Qatar itu pun dianggap sebagai ancaman keamanan nasional Israel.

“Saluran penghasut Al Jazeera akan ditutup oleh Israel,” demikian unggahan Netanyahu setelah dilakukan pemungutan suara yang hasilnya bulat ingin Al Jazeera angkat kaki dari Negeri Bintang Daud.

Kementerian Komunikasi Israel menanda-tangani perintah untuk segera mengambil tindakan. Setidaknya satu anggota parlemen Israel mengatakan Al Jazeera sebenarnya bisa berusaha memblokade keputusan parlemen Israel itu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Keputusan parlemen Israel itu termasuk menutup kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan broadcasting, memutus channel Al Jazeera dan perusahaan-perusahaan satelit yang bekerja sama dengan Al Jazeera dan memblokir website Al Jazeera yang ada di Negeri Bintang Daud.

Al Jazeera didanai oleh Pemerintah Qatar dan sudah secara tegas mengkritik operasi militer Israel di Gaza. Al Jazeera mewartakan hampir setiap jam perkembangan perang Gaza. Pernyataan Israel itu tidak menyebutkan operasional Al Jazeera di Gaza.

Sebelumnya pada bulan lalu, parlemen Israel meratifikasi sebuah undang-undang yang untuk sementara akan mengizinkan penutupan media-media asing dengan alasan mengancam keamanan nasional Israel. Pada Minggu, 5 Mei 2024, Al Jazeera belum mau berkomentar perihal ini. Sebelumnya Al Jazeera menolak tuduhan telah menjadi ancaman bagi keamanan Israel, dan menyebut upaya menutup Al Jazeera sama dengan tindakan pembungkaman.

Undang-undang Israel itu juga mengizinkan Netanyahu dan kabinetnya menutup kantor Al Jazeera di Israel dalam tempo 45 hari, di mana batas waktu ini bisa diperbaharui lagi hingga akhir Juli 2024 atai sampai berakhirnya operasi militer di Gaza.

Qatar yang menjadi menampung para pemimpin Hamas, mencoba memediasi upaya genatan senjata dan pembebasan sandera demi berhentinya perang Gaza.

Sumber: Reuters / Tempo

WFP Ungkap Darurat Pangan dan Kelaparan Besar-besaran di Gaza

WFP Ungkap Darurat Pangan dan Kelaparan Besar-besaran di Gaza

NewsINH, Gaza – Direktur Eksekutif Organisasi Pangan Dunia (WFP) Cindy McCain mengatakan saat ini Gaza utara dicengkram “kelaparan besar-besaran.” Hal ini ia sampaikan dalam wawancara di program Meet the Press stasiun televisi Amerika Serikat (AS), NBC.

“Ini horor, terjadi kelaparan, kelaparan besar-besaran di utara dan bergerak ke arah selatan,” kata McCain, seperti dikutip dari Aljazirah, Sabtu (4/5/2024).

Dalam wawancara yang akan ditayangkan pada Ahad (6/5/2024) McCain mengatakan gencatan senjata dan peningkatan signifikan aliran bantuan jalur darat dan laut sangat penting untuk menahan bencana kemanusiaan yang dapat terjadi terhadap 2,3 juta populasi Gaza.

Setelah kantong pemukiman itu dihujani serangan Israel dari udara, darat dan laut yang menewaskan 34 ribu orang lebih dan melukai 77.867 orang lainnya.

Sementara itu puluhan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat mengirimkan surat ke Presiden Joe Biden. Mereka mengatakan pembatasan bantuan kemanusiaan yang diberlakukan Israel di Gaza “perlu dipertanyakan” apakah sesuai dengan undang-undang AS.

Sebanyak 86 anggota House of Representative mengatakan mereka yakin sudah cukup bukti Israel gagal mematuhi syarat Undang-undang Bantuan Asing AS yang mewajibkan penerima bantuan militer AS menjunjung hukum humaniter internasional dan mengizinkan bantuan mengalir dengan bebas.

“Kami berharap pemerintah memastikan kepatuhan (Israel) pada undang-undang yang berlaku dan mengambil semua langkah yang mungkin dilakukan untuk mencegah bencana kemanusiaan lebih lanjut di Gaza,” kata anggota Kongres dalam suratnya.

Pada Februari lalu Biden mengeluarkan memorandum keamanan nasional yang mewajibkan penerima bantuan militer AS untuk mematuhi hukum humaniter internasional.

Bulan lalu setidaknya empat biro Departemen Luar Negeri AS memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken klaim Israel mereka mematuhi hukum kemanusiaan internasional di Gaza “tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan”.

 

Sumber: Republika