Mesir Sebut Gencatan Senjata Kunci Perdamaian Regional di Kawasan Timteng

Mesir Sebut Gencatan Senjata Kunci Perdamaian Regional di Kawasan Timteng

NewsINH, Cairo – Pemerintah Mesir menyatakan dukungannya terhadap semua inisiatif untuk mencapai de-eskalasi menyeluruh di kawasan, menekankan bahwa kunci perdamaian terletak pada penghentian agresi Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri tersebut disampaikan setelah deklarasi bersama dari AS, negara-negara Barat, dan negara-negara Arab, kecuali Mesir, yang mendukung gencatan senjata sementara selama 21 hari di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.

Mesir memperingatkan bahwa “tindakan dan pelanggaran Israel mendorong Timur Tengah menuju kekacauan dan konfrontasi yang tak terkendali, yang membahayakan penduduk kawasan,” setelah eskalasi serangan Israel di Lebanon, termasuk serangan di Beirut, serta serangan Tel Aviv terhadap Gaza.

Pernyataan tersebut menegaskan kembali “komitmen Mesir untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam mengendalikan konflik yang terus meningkat,” dan mendesak “gencatan senjata yang segera, menyeluruh, dan permanen di Gaza dan Lebanon.”

Kementerian Luar Negeri juga menekankan bahwa “kunci untuk meredakan ketegangan ini tetap terkait dengan penghentian agresi brutal Israel di Gaza dan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.”

Menurut situs web Axios yang berbasis di AS, pejabat Amerika, pejabat Israel, dan dua sumber lainnya mengungkapkan pada Rabu (25/9) bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden sedang bekerja pada “inisiatif diplomatik baru” untuk menghentikan sementara pertempuran di Lebanon dan melanjutkan pembicaraan gencatan senjata di Gaza.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengumumkan di Dewan Keamanan PBB pada Rabu bahwa Prancis, bekerja sama dengan AS, sedang menyusun rencana untuk gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon guna membuka jalan bagi negosiasi. Pengumuman mengenai rencana ini diharapkan segera bisa disampaikan.

Israel telah menghantam Lebanon sejak awal Senin (23/9/2024), menewaskan setidaknya 677 korban dan melukai lebih dari 2.500 orang, menurut data dari Kementerian Kesehatan.

Kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, dan Israel telah terlibat dalam perang lintas batas sejak dimulainya serangan Israel terhadap Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 41.500 korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak, setelah serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober lalu.

Masyarakat internasional telah memperingatkan bahwa serangan terhadap Lebanon dapat memperluas konflik Gaza ke tingkat regional.

 

Sumber: Antara

Solusi Dua Negara, RI Desak Segera Pengakuan terhadap Palestina

Solusi Dua Negara, RI Desak Segera Pengakuan terhadap Palestina

NewsINH, Jakarta – Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan pernyataan tegas dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi Dua Negara sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Adil dan Komprehensif. Retno menekankan pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina sebagai langkah krusial untuk mewujudkan solusi dua negara.

Ia menegaskan pengakuan ini tidak hanya memberikan harapan bagi rakyat Palestina, tetapi juga merupakan cara penting memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejaman. Retno menolak pandangan beberapa negara yang menunda pengakuan Palestina dengan alasan menunggu “waktu yang tepat”.

“Kapan waktu yang tepat itu? Bagi saya, waktunya adalah sekarang. Kita tidak ingin menunggu hingga semua rakyat Palestina terusir atau hingga 100 ribu orang terbunuh untuk menganggap itu adalah waktu yang tepat,” tegasnya.

Selain itu, Menteri Retno juga menyoroti urgensi implementasi Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina. Ia menegaskan harapan untuk perdamaian akan hancur jika negara-negara anggota PBB tidak memiliki keberanian dan hati untuk menekan satu negara agar mematuhi resolusi tersebut.

Indonesia mendorong seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi ini. “Indonesia mendesak seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi tersebut benar-benar terjadi,” tambah Retno.

Bukan hanya itu, Retno pada Kamis, 26 September 2024, juga berharap negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) menggunakan pengaruhnya untuk membantu Palestina. Menurut Menlu Retno, negara-negara GNB harus memanfaatkan pengaruh yang dimiliki, untuk memajukan dua hal utama, yaitu pertama, meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina; dan kedua, mendorong implementasi efektif dari Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.

“Pengakuan (terhadap Palestina) sangatlah penting. Pengakuan mengobarkan harapan kepada rakyat Palestina; merupakan langkah krusial menuju terciptanya Solusi Dua Negara, serta menciptakan tekanan politis bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya”, jelas Menlu Retno.

Retno menilai negara-negara GNB harus menjadi negara- negara yang terdepan dalam memberikan pengakuan terhadap Palestina. Komite Palestina GNB adalah salah satu Kelompok Kerja GNB yang antara lain beranggotakan Indonesia, Aljazair, Iran, Afrika Selatan, Zimbabwe, Malaysia, Kuba, India, Venezuela, Mesir dan Senegal.

GNB terdiri dari 121 negara yang secara formal tidak beraliansi dengan salah satu blok kekuatan besar tertentu. Dari antara negara-negara anggota GNB, hanya Palestina yang belum meraih kemerdekaan.

 

Sumber: Tempo

Presiden Prancis: Dialog Politik Israel dan Palestina untuk Perdamaian

Presiden Prancis: Dialog Politik Israel dan Palestina untuk Perdamaian

NewsINH, Ankara –  Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (20/7/2022) kemarin menyerukan dialog langsung antara Israel dan Palestina utuk menyudahi konflik yang berkepanjangan dan mewujudkan langka perdamaian dikawasan tersebut.

“Dalam jangka pendek, kita tahu, ini pertama-tama membutuhkan diakhirinya tindakan sepihak di lapangan,” kata Macron dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Istana Elysee di Paris.

“Saya secara khusus memikirkan penggusuran keluarga Palestina, penghancuran, dan kebijakan pemukiman yang bertentangan dengan hukum internasional, yang menghilangkan kemungkinan mendirikan negara Palestina yang hidup damai bersama Israel,” tambah Macron.

Dia mengatakan bahwa perdamaian ini juga membutuhkan “dimulainya kembali dialog politik langsung antara Israel dan Palestina.

Sementara itu, Mahmoud Abbas mengatakan bahwa potensi solusi dua negara “terkikis” karena tindakan dan praktik Israel, sementara Palestina “telah menunggu selama 74 tahun untuk menyingkirkan pendudukan.

“Tidak ada orang di dunia yang hidup di bawah pendudukan asing, kecuali kita,” ujar Abbas.

Presiden Palestina meminta negara-negara Eropa yang belum mengakui negara Palestina untuk mengakuinya dengan tujuan “melestarikan solusi dua negara sebelum terlambat.”

Atas undangan presiden Prancis, Abbas pada Selasa tiba di Paris dalam kunjungan resmi setelah perjalanan dari ibu kota Rumania, Bukares.

 

Sumber: Anadolu

Customer Support kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanyakan apa saja kepada kami!