Organisasi HAM Seruhkan Penyelidikan Kematian 23 Pengungsi ke Melilla

Organisasi HAM Seruhkan Penyelidikan Kematian 23 Pengungsi ke Melilla

NewsINH, Maroko – Human Rights Watch atau organisasi hak asasi manusia menyerukan penyelidikan atas kematian 23 orang yang tewas dalam upaya penyebrangan masal dari Maroko ke daerah kantong Melilla di Spanyol.

Dilansir dari, Middleeasmonitor, Rabu (29/6/2022), pada  hari Jumat pagi kemarin, sekitar 2.000 orang imigran  berusaha menyeberangi pos perbatasan setelah berhasil memotong pagar pembatas. Aksi itu banyak memakan korban kematian lantaran jatuh dari pagar penghalang yang memisahkan kedua wilayah tersebut.

Uni Afrika mengatakan pihaknya terkejut dengan perlakuan kejam dan merendahkan terhadap para imigran dan menyerukan penyelidikan atas penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Spanyol dan Maroko.

“Saya menyerukan penyelidikan segera atas masalah ini dan mengingatkan semua negara tentang kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk memperlakukan semua imigran dengan bermartabat dan untuk memprioritaskan keselamatan dan hak asasi mereka, sambil menahan diri dari penggunaan kekuatan yang berlebihan,” kata Ketua Komisi AU Moussa. Faki Mahamat.

Rekaman yang beredar di Twitter menunjukkan pasukan keamanan Maroko memukul pria dengan tongkat saat mereka tergeletak di tanah.

Sementara itu, Asosiasi Hak Asasi Manusia Maroko (AMDH) mengatakan beberapa pengungsi yang terluka dibiarkan tergeletak di tanah selama berjam-jam tanpa dirawat.

Omar Naji, dari AMDH, mengatakan tingkat kekerasan yang digunakan oleh pihak berwenang selama upaya penyeberangan belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun terlepas dari ini, pihak berwenang Maroko telah mulai menuntut 65 imigran yang mereka katakan membantu memfasilitasi penyeberangan.

65 orang, yang berasal dari Sudan, menghadapi tuduhan memulai kebakaran, menyerang pasukan keamanan dan memfasilitasi penyeberangan perbatasan ilegal.

Perdana menteri Spanyol menggambarkan mereka sebagai “mafia yang memperdagangkan manusia ke kota” dan mengatakan, “itu adalah serangan terhadap integritas teritorial negara kita, dengan cara kekerasan.”

 

Sumber: Middleeastmonitor

 

Krisis Ekonomi, Pemerintah Lebanon Ancam Usir Pengungsi Suriah

Krisis Ekonomi, Pemerintah Lebanon Ancam Usir Pengungsi Suriah

NewsINH, Beirut – Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, pada hari Senin mengancam akan mengusir pengungsi Suriah dari negara itu jika komunitas internasional gagal untuk memulangkan mereka.

“Sebelas tahun setelah dimulainya krisis Suriah, Lebanon tidak lagi memiliki kapasitas untuk menanggung beban ini, terutama dalam keadaan saat ini,” kata Mikati dalam pidato yang menandai Rencana Tanggap Krisis Lebanon 2022-2023, yang didukung oleh PBB, seperti dikutip dari middleeastmonitor, Selasa (21/6/2022)

Mikati mendesak masyarakat internasional untuk bekerja sama dengan Beirut untuk mengembalikan pengungsi Suriah ke negara mereka.

“Lebanon mengalami salah satu krisis ekonomi, keuangan, sosial dan politik yang paling sulit di dunia dan, sebagai akibatnya, sekitar 85 persen orang Lebanon hidup di bawah garis kemiskinan,” katanya.

Sejak akhir 2019, Lebanon telah bergulat dengan krisis ekonomi yang parah, termasuk depresiasi mata uang secara besar-besaran serta kekurangan bahan bakar dan perlengkapan medis seperti obat-obatan.

Menurut angka PBB, Lebanon menampung sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah, terhitung hampir seperempat dari populasi Lebanon, di samping hampir setengah juta pengungsi Palestina yang tinggal di negara itu sejak 1948 silam.

 

Sumber: middleeastmonitor

Konflik Bersenjata Memanas, 25 Ribu Warga Kongo Pilih Mengungsi

Konflik Bersenjata Memanas, 25 Ribu Warga Kongo Pilih Mengungsi

NewsINH, Yaounde – Sebanyak 25 ribu warga Kongo, Afrika Tengah memilih mengungsi ke sejumlah wilayah yang relatif lebih aman. Mereka rela meninggalkan rumahnya lantaran konflik bersenjata kian memanas, dimana pemberontak M23 menyerang posisi keamanan Kongo di dekat kota perbatasan Bunagana

Dalam tiga hari terakhir konflik yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo bagian timur semakin meningkat.

Warga mulai meninggalkan rumah mereka ketika pemberontak dari kelompok M23 menyerang markas keamanan Kongo di dekat kota perbatasan Bunagana pada Minggu kemarin.

Tentara Kongo menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa pemberontak telah menguasai Bunagana. Bentrokan di sekitar kota terus berlanjut.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (31/5/2022) silam, mengatakan bahwa sedikitnya 55 orang tewas dalam dua serangan di desa-desa di Kongo timur. Insiden tersebut kemungkinan merupakan kekerasan malam terburuk di daerah itu setidaknya dalam empat tahun.

Tentara dan kelompok hak sipil setempat menuduh Pasukan Demokratik Bersatu (Allied Democratic Forces/ADF), sebuah kelompok bersenjata di daerah itu, telah menyerang Desa Tchabi dan sebuah kamp pengungsi di dekat Boga, desa lain. Keduanya dekat dengan perbatasan Uganda.

Kantor urusan kemanusiaan PBB dalam sebuah pernyataan mengatakan rumah-rumah dibakar dan warga sipil diculik.

Albert Basegu, kepala kelompok hak-hak sipil di Boga, mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa dia menyadari adanya serangan itu setelah mendengar suara tangisan di rumah tetangga.

“Ketika saya sampai di sana, saya menemukan bahwa para penyerang telah membunuh seorang pendeta Anglikan. Putrinya juga terluka parah,” kata Basegu.

Menurut PBB, ADF diyakini telah menewaskan lebih dari 850 orang pada 2020, dalam serentetan serangan balasan terhadap warga sipil setelah tentara memulai operasi melawan kelompok itu pada tahun sebelumnya.

Pada Maret, Amerika Serikat menyatakan ADF sebagai organisasi teroris asing. Kelompok itu pada masa lalu telah menyatakan kesetiaannya kepada ISIS.

Presiden Republik Demokratik Kongo Felix Tshisekedi mengumumkan pengepungan provinsi Kivu Utara dan provinsi Ituri pada 1 Mei lalu guna meredakan peningkatan serangan oleh kelompok-kelompok militan.

 

Sumber: Anadolo/VOA