peace and love Archives

Liga Muslim Dunia Seruhkan Perdamaian dan Stop Perang di Palestina

News Update·29/11/2023

NewsINH, Jakarta – Sekretaris Jenderal Rabithah ‘Alam Islami atau Liga Muslim Dunia, Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, menyerukan kepada seluruh negara dan organisasi di dunia untuk bersatu dalam menghentikan kekerasan.

“Kami menyerukan negara dan organisasi bersatu dalam bekerja keras untuk menghentikan semua perang,” ujar Syekh al-Issa saat menyampaikan pidato kunci pada R20 International Summit of Religious Authorities (R20 ISORA) yang digelar PBNU di Park Hyatt, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Syekh al-Issa menegaskan, seruan itu khusus ditujukan untuk menghentikan perang yang terjadi di Gaza, Palestina. Ulama asal Arab Saudi itu juga menegaskan, pertemuan R20 ISORA ini perlu dicari solusi yang berkelanjutan untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi. “Dan mencari solusi berkelanjutan untuk konflik ini,” ucap dia.

Syekh al-Issa menyampaikan, peperangan menimbulkan ratusan juta korban jiwa. Dalam penelitian, dia menjelaskan, ada 170 juta orang yang menjadi korban peperangan. Ia juga menegaskan bahwa peperangan hanya menghadirkan egosentrisme, barbarisme, dan hukum rimba yang berujung pada perusakan kehidupan.

Pendirian organisasi internasional pascaperang dunia kedua, menurut Syekh al-Issa, dalam beberapa hal tidak ditindaklanjuti secara serius. Konflik yang terjadi di Palestina menjadi satu bukti hal tersebut. “Semua perang menceritakan kisah kegagalan manusia,” kata dia.

Oleh karena itu, moral mestinya menjadi landasan sebagaimana agama hadir di dunia. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya bahwa ia diutus dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia menjadi mulia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan R20 ISORA ini merupakan kesepakatan jejaring tokoh agama dunia di R20. “Para pemimpin agama bersepakat untuk menyelenggarakan forum ini dan dituanrumahi NU,” ujar Gus Yahya.

Forum R20 ISORA mengangkat tema “Peran Agama dalam Mengatasi Kekerasan di Timur Tengah dan Ancaman terhadap Tatanan Internasional Berbasis Aturan”. Pembukaan forum internasional ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan hadir pula 30 tokoh agama dunia.

Gus Yahya menutup forum R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) 2023. Penutupan dilakukan dengan membacakan “R20 ISORA Call to Action”, yaitu seruan aksi bersama untuk melakukan tindakan.

Gus Yahya mengatakan, apa yang dihasilkan dari Konferensi R20 ISORA akan menjadi suara yang mewakili aspirasi para peserta dan dapat didengar oleh banyak pihak. Para pemuka agama mempunyai kepentingan tersendiri agar benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari sesama umat manusia yang ada di wilayah mereka masing-masing.

“Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan,” kata Gus Yahya dalam sesi penutup R20 ISORA di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Gejolak dunia saat ini dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, menurut Gus Yahya, para pemuka agama berperan penting untuk benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Berfokus pada tindakan nyata, dia juga mengumumkan niatan Indonesia untuk menindaklanjuti hal ini dengan gerakan doa bersama lintas agama.

Dalam pembicaraannya dengan Presiden RI Joko Widodo, Gus Yahya telah memerinci gagasannya tentang inisiasi gerakan doa bersama yang melibatkan seluruh umat beragama di Indonesia. Ide tersebut mencakup penyelenggaraan satu bulan doa, bukan hanya pada satu hari tertentu dan akan diikuti oleh umat beragama di sejumlah tempat di seluruh Indonesia.

Tujuannya, kata Gus Yahya, adalah menciptakan gerakan bersama untuk meredakan gejolak dunia yang saat ini disebabkan oleh berbagai pertentangan kepentingan global. “Idenya adalah mengadakan satu bulan doa bukan sekadar satu hari, yang diikuti oleh seluruh umat beragama di Indonesia yang diadakan di berbagai tempat di seluruh negeri,” tuturnya.

Adapun R20 ISORA Call to Action dalam rangka menjadikan agama sebagai sumber solusi global adalah sebagai berikut:

1. Mengingat otoritas agama mempunyai tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa agama mereka masing-masing berfungsi sebagai sarana saling pengertian dan rekonsiliasi, dan bukannya melanggengkan siklus primordial kebencian, tirani, dan kekerasan yang berbasis identitas.

2. Mengingat konsensus internasional yang terkandung dalam Piagam PBB, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan satu-satunya kerangka kerja yang ada saat ini dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik berbasis identitas, termasuk konflik yang terjadi antaragama, dan kekerasan yang dilakukan atas nama agama.

3. Bahwa kegagalan aktor-aktor global untuk menghormati dan menjunjung tinggi konsensus internasional pasca-Perang Dunia II sebagaimana tertuang dalam kerangka PBB dan UDHR merupakan penyebab utama ketidakstabilan dan konflik di seluruh dunia.

4. Bahwa otoritas agama yang bertindak demi Tuhan dan kemanusiaan, harus bekerja sama secara gigih dan tegas untuk memvalidasi, melestarikan, dan memperkuat konsensus internasional pascaperang dan menuntut konsistensi dari semua pihak dalam penerapannya.

5. Meskipun upaya-upaya ini tidak cukup hanya terbatas pada seruan keagamaan tradisional saja. Hal ini harus dilengkapi dengan strategi jangka panjang yang disengaja untuk memobilisasi kekuatan kolektif agama, termasuk dukungan orang-orang dari semua agama, dalam gerakan bersama untuk mencapai tujuan mulia ini.

Karena itu, para pemuka agama dalam Forum R20 ISORA 2023 mendesak otoritas agama dari setiap keyakinan dan negara untuk mengerahkan kekuatan dan pengaruh komunitas masing-masing agar berdampak pada kalangan pengambil keputusan, menghentikan konflik bersenjata yang terjadi di Timur Tengah, Eropa, Afrika Sub-Sahara, dan wilayah lain di dunia, dan mengembangkan mekanisme dialog dan negosiasi yang efektif yang dapat mengarah pada penyelesaian konflik secara damai.

Sumber: Republika

Jumlah Pengungsi Sudan Meningkat, UNHCR Butuh 445 Juta Dollar

News Update·05/05/202306/05/2023

NewsINH, Sudan – Badan Pengungsi PBB atau UNHCR mengatakan banyak membutuhkan anggaran hingga mencapai 445 Juta dollar Amerika. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah pengungsi yang keluar masuk di wilayah Sudan, Afrika

“Kami memprediksi untuk mengantisipasi arus keluar 860.000 pengungsi dan yang kembali dari Sudan, maka akan membutuhkan $445 juta dari mitra untuk mempertahankan populasi pengungsi hingga Oktober mendatang,” kata Raouf Mazou, asisten Komisaris Tinggi UNHCR untuk Operasi seperti dikutip dari Kantor Berita Anadolu, Jumat (5/5/2023).

Rencana Tanggap Pengungsi Regional untuk Sudan, yang disampaikan kepada para donor pada hari Kamis kemarin, terutama akan mencakup dukungan langsung di Chad, Sudan Selatan, Mesir, Ethiopia, dan Republik Afrika Tengah, kata UNHCR dalam sebuah pernyataan.

“Rencana tersebut dikembangkan bekerja sama dengan 134 mitra, termasuk badan-badan PBB, LSM nasional dan internasional, serta organisasi masyarakat sipil,” katanya.

Menurutnya, saat ini situasi kemanusiaan di dalam dan sekitar Sudan sangat tragis ada kekurangan makanan, air dan bahan bakar, akses terbatas untuk transportasi, komunikasi dan listrik dan meroketnya harga barang-barang kebutuhan pokok.

“UNHCR dan mitra memiliki tim darurat dan membantu pihak berwenang dengan dukungan teknis, mendaftarkan kedatangan, melakukan pemantauan perlindungan dan memperkuat penerimaan untuk memastikan kebutuhan mendesak terpenuhi,” kata Mazou.

“Ini baru permulaan. Bantuan lebih banyak sangat dibutuhkan.” tegasnya.

UNHCR mengatakan angka 860.000 adalah perkiraan kasar untuk perencanaan keuangan dan operasional. Orang Sudan akan mencapai sekitar 580.000 dari total, dengan 235.000 pengungsi yang sebelumnya disponsori oleh Sudan pulang dalam kondisi sulit dan 45.000 pengungsi dari negara lain yang sebelumnya ditampung oleh Sudan.

“Kebanyakan orang cenderung memilih Mesir dan Sudan Selatan untuk mencari perlindungan,” imbuhnya.

Lebih dari 330.000 orang telah mengungsi di Sudan sebagai akibat dari pertempuran saat ini, dengan tambahan 100.000 pengungsi dan pengungsi yang kembali melarikan diri dari negara tersebut.

Sementara itu, Kementrian Kesehatan Sudan mengatakan, sejak awal bentrokan pada 15 April, lebih dari 550 orang tewas dan lebih dari 5.000 lainnya terluka.

Ketidaksepakatan telah muncul dalam beberapa bulan terakhir antara Angkatan Darat dan pasukan paramiliter atas integrasi RSF ke dalam Angkatan Bersenjata, syarat utama perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai “kudeta”.

Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar Al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024 mendatang.

Brutal Pemukim Israel Serang Warga Palestina, 4 Orang Terluka Tembak

News Update·26/01/2023

NewsINH, Nablus – Sejumlah pemukim ekstremis Israel secara brutal melakukan penyerang kendaraan milik warga Palestina dengan batu, di selatan kota Nablus di Tepi Barat yang diduduki. Kamis (26/1/2023).

Ghassan Daghlas, yang memantau kegiatan pemukiman di Tepi Barat utara, mengatakan bahwa para pemukim melempari kendaraan Palestina di sekitar alun-alun Salman al-Farisi, di kota Huwwara, menyebabkan kerusakan pada beberapa orang.

Dia menambahkan bahwa sekelompok pemukim berusaha menyerang desa Madama, di sebelah selatan Nablus, tetapi penduduk desa melawan aksi mereka.

Sementara di kota Ramallah, empat warga Palestina lainya terluka setelah mereka ditembak oleh tembakan Israel selama konfrontasi yang meletus di pintu masuk utara kota al-Bireh.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa satu orang ditembak di dada dan kondisinya dilaporkan serius, sementara tiga lainnya ditembak di beberapa bagian tubuh mereka.

“Semua korban dibawa ke Kompleks Medis Ramallah,” kata sumber dari Kementrian Kesehatan tersebut.

Konfrontasi pecah antara pemuda Palestina dan pasukan Israel sebagai protes atas serangan agresif Israel di kota dan kamp Jenin, yang menewaskan sembilan orang Palestina dan melukai puluhan lainnya.

Mahasiswa dari Universitas Berzeit melakukan pawai menuju pos pemeriksaan militer Israel di Beit Eil, di mana konfrontasi pecah, di mana tentara Israel menembakkan bom suara dan gas air mata.

Sumber: Wafa

#Donasi Palestina

Kelompok HAM: 547 Warga Suriah Meninggal Dalam Tahanan Termasuk Anak-anak

News Update·20/12/2022

NewsINH, Damaskus – Sejak Yehya Hijazi dan kedua putranya ditahan pada tahun 2012 silam oleh pemerintah Suriah, kerabat mereka bergantung pada harapan bahwa mereka masih hidup dan mungkin akan dibebaskan suatu hari nanti.

Tapi setelah satu dekade diam dari pihak berwenang, harapan mereka hancur ketika kelompok pemantau Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SNHR) yang independen menghubungi keluarga Hijazi untuk memberi tahu mereka bahwa mereka telah memperoleh sertifikat kematian untuk ketiganya.

“Anda berharap setiap detik bahwa Anda akan melihat sekilas orang yang sangat Anda cintai ini, bahwa Anda akan mendengar berita tentang dia,” kata saudara laki-laki Yehya, Mohammad, kepada Reuters.

SNHR mengatakan dokumen yang mengonfirmasi kematian Yehya dan putranya termasuk di antara 547 sertifikat kematian tahanan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sejak 2017 yang diperoleh dari pelapor di departemen pemerintah.

Kelompok hak asasi mengatakan dokumen memberikan jawaban atas nasib ratusan orang hilang. Aktivis berharap mereka pada akhirnya akan digunakan dalam proses internasional melawan pemerintah, yang telah dituduh oleh komisi penyelidikan PBB atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena kebijakan penahanannya.

Pemerintah tidak menanggapi pertanyaan email tentang akta kematian yang diperoleh SNHR. Pejabat Suriah di masa lalu membantah tuduhan penyiksaan sistemik dan eksekusi massal di penjara.

Reuters meninjau 80 sertifikat kematian, termasuk tiga untuk keluarga Hijazi, serta untuk seorang gadis berusia tiga tahun dan saudara perempuannya yang berusia enam tahun.

Seorang pengacara hak asasi manusia Suriah, yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah tersebut, meninjau sampel dokumen tersebut. Dia mengatakan tata letak, bahasa yang digunakan, dan elemen informasi yang disertakan cocok dengan sertifikat kematian Suriah lainnya.

Mohammad Hijazi mengatakan keluarga tersebut tidak meminta sertifikat kematian dari pihak berwenang karena mereka tinggal di daerah yang dikuasai oposisi. Dia menambahkan bahwa kenalan di zona yang dikuasai pemerintah juga menolak untuk bertanya kepada catatan sipil tentang kematian, karena takut mereka akan dianggap bertentangan dengan Damaskus.

Tidak ada penyebab kematian

Perang di Suriah bermula dari pemberontakan tahun 2011 melawan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dan telah menewaskan lebih dari 350.000 orang, mencabut lebih dari setengah populasi dan memaksa jutaan orang ke luar negeri sebagai pengungsi.

Puluhan ribu diperkirakan telah ditahan di pusat-pusat penahanan pemerintah Suriah, menurut komisi PBB. Tahanan sering ditahan tanpa komunikasi, membuat keluarga mereka bertanya-tanya tentang keberadaan mereka, atau apakah mereka masih hidup, kata komisi dan keluarga tahanan.

Kelompok hak asasi internasional tidak beroperasi secara terbuka di Suriah dan tidak memiliki akses ke pusat penahanan. Pada bulan Agustus, kantor sekretaris jenderal PBB merekomendasikan pembentukan mekanisme untuk menentukan nasib warga Suriah yang hilang, tetapi belum ditetapkan.

“547 sertifikat termasuk untuk 15 anak dan 19 wanita,” kata SNHR.

Beberapa dari 80 sertifikat yang ditinjau oleh Reuters mencantumkan tempat kematian sebagaian rumah sakit militer atau pengadilan militer. Yang lain tidak jelas tentang tempat kematiannya, seperti di Damaskus atau sebuah desa di pinggiran kota tersebut.

Sertifikat yang ditinjau oleh Reuters juga memiliki kesenjangan yang signifikan antara tanggal kematian dan saat dicatat dalam registri, dengan sebagian besar menunjukkan jeda beberapa tahun dan satu menunjukkan penundaan 10 tahun.

Tak satu pun dari sertifikat yang ditinjau oleh Reuters mencantumkan penyebab kematian. SNHR mengatakan itu berlaku untuk semuanya yang berjumlah 547. Kelompok hak asasi itu mengatakan telah mencocokkan nama-nama yang muncul di sertifikat kematian dengan daftar orang-orang yang ditahan oleh otoritas Suriah.

Kelompok itu dapat menjangkau keluarga dari 23 orang yang meninggal. Dikatakan banyak yang menduga orang yang mereka cintai telah meninggal, tetapi baru mendapatkan konfirmasi ketika mereka melihat sertifikat kematian.

Penyiksaan dan perlakuan buruk di penjara pemerintah Suriah tetap “sistemik”, menurut laporan tahun 2022 oleh komisi penyelidikan PBB untuk Suriah, yang juga mencatat pelanggaran di pusat penahanan yang dijalankan oleh faksi non-pemerintah.

Dikatakan pemerintah sengaja menahan informasi dari keluarga orang yang dicintai dan menggambarkan kebijakan penahanannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2018, otoritas Suriah mulai memperbarui catatan sipil secara massal dengan sertifikat kematian orang-orang yang meninggal dalam tahanan tetapi tidak secara langsung memberi tahu kerabat mereka, kata komisi PBB.

Pemerintah tidak menanggapi pertanyaan tentang mengapa tidak memberi tahu kerabat almarhum.

Kerabat di daerah yang dikuasai pemerintah dapat mengetahui apakah orang yang mereka cintai telah meninggal dengan meminta catatan keluarga mereka dari catatan sipil. Mereka tidak diberi akses ke jenazah untuk dikuburkan, atau diberi tahu di mana jenazah berada, menurut komisi dan SNHR.

Yang lain mengetahui kematian dengan mengenali kerabat mereka dalam bocoran foto yang diambil oleh fotografer militer yang bekerja di penjara, yang paling menonjol di antaranya diberi kode nama Caesar.

Dalam sebuah wawancara tahun 2015, Assad menolak foto Caesar sebagai tuduhan tanpa bukti. Mantan jaksa penuntut kejahatan perang menggambarkan gambar-gambar itu sebagai bukti nyata penyiksaan sistematis dan pembunuhan massal.

Direktur SNHR Fadel Abdul Ghany mengatakan dia berharap sertifikat kematian dalam jumlah besar dapat memberikan kelegaan bagi mereka yang masih menunggu untuk mengetahui nasib kerabat mereka. Seperti kasus yang menimpa keluarga Mohammad Hijazi yang terus menunggu kabar.

Sementara dia sekarang mengetahui nasib saudara laki-lakinya Yehya, dia mengatakan 40 kerabat lainnya telah ditangkap oleh pemerintah di Suriah tengah dan keluarga tersebut belum mendapat kabar tentang mereka.

“Saya belum bisa memberi tahu ibu kami Yehya sudah meninggal. Saya terus mengatakan kepadanya bahwa dia masih di penjara, ”katanya.

Sumber: Al Arabiya/Reuters