PBB Archives

UNICEF: Blokade Bantuan Israel Ancam Nyawa Anak-anak Gaza

News Update·06/03/2025

NewsINH, Gaza – Memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, terutama pasokan medis, akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi kesehatan anak-anak, ujar Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (6/3/2025).

Dalam sebuah pernyataan pers, UNICEF menyampaikan bahwa blokade pasokan medis yang terus berlanjut, termasuk vaksin, berpotensi menyebabkan penangguhan program vaksinasi rutin, sehingga menempatkan anak-anak Gaza pada risiko terjangkit penyakit.

Organisasi itu juga menyoroti bahwa unit-unit persalinan di rumah sakit di Gaza tidak akan dapat menyediakan perawatan esensial bagi bayi-bayi prematur akibat kurangnya peralatan dan pasokan medis yang vital.

UNICEF mendesak akses kemanusiaan segera dan berkelanjutan, seraya memperingatkan bahwa ribuan nyawa anak akan terancam jika situasi tersebut terus berlanjut.

Pada Minggu (2/3/2025) lalu, Israel mengumumkan bahwa pihaknya akan memblokir masuknya barang dan pasokan ke Gaza menyusul berakhirnya tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang mulai diberlakukan pada Januari lalu.

Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil untuk menekan Hamas agar menerima usulan memperpanjang tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang menurut Netanyahu diajukan oleh utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Sumber: Xinhua/Antara

PBB Kecam Rencana Israel Menetap di Tepi Barat

News Update·26/02/2025

NewsINH, Washington – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak keras pernyataan pejabat pendudukan Israel soal niat mereka untuk tetap berada di sejumlah daerah di Tepi Barat utara yang diduduki untuk waktu yang lama.

PBB juga menentang penolakan Israel atas kembalinya rakyat Palestina ke rumah mereka.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric dalam sebuah konferensi pers mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan prihatin atas eskalasi kekerasan, serangan, dan operasi besar-besaran yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di kota-kota utara di Tepi Barat.

Ia juga prihatin dengan peningkatan jumlah korban, termasuk anak -anak, banyaknya pengungsi serta penghancuran infrastruktur sipil.

Guterres meminta Israel agar mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Operasi Militer Israel di Tepi Barat Usir 12 Ribu warga Palestina

Operasi militer Israel di kamp pengungsi Tulkarem, Tepi Barat bagian utara, membuat 12.000 warga Palestina mengungsi, kata seorang pejabat setempat pada Selasa (25/2/2025) kemarin waktu setempat.

“Tentara pendudukan masih menduduki dan mengepung kamp Tulkarem, mengusir penduduknya dengan todongan senjata,” ujar Wakil Gubernur Tulkarem Faisal Salama dalam sebuah pernyataan.

“Pasukan Israel masih menghancurkan rumah, jalan, gang, dan seluruh fasilitas di kamp ini,” tambahnya.

Menurut Salama, sejak bulan lalu, tentara Israel telah menghancurkan 40 bangunan yang menampung 100 unit apartemen di kamp tersebut.

“Militer Israel juga membakar 10 rumah dan menghancurkan hampir 300 toko di kamp ini,” katanya.

Salama mengatakan Israel melancarkan operasi militer di Tepi Barat bagian utara demi kepentingan politik dan mengubah struktur demografi di kamp pengungsi itu.

Operasi tersebut telah berlangsung sejak 21 Januari, yang menewaskan lebih dari 61 warga Palestina dan memaksa ribuan lainnya mengungsi, menurut pejabat Palestina.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Sedikitnya 923 warga Palestina di Tepi Barat telah terbunuh dan hampir 7.000 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sumber: OANA/ Anadolu

Meski Dilarang Israel, UNRWA Terus Bantu Gaza dan Tepi Barat

News Update·31/01/202531/01/2025

NewsINH, Washington – Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina atau dikenal sebagai UNRWA tetap melaksanakan mandatnya kendati larangan dari Israel mulai diberlakukan.

Pada Oktober 2024, parlemen Israel meloloskan dua undang-undang (UU) untuk mencegah UNRWA beroperasi di Palestina dan melarang otoritas Israel menjalin kontak apa pun dengan badan PBB tersebut. Kedua UU itu mulai berlaku pada Kamis.

“UNRWA mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk bertahan dan mengirimkan bantuan,” ujar Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dalam taklimat pers pada Kamis (30/1/2025).

Dujarric menyampaikan dirinya telah menjalin kontak dengan perwakilan-perwakilan UNRWA yang melaporkan bahwa untuk sementara ini, gedung kantor pusat UNRWA di Yerusalem Timur kosong tetapi masih dijaga oleh personel keamanan, sedangkan staf UNRWA berada di lapangan, misalnya di klinik-klinik, atau bekerja dari rumah atau lokasi lainnya.

“Klinik-klinik di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tetap dibuka,” ujar Dujarric.

Dujarric menuturkan kepada para reporter bahwa badan itu juga terus mengirimkan bantuan kesehatan, pendidikan, dan pangan di Jalur Gaza.

Saat ditanya apakah ada instruksi apa pun untuk staf UNRWA, mengingat penerapan kedua UU Israel, Dujarric menjawab, “Arahannya adalah UNRWA akan terus melakukan tugasnya sampai tidak mampu lagi melakukannya.”

Israel pada Rabu (29/1/2025) menyampaikan bahwa pihaknya akan memutus segala hubungan dengan UNRWA mulai Kamis. Israel menuding badan itu mempekerjakan anggota Hamas dan membiarkan “aktivitas teror” di Gaza.

“UNRWA dipenuhi dengan anggota Hamas,” tutur Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Oren Marmorstein di platform media sosial X. “Mulai 30 Januari, Israel akan menghentikan segala keterlibatannya dengan UNRWA sesuai dengan UU Israel,” tulis Marmorstein.

Sejak 1950, UNRWA telah membantu para pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Larangan Israel, yang mengancam penyaluran bantuan penyelamat nyawa, pendidikan, dan perawatan kesehatan bagi jutaan warga Palestina, menuai kecaman dari para pemimpin internasional dan lembaga bantuan. PBB telah berulang kali memperingatkan konsekuensi mengerikan yang ditimbulkan oleh larangan itu.

Pewarta: Xinhua

Pasca Diberlakukanya Gencatan Senjata, PBB: 808 Truk Bantuan Kemanusiaan Masuki Gaza

News Update·23/01/2025

NewsINH, Gaza – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi bahwa pada Rabu, sebanyak 808 truk bantuan yang membawa makanan, bahan bakar, dan perlengkapan medis berhasil masuk ke Gaza.

Sementara para pekerja kemanusiaan bergegas memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terjebak dalam blokade Israel yang berlangsung berbulan-bulan.

“Mitra kemanusiaan tengah melakukan penilaian cepat di wilayah yang baru dapat diakses untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak warga, seperti air, kebersihan, sanitasi, dan layanan kesehatan. Mereka juga meningkatkan pemantauan penyakit,” kata kantor koordinasi urusan kemanusiaan PBB (OCHA), lansir Middle East Eye.

Sebelum gencatan senjata dimulai pada Minggu, pasukan Israel sempat memblokir pengiriman bantuan, dengan hanya 13 truk yang diizinkan masuk pada beberapa hari di bulan Januari.

Blokade ini mengisolasi warga sipil dari kebutuhan dasar, memperburuk bencana kemanusiaan yang sudah parah.

Selama perang, serangan Israel juga menargetkan petugas polisi Palestina yang mengawal konvoi bantuan, menciptakan kekacauan di mana geng kriminal merampok pasokan dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi.

Sumber: Gazamedia

PBB: Rumah Sakit dan Fasilitas Medis di Gaza Harus Bebas Serangan

News Update·03/01/2025

NewsINH, Hamilton – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (2/1/2025) kemarin waktu setempat mengecam serangan terhadap berbagai rumah sakit di Jalur Gaza, serta menegaskan bahwa fasilitas medis harus “bebas dari serangan.”

Dalam menanggapi pertanyaan Anadolu tentang penahanan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan oleh Israel dan kampanye media sosial untuk pembebasannya, juru bicara wakil PBB, Farhan Haq mengemukakan kepada wartawan bahwa Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan pada Jumat dan menerima laporan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk.

“Jelas, kami memiliki kekhawatiran terhadap seluruh staf rumah sakit. Kami ingin rumah sakit bebas dari serangan,” kata Haq, mengulangi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang “kebutuhan besar untuk mengevakuasi pasien dari rumah sakit, termasuk dari Rumah Sakit Kamal Adwan.”

Seraya mengungkapkan bahwa lebih dari 12.000 orang di Gaza membutuhkan evakuasi medis, Haq menambahkan, “Ada banyak kebutuhan rumah sakit. Kami terus menyerukan kepada semua pihak untuk menjauhkan rumah sakit dari bahaya, yang berarti tidak menempatkan atau mencoba menyusupi rumah sakit, tetapi juga tidak menyerang mereka.”

“Kami ingin memastikan bahwa semua langkah diambil untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa para korban yang terluka dan sakit yang berada di rumah sakit tersebut,” lanjutnya.

Haq juga mengutip laporan dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang mencatat bahwa perintah evakuasi Israel mencakup lebih dari 80 persen wilayah Jalur Gaza.

Ia mencatat bahwa organisasi kemanusiaan menghadapi pembatasan yang semakin meningkat.

“Desember tercatat sebagai bulan dengan jumlah pembatasan tertinggi terhadap bantuan kemanusiaan,” ungkap Haq.

“Secara keseluruhan, 39 persen upaya PBB untuk memindahkan pekerja bantuan ke mana saja di Gaza ditolak oleh otoritas Israel, sementara 18 persen lainnya terganggu di lapangan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa sejak 6 Oktober 2024, Israel belum mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza utara.

Ketika ditanya tentang keputusan Palestina untuk menghentikan sementara siaran dan operasi Al Jazeera pada Selasa malam hingga Al Jazeera “sepenuhnya mematuhi hukum dan peraturan Palestina,”

Haq mengatakan bahwa semua media, termasuk Al Jazeera yang berbasis di Qatar, harus diizinkan menjalankan tugasnya tanpa hambatan.

Ia mendesak agar semua hambatan terhadap jurnalis dicabut, menekankan pentingnya untuk menjaga kebebasan media.

Sumber: Anadolu/Antara

PBB Desak Dunia Upayakan Perdamaian di Gaza Pada 2025

News Update·31/12/2024

NewsINH, Gaza – Kepala Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Amy Pope mendesak negara-negara anggota PBB segera bertindak untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengembalikan harapan perdamaian pada 2025 karena “penderitaan berlangsung cukup lama”.

“Seiring mendekatnya tahun baru, krisis di Gaza telah mencapai titik tak tertahankan. Nyawa orang yang tidak bersalah, termasuk bayi-bayi, hilang saat musim dingin yang menggigit. Rumah sakit dan tempat perlindungan menjadi sasaran,” kata Pope di X.

Negara-negara anggota, kata kepala IOM itu, harus bertindak sekarang guna mencegah kehancuran lebih lanjut dan untuk mengembalikan harapan perdamaian pada 2025.

IOM terus menyerukan gencatan senjata secepat mungkin agar tidak ada lagi orang yang kehilangan nyawa, kata Pope.

Dia menggarisbawahi bahwa bantuan kemanusiaan harus diizinkan untuk menjangkau mereka yang sangat membutuhkan, dan bahwa semua sandera harus dibebaskan tanpa penundaan.

“Para warga di Gaza tidak bisa menunggu, penderitaan telah berlangsung cukup lama,” katanya.

Menurut IOM, sekitar 1,9 juta orang, atau 90 persen dari populasi Gaza, terpaksa mengungsi.

Israel telah membunuh hampir 45.500 orang di Gaza sejak 7 Oktober 2023, dan mengubah wilayah kantong tersebut menjadi puing-puing.

Pada November, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Israel Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Di Mahkamah Internasional, Israel juga menghadapi kasus genosida atas perang yang dilancarkannya di daerah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

PBB Sebut Kondisi Kehidupan di Gaza Kejahatan Internasional Paling Serius

News Update·06/12/2024

NewsINH, Gaza – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan kondisi warga Palestina di Gaza sangat menyedihkan dan mengerikan. Dia memperingatkan, “Apa yang kita lihat mungkin merupakan kejahatan internasional paling serius.”

Dalam pidato yang dibacakan wakilnya, Amina Mohammed, pada konferensi bantuan Gaza di Kairo, Guterres mendesak masyarakat internasional “membangun fondasi bagi perdamaian berkelanjutan di Gaza dan di seluruh Timur Tengah.”

Dia menekankan dampak konflik dan kebutuhan mendesak akan tindakan internasional.

“Malnutrisi merajalela. Kelaparan sudah di depan mata. Sementara itu, sistem kesehatan telah runtuh,” ujar dia.

Gaza sekarang memiliki jumlah anak yang diamputasi per kapita tertinggi di dunia, banyak yang kehilangan anggota tubuh dan menjalani operasi bahkan tanpa anestesi.

Sekretaris jenderal juga mengkritik pembatasan ketat pada pengiriman bantuan, dengan mencatat,

“Masuknya barang ke Gaza sangat tidak mencukupi, tidak konsisten, dan tidak dapat diprediksi, setetes air di lautan kebutuhan.”

Menurut statistik dari Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), hanya 65 truk bantuan yang dapat memasuki Gaza dalam sebulan terakhir, dibandingkan dengan rata-rata 500 truk sebelum perang.

Tidak ada bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza utara pada bulan November. Badan-badan bantuan internasional telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang kondisi yang memburuk di Gaza, memperingatkan warga sipil berada di ambang kelaparan.

Mereka mengatakan pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina telah mencapai tingkat terendah sejak perang dimulai.

“Mari kita perjelas: Mimpi buruk di Gaza bukanlah krisis logistik,” ujar Gueterres, “Ini adalah krisis kemauan politik dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.”

UNRWA mengatakan semua upayanya untuk mengirimkan bantuan ke Gaza utara diblokir atau dihalangi oleh Israel antara 6 Oktober dan 25 November.

Sumber: Sindonews

PBB: Perintah Evakuasi Berulang Israel Berdampak Pada 80 Persen Wilayah di Gaza

News Update·04/12/2024

NewsINH, Gaza – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (3/12/2024) kemarin melaporkan bahwa perintah evakuasi berulang yang dikeluarkan Israel, yang memengaruhi sekitar 80 persen wilayah Jalur Gaza, telah menempatkan warga sipil dalam kondisi berbahaya.

“Perintah evakuasi berulang Israel, yang kini mencakup sekitar 80 persen wilayah Jalur Gaza, membuat warga sipil terpapar risiko konflik dan kehilangan akses ke layanan penting,” ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers.

Dujarric menjelaskan bahwa Gaza utara telah berada di bawah pengepungan yang semakin ketat selama hampir dua bulan.

Sekitar 65.000 hingga 500.000 orang di wilayah tersebut tidak dapat mengakses makanan, air, listrik, atau layanan kesehatan yang memadai.

Ia menekankan bahwa “seluruh populasi Gaza membutuhkan bantuan kemanusiaan,” serta menyoroti kondisi lebih dari 58.000 penyandang disabilitas yang menghadapi tantangan tambahan dalam mengakses makanan.

Di wilayah selatan Gaza, Dujarric menyebutkan bahwa “sebagian orang melewatkan waktu makan dan mencari makanan dari tumpukan sampah.”

Dengan mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric memperingatkan bahwa akses kemanusiaan terus terhambat.

“Pada bulan November, dari 578 pergerakan bantuan yang direncanakan di Gaza yang memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel, hanya 41 persen yang berhasil. Lebih dari sepertiga ditolak, dan sisanya terhalang atau dibatalkan karena tantangan keamanan dan logistik,” ungkapnya.

Dujarric juga melaporkan bahwa misi bantuan ke Gaza utara menghadapi gangguan besar, dengan upaya menjangkau daerah-daerah yang terkepung seperti Jabalya, Beit Lahiya, dan Beit Hanoun mengalami hambatan serius.

Sumber: Anadolu/Antara

Palestina kecam veto AS atas resolusi gencatan senjata Gaza di PBB

News Update·21/11/2024

NewsINH, Kanada – Utusan Palestina untuk PBB, Majed Bamya, mengkritik keputusan veto Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/11/2024) kemarin terhadap resolusi gencatan senjata yang diusulkan untuk Jalur Gaza.

Bamya menegaskan bahwa “tidak ada alasan yang dapat dibenarkan” untuk menghalangi resolusi yang bertujuan mengakhiri genosida Israel.

“Israel akan selalu mengeklaim bahwa syarat-syarat belum terpenuhi karena rencana mereka membutuhkan kelanjutan perang ini, untuk mencaplok tanah dan menghancurkan rakyat,” kata Bamya di hadapan Dewan Keamanan PBB.

Bamya menggambarkan serangan Israel yang terus berlanjut sebagai upaya untuk “memusnahkan sebuah bangsa,” serta menegaskan bahwa, “14 bulan telah berlalu, dan kita masih memperdebatkan apakah genosida harus dihentikan. Tidak ada pembenaran sama sekali untuk memveto resolusi yang mencoba menghentikan proses ini.”

Ia menekankan pentingnya gencatan senjata tanpa syarat, dengan menyatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk “menyelamatkan nyawa, semua nyawa,” sebagai langkah pertama penyelesaian konflik.

“Resolusi ini bukan pesan berbahaya. Veto inilah yang menjadi pesan berbahaya bagi Israel bahwa mereka dapat terus menjalankan rencananya, rencana yang Anda sendiri tolak,” ujarnya.

Bamya berargumen bahwa veto AS, yang memblokir seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat, secara efektif mendukung perang yang “membunuh, melukai, meneror, dan menghancurkan sebuah bangsa secara keseluruhan.”

“Kapan cukup itu cukup?” tanyanya, seraya menyerukan komunitas internasional untuk mendukung “kehidupan, kebebasan, dan perdamaian,” serta menolak pembunuhan warga sipil sebagai alat untuk tujuan politik.

AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan pada Rabu sebelumnya, yang menuntut gencatan senjata “segera, tanpa syarat, dan permanen” di Gaza. Resolusi itu juga menyerukan pencegahan kelaparan terhadap rakyat Palestina.

Sebelumnya, AS telah memveto tiga rancangan resolusi Dewan Keamanan lainnya yang menyerukan gencatan senjata mendesak di Gaza, pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari tahun ini, serta abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi lainnya.

Israel telah melancarkan perang genosida di Gaza setelah serangan Hamas tahun lalu.

Memasuki tahun kedua genosida di Gaza, perhatian internasional semakin meningkat, dengan berbagai tokoh dan institusi menganggap tindakan Israel sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan populasi.

Israel saat ini menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikan yang dilancarkannya di Gaza.

Sumber: Anadolu/Antara

Kelaparan di Gaza Utara Memburuk, PBB Ingatkan Risiko Kematian Sangat Tinggi

News Update·08/11/202408/11/2024

NewsINH, Hamilton – Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Kamis (7/11/2024) kemarin memperingatkan situasi di Gaza Utara yang semakin memburuk, dengan menyatakan seluruh penduduk wilayah tersebut berada dalam “risiko kematian segera akibat penyakit, kelaparan, dan kekerasan.”

Juru bicara deputi Stephanie Tremblay dalam konferensi pers mengatakan, “satu-satunya bantuan PBB yang diizinkan masuk ke Gaza Utara sejak pengepungan Israel dimulai sebulan lalu hanyalah pasokan untuk rumah sakit selama misi evakuasi medis,” dengan mengutip data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

“Serangan Israel menghalangi warga Palestina untuk mendapatkan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk air,” ujarnya.

Tremblay menekankan, para pekerja kemanusiaan “tidak dapat bekerja dengan aman dan dihalangi oleh pasukan Israel serta kondisi keamanan yang berbahaya untuk mencapai orang-orang yang membutuhkan.”

“Sebagaimana disampaikan pemimpin PBB dan organisasi kemanusiaan, Komite Tetap Antar-Lembaga, sepekan yang lalu, seluruh penduduk di Gaza Utara berada dalam risiko kematian yang segera akibat penyakit, kelaparan, dan kekerasan,” tambahnya.

Menyampaikan bahwa warga Palestina di Gaza Utara “tidak memiliki perlindungan sama sekali” sementara Israel terus melancarkan serangan tanpa henti, Tremblay mendesak perlindungan bagi warga sipil “di utara dan seluruh wilayah Gaza.”

“Hari ini, warga yang masih berada di beberapa bagian Gaza Utara dan gubernuran Gaza kembali diperintahkan keluar oleh otoritas Israel,” lanjutnya, dengan menyebutkan bahwa 14.000 orang yang terdampak terpaksa mengungsi dan tinggal di tempat-tempat penampungan serta lokasi lainnya.

Sumber: Anadolu/Antara