Jelang Setahun Genosida Isarael di Gaza, Inilah Daftar Korban dan Kerusakanya..!!!

Jelang Setahun Genosida Isarael di Gaza, Inilah Daftar Korban dan Kerusakanya..!!!

NewsINH, Gaza – Menjelang satu tahun agresi dan genosida Israel di Gaza, skala kehancurannya mencengangkan. Tak hanya gugurnya puluhan ribu syuhada, hampir semua pondasi masyarakat beradab diluluhlantakkan militer Zionis.

Lebih dari 42.000 nyawa telah hilang, dengan mayoritas adalah anak-anak dan perempuan, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Menurut kantor berita WAFA, krisis kemanusiaan telah meningkat, dengan sekitar 96.000 orang terluka dan seluruh infrastruktur layanan kesehatan dan pendidikan hancur.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan lebih dari 70.000 unit rumah hancur, menyebabkan sekitar 1,9 juta orang mengungsi. Jalanan Gaza yang dahulu ramai kini menjadi pengingat akan apa yang telah hilang.

Laporan berkala Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa meningkatnya kekejaman di Palestina akibat agresi Israel melampaui angka-angka belaka dan merupakan pelanggaran serius terhadap seluruh hak asasi manusia. Sistem kesehatan menjadi sasaran secara sistematis genosida terhadap rakyat Palestina.

Hingga 2 Oktober 2024, jumlah syuhada mencapai 41.689 orang, termasuk lebih dari 11.355 anak-anak, 6.297 perempuan, dan 2.955 lansia. Jumlah orang hilang mencapai sekitar 10.000 orang, sementara sekitar 96.625 warga terluka, banyak diantaranya menderita trauma parah dan kondisi yang mengancam jiwa.

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hanya 15 dari 36 rumah sakit di Gaza yang beroperasi, dan semuanya berfungsi sebagian dan menghadapi kekurangan pasokan yang parah. Pendudukan telah menghancurkan dan membakar 32 rumah sakit di sektor ini, sehingga tidak dapat berfungsi lagi.

Kementerian juga mengindikasikan bahwa sekitar 986 petugas kesehatan telah terbunuh, sementara pihak penjajah telah menahan 310 lainnya, dan melukai ratusan lainnya. Selain itu, pasukan penjajah Israel telah menghancurkan 130 ambulans. Penargetan infrastruktur medis yang disengaja telah menghalangi akses warga sipil terhadap layanan kesehatan dasar, dengan lebih dari 340 serangan terhadap fasilitas kesehatan dan pekerjanya.

Kementerian menyatakan bahwa Gaza menghadapi bencana kesehatan karena kurangnya sumber air bersih, kepadatan penduduk, dan tidak mencukupinya kebutuhan kebersihan dasar. Meluapnya air limbah dan penumpukan sampah di jalan-jalan dan di sekitar tempat penampungan pengungsi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang signifikan. Selain itu, kekurangan bahan bakar memperburuk situasi dan menghambat pengoperasian layanan-layanan penting.

Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan bahwa “dalam kondisi pengungsian paksa, keadaan sulit, dan cuaca panas yang ekstrim, keluarga-keluarga di Gaza kelelahan dan kelaparan, kekurangan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.”

Louise Wateridge, petugas komunikasi UNRWA, menekankan dalam pernyataan pers bahwa “ada banyak orang yang putus asa, lapar, dan lelah” akibat agresi Israel yang sedang berlangsung terhadap sektor ini. Dia menambahkan bahwa “di bawah pengungsian paksa dan kondisi kehidupan yang keras, keluarga-keluarga di Gaza menjadi lelah dan kekurangan apa yang mereka butuhkan untuk tetap hidup.”

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menegaskan bahwa “(Tindakan Israel) mengeluarkan perintah evakuasi massal di Jalur Gaza tanpa memastikan tempat yang aman bagi para pengungsi akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan bagi ratusan ribu orang.”

Sebuah laporan internasional pada akhir Juni memperingatkan akan tingginya risiko kelaparan di seluruh Gaza akibat berlanjutnya perang dan pembatasan akses kemanusiaan. Laporan tersebut menyatakan bahwa hampir 96 persen penduduk Gaza (2,1 juta orang) menghadapi kerawanan pangan akut tingkat tinggi, dan situasi ini diperkirakan akan berlanjut.

Laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu mengklasifikasikan seluruh Jalur Gaza dalam keadaan darurat, yang merupakan klasifikasi fase keempat sebelum kelaparan (fase kelima). Laporan tersebut mencatat bahwa lebih dari 495.000 orang (22 persen dari populasi) menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang sangat parah pada fase kelima, di mana banyak keluarga mengalami kekurangan pangan yang parah, kelaparan, dan kelelahan dalam kapasitas mereka untuk mengatasinya.

Akibat kondisi ini, yang menyebabkan kekurangan gizi, dehidrasi, dan kurangnya pasokan medis, lebih dari 36 anak meninggal, dan puluhan anak terus menderita kekurangan gizi dan kelaparan, terutama di sektor utara.

Dalam laporan bersama Bank Dunia dan PBB, yang disiapkan dengan dukungan finansial dari Uni Eropa, perkiraan kerugian akibat kerusakan bangunan dan infrastruktur penting di Jalur Gaza adalah sekitar 18,5 miliar dolar AS, setara dengan 97 persen dari total PDB gabungan Tepi Barat dan Gaza pada 2022.

Bank Dunia menyatakan bahwa laporan “Penilaian Kerusakan Sementara” menggunakan sumber pengumpulan data jarak jauh untuk memperkirakan kerusakan infrastruktur fisik di sektor-sektor kritis antara Oktober 2023 hingga akhir Januari 2024.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kerusakan sarana dan prasarana berdampak pada semua sektor perekonomian, dengan bangunan tempat tinggal menyumbang 72 persen dari biaya, sedangkan infrastruktur pelayanan publik seperti air, kesehatan, dan pendidikan menyumbang 19 persen. Kerusakan pada bangunan komersial dan industri menyumbang 9 persen dari biaya ini.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa “tingkat kerusakan tampaknya telah mencapai puncaknya di banyak sektor, dengan hanya sedikit aset yang masih utuh. Kehancuran tersebut telah meninggalkan sejumlah besar puing yang diperkirakan berjumlah sekitar 26 juta ton, yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dibersihkan dan dibuang.”

Ditambahkan bahwa perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas telah menghadapi dampak bencana kumulatif yang paling signifikan terhadap kesehatan fisik, mental, dan psikologis mereka, dengan perkiraan bahwa anak-anak yang lebih kecil akan menghadapi konsekuensi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di sisa hidup mereka.

Laporan PBB mencatat bahwa dengan 84 persen rumah sakit dan fasilitas kesehatan rusak atau hancur, dan kurangnya listrik dan air untuk mengoperasikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, masyarakat hanya menerima sedikit layanan kesehatan atau obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa.

Selain itu, sistem air dan sanitasi berada di ambang kehancuran, hanya menyediakan kurang dari 5 persen dari layanan sebelumnya, sehingga memaksa penduduk bergantung pada jatah air yang sangat terbatas untuk bertahan hidup. Sistem pendidikan juga runtuh, dengan 100 persen anak-anak putus sekolah.

Laporan tersebut juga menyoroti dampaknya terhadap jaringan listrik dan sistem produksi energi surya, dengan mencatat pemadaman listrik yang hampir total sejak minggu pertama agresi. Dengan 92 persen jalan-jalan utama hancur atau lumpuh dan memburuknya infrastruktur komunikasi, penyaluran bantuan kemanusiaan penting kepada masyarakat menjadi sangat sulit.

Menurut laporan tersebut, penilaian cepat dan komprehensif terhadap kerusakan dan kebutuhan akan dilakukan untuk memperkirakan kerugian ekonomi dan sosial secara menyeluruh, serta kebutuhan pendanaan untuk pemulihan dan rekonstruksi. Perkiraan biaya kerusakan, kerugian, dan kebutuhan melalui penilaian cepat yang komprehensif diperkirakan jauh lebih tinggi dibandingkan biaya penilaian kerusakan sementara.

Pada akhir September, Pusat Satelit PBB mengeluarkan pembaruan kesembilan mengenai penilaian kerusakan bangunan di Jalur Gaza, yang menunjukkan bahwa dua pertiga dari seluruh bangunan di sektor tersebut telah rusak.

Analisis ini didasarkan pada citra satelit resolusi tinggi yang dikumpulkan pada tanggal 3 dan 6 September 2024. Pusat tersebut membandingkan citra yang diambil pada dua hari tersebut dengan data sebelumnya, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat kerusakan.

Pusat tersebut melaporkan bahwa 66 persen bangunan yang rusak di Jalur Gaza mencakup total 163.778 bangunan, termasuk 52.564 bangunan hancur, 18.913 rusak berat, 35.591 mungkin rusak, dan 56.710 rusak sedang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah yang paling terkena dampak secara keseluruhan adalah Kegubernuran Gaza, dimana terdapat 46.370 bangunan yang rusak. Kota Gaza paling terkena dampaknya, dengan 36.611 bangunan hancur.

Pusat Satelit PBB (UNOSAT), bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), juga merilis informasi terkini mengenai kesehatan dan kepadatan lahan pertanian di Jalur Gaza, dan menemukan bahwa sekitar 68 persen lahan tanaman permanen di sektor tersebut menunjukkan adanya kerusakan pada lahan pertanian. penurunan kesehatan dan kepadatan yang signifikan pada September 2024.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, 124 sekolah negeri mengalami kerusakan parah akibat perang di Jalur Gaza, dengan lebih dari 62 sekolah negeri hancur total dan 126 sekolah negeri menjadi sasaran pemboman dan vandalisme.

Selain itu, 65 sekolah milik UNRWA telah dibom dan dirusak, sementara 20 institusi pendidikan tinggi mengalami kerusakan parah. Lebih dari 35 gedung universitas hancur total, dan 57 gedung universitas hancur sebagian.

Kementerian mencatat pembunuhan lebih dari 10,317 siswa dan terlukanya lebih dari 16,119 lainnya sejak pecahnya perang di Jalur Gaza, sementara 416 anggota staf pendidikan menjadi martir, dan lebih dari 2,463 guru dari sekolah dan universitas terluka.

Genosida telah menghalangi 39.000 siswa untuk mengikuti ujian sekolah menengah Tawjihi, baik karena ratusan dari mereka menjadi korban agresi atau karena gangguan pendidikan yang disebabkan oleh perang dan kehancuran menyeluruh dari proses pendidikan.

Terkait kehancuran tersebut, WAFA melansir kecaman warga Gaza tak hanya untuk Israel, tetapi juga terhadap tak berdayanya lembaga-lembaga dunia yang mestinya mencegah kekejaman serupa terjadi di Gaza.

Beberapa hari menjelang peringatan tahun pertama serangan mengerikan pada tanggal 7 Oktober, menurut WAFA, jelas bahwa perang ini berpotensi mengungkap kelemahan tragis PBB, seperti yang dilakukan Liga Bangsa-Bangsa pada Perang Dunia Kedua. Dewan Keamanan PBB lumpuh, tidak berdaya, dan tidak berdaya menghadapi pemerintah Israel yang menikmati impunitas yang memalukan.

“Ketika debu mereda dari puing-puing Gaza, para sejarawan di tahun 2030-an akan memberikan penilaian yang keras terhadap komunitas internasional, jika mereka masih layak disebut demikian, maka dunia akan terpecah belah, khususnya ‘kekuatan-kekuatan’ besar di dunia. Negara-negara Barat dan Arab, paling jauh, hanya mengeluarkan deklarasi yang lemah dan tidak berhubungan, dan yang paling buruk adalah mendanai persenjataan pemerintah Israel. Komunitas internasional harus menerima tanggung jawabnya – dan semakin cepat semakin baik.”

 

Sumber: Republika

Krisis Kemanusiaan di Gaza jadi Topik Utama Pembahasan Parlemen Eropa

Krisis Kemanusiaan di Gaza jadi Topik Utama Pembahasan Parlemen Eropa

NewsINH, Paris – Serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Gaza serta dampaknya yang parah terhadap perempuan dan anak-anak menjadi fokus utama pembahasan dalam sidang Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) di Strasbourg, Prancis.

Seiring meningkatnya kekerasan di seluruh Timur Tengah, beberapa anggota parlemen menyatakan prihatin terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan mendesak tindakan internasional segera.

Dalam sidang yang didedikasikan untuk situasi di Gaza, Saskia Kluit, anggota parlemen Belanda dan pelapor PACE mengenai krisis kemanusiaan, menyoroti tingkat kehancuran dan pengungsian yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza.

Ia menekankan bahwa kekerasan telah mencapai tingkat kritis, tanpa adanya tempat yang aman bagi hampir 2 juta penduduk di kawasan padat penduduk tersebut.

Kluit menekankan kenyataan pahit yang dihadapi oleh masyarakat Gaza, dan mencatat bahwa pemboman yang konstan telah memaksa 9 dari setiap 10 orang untuk meninggalkan rumah mereka.

“Orang-orang di Gaza terus bergerak untuk menghindari bahaya, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Tidak ada tempat yang aman,” ujarnya, menggambarkan bagaimana seluruh keluarga terjebak dan terlantar tanpa tempat tujuan.

Ia juga membagikan statistik yang mengkhawatirkan, mengungkapkan bahwa 41.000 orang telah kehilangan nyawa dalam konflik tersebut, dengan nama-nama anak-anak saja memenuhi 215 halaman.

Kluit memperingatkan bahwa situasi dapat semakin memburuk karena sistem kesehatan Gaza mendekati kolaps, meninggalkan banyak orang, terutama anak-anak, tanpa perawatan medis dasar.

“Sekitar 17.000 anak tidak lagi bersama keluarga mereka, dan banyak yang harus mengambil peran sebagai pengasuh,” kata Kluit, menggambarkan trauma psikologis jangka panjang yang dihadapi anak-anak Gaza.

Kluit menyerukan tekanan internasional segera untuk memfasilitasi gencatan senjata dan memastikan jalur yang aman bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

Senada, anggota parlemen Swiss, Pierre-Alain Fridez, membandingkan kehancuran di Gaza dengan fenomena “kiamat.” Ia melukiskan gambaran suram mengenai wilayah tersebut, menyatakan bahwa 80 persen Gaza telah berubah menjadi puing-puing akibat serangan Israel.

“Gaza berada dalam keputusasaan total hari ini,” kata Fridez, menambahkan bahwa penduduknya berjuang untuk bertahan hidup dengan hanya sedikit bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah tersebut.

Fridez menyerukan upaya mendesak untuk menetapkan gencatan senjata dan memungkinkan pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan mencapai warga sipil Palestina di Gaza.

Penderitaan Perempuan dan Anak-Anak

Anggota parlemen Italia, Aurora Floridia, fokus menyoroti penderitaan perempuan dan anak-anak di Gaza, menekankan bahwa Dewan Eropa harus memprioritaskan perlindungan mereka.

Dengan infrastruktur kesehatan Gaza yang kolaps, Floridia memperingatkan bahwa wanita hamil dan lansia berada pada risiko yang sangat tinggi, dengan kekurangan pasokan medis yang memperburuk krisis.

Ia mendesak tindakan segera untuk memastikan akses kelompok rentan terhadap perawatan kesehatan, air bersih, dan listrik.

Anggota parlemen AK Party dari Ankara, Turki, Zeynep Yildiz, menyampaikan kritik tajam terhadap ketidakpedulian komunitas internasional menghadapi tindakan Israel di wilayah pendudukan Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Yildiz mengingat kembali pembunuhan aktivis Ayenur Ezgi Eygi oleh pasukan Israel selama protes damai di Tepi Barat dan menunjukkan “standar ganda” komunitas internasional.

Ia mencatat selama tahun lalu, Israel membunuh 224 pembela hak asasi manusia dan pekerja kemanusiaan, serta 134 jurnalis, tetapi hampir tidak menghadapi pertanggungjawaban.

Yildiz juga mengutuk apa yang ia sebut sebagai kegagalan global untuk menghentikan agresi brutal Israel, serta menuduh para pemasok senjata yang mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka.

“Agresi Israel yang tidak terkontrol mengancam stabilitas regional dan global serta memerlukan sanksi yang konkret,” tegasnya, menyerukan kepada negara-negara untuk mengevaluasi kembali dukungan mereka terhadap Israel.

 

Sumber: Anadolu/Antara

UNRWA: Krisis Pangan di Gaza Terjadi Akibat Tindakan Sengaja Israel

UNRWA: Krisis Pangan di Gaza Terjadi Akibat Tindakan Sengaja Israel

NewsINH, Gaza – Komisioner Jenderal badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini menyatakan bahwa bencana kelaparan di Jalur Gaza terjadi akibat tindakan yang disengaja melalui blokade bantuan dan serangan sistematis Israel terhadap infrastruktur.

“Kelaparan menyebar di Gaza. Kelaparan ini seluruhnya adalah karena tindak manusia. Lebih dari 70 persen ladang tanaman pun hancur,” kata Lazzarini dalam pernyataannya di media sosial yang dipantau pada Kamis (03/10/2024) seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Ia mengatakan, jumlah warga Gaza yang tidak mendapat bantuan jatah makanan yang mencapai 1 juta orang pada Agustus kemarin, melonjak menjadi 1,4 juta orang pada September.

Akibat agresi dan blokade Israel yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan tatanan pemerintahan di Gaza, lebih dari 100 ribu ton pasokan makanan tak bisa masuk, kata dia.

Terlebih, kehancuran besar di Gaza memaksa seluruh populasi kawasan tersebut, yang jumlahnya sekitar 2,1 juta orang pada 2023, menggantungkan nasib pada bantuan kemanusiaan dari luar.

Lazzarini menyatakan, pembatasan dan penundaan pengiriman bantuan kemanusiaan hanya akan memperburuk kondisi kehidupan pengungsi di Gaza.

“Dengan semakin dekatnya musim dingin dan memburuknya kondisi cuaca, kekurangan bantuan kemanusiaan yang layak hanya akan menciptakan penderitaan yang lebih besar lagi,” kata dia.

Untuk itu, Komisioner Jenderal UNRWA menegaskan pentingnya gencatan senjata untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan meredakan ketegangan kawasan.

Diperlukan kehendak politik dan kepemimpinan yang teguh di antara pihak-pihak berkonflik untuk memastikan semua sandera dibebaskan, titik-titik penyeberangan baru dibuka, dan bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza tanpa halangan apapun, ucap dia.

“Memilih perdamaian sebagai cara kita untuk maju adalah pilihan para pemberani. Karena itu, inilah waktunya,” kata Lazzarini.

Agresi Israel ke Jalur Gaza yang pada 7 Oktober mendatang genap berlangsung selama setahun tersebut telah menyebabkan hampir 41.600 orang tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta lebih dari 96.200 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel juga telah membuat hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah.

 

Sumber: Antara

Mesir Sebut Gencatan Senjata Kunci Perdamaian Regional di Kawasan Timteng

Mesir Sebut Gencatan Senjata Kunci Perdamaian Regional di Kawasan Timteng

NewsINH, Cairo – Pemerintah Mesir menyatakan dukungannya terhadap semua inisiatif untuk mencapai de-eskalasi menyeluruh di kawasan, menekankan bahwa kunci perdamaian terletak pada penghentian agresi Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri tersebut disampaikan setelah deklarasi bersama dari AS, negara-negara Barat, dan negara-negara Arab, kecuali Mesir, yang mendukung gencatan senjata sementara selama 21 hari di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.

Mesir memperingatkan bahwa “tindakan dan pelanggaran Israel mendorong Timur Tengah menuju kekacauan dan konfrontasi yang tak terkendali, yang membahayakan penduduk kawasan,” setelah eskalasi serangan Israel di Lebanon, termasuk serangan di Beirut, serta serangan Tel Aviv terhadap Gaza.

Pernyataan tersebut menegaskan kembali “komitmen Mesir untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam mengendalikan konflik yang terus meningkat,” dan mendesak “gencatan senjata yang segera, menyeluruh, dan permanen di Gaza dan Lebanon.”

Kementerian Luar Negeri juga menekankan bahwa “kunci untuk meredakan ketegangan ini tetap terkait dengan penghentian agresi brutal Israel di Gaza dan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.”

Menurut situs web Axios yang berbasis di AS, pejabat Amerika, pejabat Israel, dan dua sumber lainnya mengungkapkan pada Rabu (25/9) bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden sedang bekerja pada “inisiatif diplomatik baru” untuk menghentikan sementara pertempuran di Lebanon dan melanjutkan pembicaraan gencatan senjata di Gaza.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengumumkan di Dewan Keamanan PBB pada Rabu bahwa Prancis, bekerja sama dengan AS, sedang menyusun rencana untuk gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon guna membuka jalan bagi negosiasi. Pengumuman mengenai rencana ini diharapkan segera bisa disampaikan.

Israel telah menghantam Lebanon sejak awal Senin (23/9/2024), menewaskan setidaknya 677 korban dan melukai lebih dari 2.500 orang, menurut data dari Kementerian Kesehatan.

Kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, dan Israel telah terlibat dalam perang lintas batas sejak dimulainya serangan Israel terhadap Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 41.500 korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak, setelah serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober lalu.

Masyarakat internasional telah memperingatkan bahwa serangan terhadap Lebanon dapat memperluas konflik Gaza ke tingkat regional.

 

Sumber: Antara

Solusi Dua Negara, RI Desak Segera Pengakuan terhadap Palestina

Solusi Dua Negara, RI Desak Segera Pengakuan terhadap Palestina

NewsINH, Jakarta – Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan pernyataan tegas dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Situasi di Gaza dan Implementasi Solusi Dua Negara sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Adil dan Komprehensif. Retno menekankan pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina sebagai langkah krusial untuk mewujudkan solusi dua negara.

Ia menegaskan pengakuan ini tidak hanya memberikan harapan bagi rakyat Palestina, tetapi juga merupakan cara penting memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejaman. Retno menolak pandangan beberapa negara yang menunda pengakuan Palestina dengan alasan menunggu “waktu yang tepat”.

“Kapan waktu yang tepat itu? Bagi saya, waktunya adalah sekarang. Kita tidak ingin menunggu hingga semua rakyat Palestina terusir atau hingga 100 ribu orang terbunuh untuk menganggap itu adalah waktu yang tepat,” tegasnya.

Selain itu, Menteri Retno juga menyoroti urgensi implementasi Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina. Ia menegaskan harapan untuk perdamaian akan hancur jika negara-negara anggota PBB tidak memiliki keberanian dan hati untuk menekan satu negara agar mematuhi resolusi tersebut.

Indonesia mendorong seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi ini. “Indonesia mendesak seluruh negara untuk memastikan implementasi resolusi tersebut benar-benar terjadi,” tambah Retno.

Bukan hanya itu, Retno pada Kamis, 26 September 2024, juga berharap negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB) menggunakan pengaruhnya untuk membantu Palestina. Menurut Menlu Retno, negara-negara GNB harus memanfaatkan pengaruh yang dimiliki, untuk memajukan dua hal utama, yaitu pertama, meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina; dan kedua, mendorong implementasi efektif dari Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.

“Pengakuan (terhadap Palestina) sangatlah penting. Pengakuan mengobarkan harapan kepada rakyat Palestina; merupakan langkah krusial menuju terciptanya Solusi Dua Negara, serta menciptakan tekanan politis bagi Israel untuk menghentikan kekejamannya”, jelas Menlu Retno.

Retno menilai negara-negara GNB harus menjadi negara- negara yang terdepan dalam memberikan pengakuan terhadap Palestina. Komite Palestina GNB adalah salah satu Kelompok Kerja GNB yang antara lain beranggotakan Indonesia, Aljazair, Iran, Afrika Selatan, Zimbabwe, Malaysia, Kuba, India, Venezuela, Mesir dan Senegal.

GNB terdiri dari 121 negara yang secara formal tidak beraliansi dengan salah satu blok kekuatan besar tertentu. Dari antara negara-negara anggota GNB, hanya Palestina yang belum meraih kemerdekaan.

 

Sumber: Tempo

Relawan INH Distribusi Ribuan Paket Kue Kering ke Lokasi Terisolir di Gaza

Relawan INH Distribusi Ribuan Paket Kue Kering ke Lokasi Terisolir di Gaza

NewsINH, Gaza – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa ribuan paket kue kering untuk para pengungsi korban agresi dan genosida di Jalur Gaza, Palestina.

Bantuan kue kering dari masyarakat Indonesia melalui INH kali ini didistribusikan ke sujumlah lokasi pengungsiaan yang menempati sejumlah sekolah seperti Al-Shuja’iyya School Memorization Center, Salah al-Din Al-Shuja’iyyah , Yahla Kindergarten Shelter Center, Basheer Al-Rayes School Memorization Center dan Holy Family Neighborhood yang berada di bagian utara kota Gaza, Palestina yang saat ini masih menjadi target sasaran penyerangan tentara Israel.

“Alhamdulillah, relawan INH yang merupakan warga lokal hingga saat ini terus bergerak untuk memberikan bantuan untuk para pengungsi dalam memenuhi kebutuhan pangan seperti kue-kue kering yang di produksi secara profesional,” kata Ibu Hafidz Manager Program INH, Kamis (26/9/2024).

Untuk distribusi kue kering ini, kata Ibnu pihaknya menggandeng toko roti di wilayah setempat yang masih beroperasi untuk memproduksi kue-kue kering yang akan dijadikan paket bantuan bagi pengungsi.

“Program distribusi kue kering ini kami lakukan lema lima hari berturut-turut dengan menyasar penerima manfaat sebanyak 667 jiwa. Rata-rata adalah anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran distribusi bantuan itu,” tambah Ibnu menjelaskan bahwa pihaknya masih terus berkomitmen untuk mendistribusikan bantuan hingga ketempat-tempat yang tidak terjangkau oleh bantuan kemanusiaan.

Informasi yang dapat dari relawan lokal, cerita Ibnu bahwa masih banyak warga yang tinggal diwilayah  Gaza bagian utara, Padahal lokasi tersbut merupakan tempat pertama serangan militer Israel sebelum mereka bergerak ke wilayah bagian selatan seperti Khan Younis dan Raffa.

“Mereka masih bertahan di kamp-kamp pengusian, mereka masih sangat membutuhkan uluran bantuan dari kita, jangan tinggalkan Gaza, kita harus bantu semampu kita hingga kemerdekaan mereka raih,” pinta Ibnu.

Selain bantuan kue kering kata Ibnu, INH dalam satu bulan terakhir ini juga terus bergerak untuk mendistribusikan bantuan seperti sayuran, makanan siap saji, air bersih dan juga melakukan kegiatan trauma healing untuk menghibur anak-anak Gaza.

Sementara itu, Ummu Hafsho salah seorang penerima manfaat mengatakan bahwa cadangan pangan ditempat ia mengungsi sangat terbatas, mereka kesulitan untuk mendapatkan logistik, selama agresi dirinya sudah kehilangan mata pencarian dan hanya mengandalkan hidup dari bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan termasuk seperti INH.

“Masa depan anak-anak kami hancur, kami kehilangan semuanya tetapi kami masih sangat bersyukur masih banyak orang-orang yang peduli dan terus membantu kami, termasuk saudara-saudara kita di Indonesia,” katanya.

Ia juga mengucapkan banyak terimaksih kepada INH dan masyarakat Indonesia yang terus memberikan perhatian lebih kepada warga Gaza, baginya Indonesia merupakan saudara yang selalu ada untuk Gaza. (***)

INH Distribusi 56 Ribu Liter Air Bersih untuk Pengungsi Gaza di Bagian Utara

INH Distribusi 56 Ribu Liter Air Bersih untuk Pengungsi Gaza di Bagian Utara

NewsINH, Gaza –  Sekitar 448 ribu warga pengungsi Palestina di Gaza Bagian utara  mendapatkan bantuan air bersih dalam program pendistribusian air bersih yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH).

“Alhamdulillah, dalam satu pekan berturut-turut kami telah menyalurkan ribuan liter air bersih untuk pengungsi di wilayah Gaza bagian utara, tepatnya di kawasan Jabaliah,” kata Ibnu Hafidz manager program INH, Rabu (25/9/2024).

Ibnu merinci, setiap harinyanya ada delapan truk tanggi pengakut air bersih yang mendatangi kamp-kamp pengungsian di wilayah Utara Gaza. Ribuan orang ikut mengantri untuk mendapatkan bantuan air bersih tersebut.

“Dampak dari serang yang dilakukan tentara Zionis di daerah tersebut, selain menewaskan puluhan ribu jiwa dan menghancurkan permukiman warga juga merusak fasilitas air bersih, sehingga warga yang masih berada di kota itu mengalami krisis air bersih parah. Untuk meringankan penderitaan mereka kami mendistribusikan air bersih,” jelas Ibnu.

Menuriutnya, hancurnya sarana dan fasilitas air bersih ini tentunya akan menambah masalah terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi warga di Gaza khusunya di wilayah terisolasi yakni kamp Jabaliah. Maka dari itu, INH dengan relawan lokal setempat memberikan pelayanan untuk meringankan penderitaan mereka dengan mendistribusikan air bersih di kamp pengungsian.

Selain itu, pihaknya melakukan asesmen untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan air bersih bagi warga yang juga pengungsi korban serangan tentara Zionis Israel ini. Jika hasilnya layanan pendistribusian air bersih sangat penting maka jangkauan penyaluran air diperluas kamp penampungan pengungsi lainnya.

Hingga saat kini lembaga kemanusiaan INH masih membuka open donasi yang akan disalurkan untuk program kemanusiaan di Gaza, bagi para donatur yang ingin ikut serta dalam program ini bisa kunjungi website resmi inh.or.id

“Kami ucapkan terimakasih kepada para donatur setia INH, yang tak poernah bosan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina khusunya Gaza, semoga harta yang dikeluarkan akan menjadi ladang amal dan pahala kelak nanti di hari akhir, aamiin,” pintanya.

Hingga harai keke-354 atau 20 Rabi’ul Awal 1446 H, serangan brutal Zionis Israel mentarget 3 pembantaian keluarga di wilayah Khan Younis dan Gaza lainnya, 12 syahid, 43 dilaporkan luka-luka selama 24 jam terakhir. Tercatat dari data kementrian Kesehatan Palestina di Gaza Jumlah korban genosida Israel terus meningkat yakni menjadi sekitar 41,467 telah syahid dan 95,921 terluka sejak tanggal 7 Oktober lalu.  74 peersen korban genosida adalah wanita dan anak-anak. (***)

 

Bungkam Kebebasan Pers, Tentara Israel Serbu Kantor Berita Al Jazeera di Kota Ramallah Palestina

Bungkam Kebebasan Pers, Tentara Israel Serbu Kantor Berita Al Jazeera di Kota Ramallah Palestina

NewsINH, Ramallah – Tentara Israel menyerbu dan menutup kantor TV Aljazeera di kota Ramallah, Tepi Barat, pada Ahad (22/9/2024) pagi kemarin waktu setempat, dalam tindakan yang digambarkan sebagai keputusan militer yang sewenang-wenang.

Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan pemerintah Israel memerintahkan staf Aljazeera untuk meninggalkan lokasi sebelum kemudian menutup kantor media tersebut.

Penyerbuan terjadi di tengah peningkatan ketegangan di kawasan maupun pengawasan terhadap organisasi media yang meliput perang Israel di Gaza.

Menurut Wafa, tentara-tentara Israel menyita dokumen dan perlengkapan dari kantor Aljazeera. Mereka juga memberlakukan larangan berkegiatan selama 45 hari terhadap saluran Aljazeera di wilayah tersebut dengan alasan masalah keamanan.

Dilansir laman Anadolu, Serikat Jurnalis Palestina mengecam penggerebekan dan penutupan tersebut dan menyebutnya sebagai serangan baru terhadap jurnalisme dan kebebasan media.

Serikat tersebut mendesak organisasi dan lembaga internasional pembela hak dan keselamatan jurnalis agar mengambil tindakan segera untuk mengecam dan memastikan keputusan tersebut dibatalkan.

Serikat juga menyatakan solidaritas dengan Aljazeera dan beserta para jurnalisnya dengan menawarkan kantor pusat dan sumber daya untuk membantu kegiatan staf media tersebut selama masa penutupan paksa.

Israel sering menargetkan Al Jazeera dan jurnalisnya, terkadang sampai membunuh mereka – seperti yang dilakukan terhadap Shireen Abu Akleh, Samer Abudaqa, Ismail al-Ghoul, dan Rami al-Rifi.

“Hal ini sangat sejalan dengan kebijakan negara Israel sejak 1948 … untuk mencegah berita nyata tentang warga Palestina atau tentang apa yang dilakukan negara Israel terhadap warga Palestina … menjajah mereka, menangkap mereka, dan menyiksa mereka,” kata Rami Khouri, peneliti terkemuka di Universitas Amerika di Beirut, kepada Al Jazeera seperti dilansir Senin (23/9).

Jivara Budeiri dari Al Jazeera, yang sedang bekerja saat penggerebekan terjadi, mengatakan kepada Al Jazeera Arabic bahwa kelompok Israel yang menyerbu melibatkan para teknisi, yang membuatnya khawatir bahwa para penyerbu itu juga datang untuk menghancurkan arsip biro tersebut.

Tentara Israel berada di kantor Al Jazeera selama beberapa jam, selama waktu itu satu-satunya hal yang dapat diamati adalah beberapa dari mereka merobek spanduk besar jurnalis Al Jazeera Arabic yang terbunuh, Shireen Abu Akleh.

Tidak ada seorang pun di tim Al Jazeera yang terluka. Namun, mereka menghabiskan waktu berjam-jam berdiri di jalan agak jauh dari gedung kantor, tidak dapat mendekatinya untuk mengambil mobil mereka.

Menurut Budeiri dari Al Jazeera Arabic, mereka juga tidak dapat bergerak meliput penggerebekan karena setiap anggota kelompok yang bergerak diancam dengan laser senjata Israel.

Saat tentara Israel berada di kantor Al Jazeera untuk menghancurkan berbagai hal seperti spanduk Shireen Abu Akleh, lebih banyak tentara di mobil lapis baja berpatroli di area sekitar gedung dan tim kantor dapat mendengar suara tembakan dan tembakan tabung gas air mata di sekitar.

 

Sumber: Wafa/Republika/Liputan6

 

Alhamdulillah, Palestina Menang Telak di Majelis Umum PBB Israel Harus Angkat Kaki

Alhamdulillah, Palestina Menang Telak di Majelis Umum PBB Israel Harus Angkat Kaki

NewsINH, New York – Pemungutan suara di Majelis Umum PBB memutuskan mendukung resolusi tidak mengikat Palestina yang menuntut agar Israel mengakhiri “kehadirannya yang melanggar hukum” di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki dalam waktu satu tahun. Hanya 14 negara menolak resolusi itu, termasuk Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel.

Hasil pemungutan suara di badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu adalah 124 berbanding 14, dengan 43 abstain. Di antara pihak yang menentang adalah Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel.

Resolusi tersebut diadopsi ketika serangan brutal Israel di jalur Gaza mendekati tahun pertamanya dan ketika kekerasan di Tepi Barat mencapai titik tertinggi baru. Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, besarnya dukungan yang diberikan mencerminkan opini dunia yang kian membela Palestina. Tidak ada hak veto di Majelis Umum, tidak seperti di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang.

Resolusi tersebut juga menuntut penarikan seluruh pasukan Israel dan evakuasi pemukim dari wilayah pendudukan Palestina “tanpa penundaan.” Dan mereka mendesak negara-negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab menjaga kehadiran Israel di wilayah tersebut dan menghentikan ekspor senjata ke Israel jika senjata tersebut dicurigai digunakan di wilayah tersebut.

Selain itu, resolusi tersebut menyerukan agar Israel membayar ganti rugi kepada warga Palestina atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukannya dan mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah perdagangan atau investasi yang mempertahankan kehadiran Israel di wilayah tersebut.

Keputusan ini muncul sebagai tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Agung PBB pada bulan Juli yang menyatakan bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri. Dalam kecaman besar-besaran terhadap kekuasaan Israel atas tanah yang direbutnya selama perang tahun 1967, Mahkamah Internasional mengatakan Israel tidak mempunyai hak atas kedaulatan atas wilayah Palestina dan melanggar hukum internasional yang melarang perolehan tanah tersebut dengan paksa.

Pendapat pengadilan juga tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, Palestina merancang resolusi tersebut untuk mencoba menerapkan keputusan tersebut.

Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, menyebut pemungutan suara tersebut sebagai titik balik “dalam perjuangan kita untuk kebebasan dan keadilan.”

“Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa pendudukan Israel harus diakhiri sesegera mungkin dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri harus diwujudkan,” katanya. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam pemungutan suara tersebut sebagai “keputusan memalukan yang mendukung terorisme diplomatik Otoritas Palestina.”

Pertimbangan Majelis Umum mengenai resolusi tersebut dimulai pada hari Selasa ketika Mansour menekankan bahwa negara mana pun yang berpikir bahwa rakyat Palestina “akan menerima kehidupan sebagai budak” – atau yang mengklaim bahwa perdamaian dapat dicapai tanpa solusi yang adil terhadap konflik Israel-Palestina bukanlah hal yang realistis.

“Solusinya tetap menjadi negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel,” ujarnya.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa resolusi tersebut memiliki “sejumlah besar kelemahan.” Dia mengatakan keputusan tersebut melampaui keputusan ICJ dan tidak mengakui bahwa “Hamas adalah organisasi teroris” yang menguasai Gaza atau bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri, katanya.

“Dalam pandangan kami, resolusi tersebut tidak membawa manfaat nyata bagi rakyat Palestina,” kata Thomas-Greenfield. “Saya pikir hal ini dapat memperumit situasi di lapangan, memperumit upaya kita untuk mengakhiri konflik, dan menurut saya hal ini menghambat langkah-langkah menuju solusi dua negara.”

Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyerahkan laporan kepada Majelis Umum dalam waktu tiga bulan mengenai penerapan resolusi tersebut, “termasuk tindakan apa pun yang diambil oleh Israel, negara-negara lain dan organisasi internasional, termasuk PBB.”

“Kami sepenuhnya mematuhi keputusan Mahkamah Internasional,” kata Guterres kepada wartawan. “Saya akan melaksanakan keputusan Majelis Umum terkait hal itu.”

Mansour mengatakan kemungkinan besar Israel tidak akan menaati resolusi tersebut dan Palestina akan menindaklanjutinya dengan resolusi yang lebih kuat.

 

Sumber: Republika

Lewat Kedutaan Palestina, INH Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Lewat Kedutaan Palestina, INH Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

NewsINH, Jakarta – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyalurkan donasi untuk bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza- Palestina melalui kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Palestina di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

“Donasi yang merupakan hasil penggalangan dana dari masyarakat Indonesia yang dititipkan kepada lembaga INH, kami salurkan melalui kantor Kedutaan Palestina di Jakarta, alhamdulillah penyaluran diterima secara langsung oleh Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair al Shun.” kata Eggy Retno sekertaris INH.

Menurutnya, penyerahan hantuan tunai sebesar 250 juta ini merupakan komitmen INH kepada Kedutaan Palestina yang merupakan lembaga resmi perwakilan bangsa Palestina di Indonesia. Nantinya, dana yang dititipkan oleh INH akan digunakan untuk bantuan medis sesuai kesepakatan MoU INH dengan Kedutaan Palestina beberapa waktu lalu.

“Ini bukan yang pertama kali INH menitipkan donasinya melalui pihak Kedutaan, akan tetapi kami dan pihak Kedutaan sudah beberapa kali melakukan kerja sama terutama dibidang kemanusiaan,” katanya.

INH merupakan lembaga filantropi yang berbasis di Indonesia dan sudah lebih dari 6 tahun sejak berdiri selalu memperjuangkan digarda terdepan dalam bidang kemanusiaan. Terutama diwilayah-wilayah konflik seperti di Jalur Gaza-Palestina. Hingga saat ini penyaluran juga terus dilakukan oleh relawan lokal INH yang berada didalam wilayah Gaza yang terkepung.

“Kami terus membuka open donasi, bagi masyarakat yang ingin terus berpartisipasi bisa mengunjung situs resmi lembaga kami yakni inh.or,id Insya Allah kami akan menyalurkan amanah ini kepada mereka yang berhak dan sesuai sasaran,” jelasnya.

Sementara itu,  Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Indonesia yang tidak pernah bosan dan lelah berjuang bersama rakyat Palestina dalam menyuarakan kemerdekaan. Menurutnya, Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sangat spesial baik rakyat Indonesia maupun Palestina.

“Terimakasih Indonesia, terimakasih INH kami sangat berterimakasih jangan pernah tinggalkan rakyat Palestina sendirian dalam berjuang, kami yakin dan sangat percaya rakyat dan bangsa Indonesia selalu ada untuk kami,” katanya.

Zuhair juga mengajak kepada warga Indonesia untuk ikut serta dan bersama-sama INH untuk menggalang kekuatan baik doa, materi maupun suport lainya untuk kemerdekaan bangsa Palestina. (***)

Customer Support kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanyakan apa saja kepada kami!