Gencatan Senjata Archives

Mesir Sebut Gencatan Senjata Kunci Perdamaian Regional di Kawasan Timteng

News Update·27/09/2024

NewsINH, Cairo – Pemerintah Mesir menyatakan dukungannya terhadap semua inisiatif untuk mencapai de-eskalasi menyeluruh di kawasan, menekankan bahwa kunci perdamaian terletak pada penghentian agresi Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri tersebut disampaikan setelah deklarasi bersama dari AS, negara-negara Barat, dan negara-negara Arab, kecuali Mesir, yang mendukung gencatan senjata sementara selama 21 hari di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.

Mesir memperingatkan bahwa “tindakan dan pelanggaran Israel mendorong Timur Tengah menuju kekacauan dan konfrontasi yang tak terkendali, yang membahayakan penduduk kawasan,” setelah eskalasi serangan Israel di Lebanon, termasuk serangan di Beirut, serta serangan Tel Aviv terhadap Gaza.

Pernyataan tersebut menegaskan kembali “komitmen Mesir untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam mengendalikan konflik yang terus meningkat,” dan mendesak “gencatan senjata yang segera, menyeluruh, dan permanen di Gaza dan Lebanon.”

Kementerian Luar Negeri juga menekankan bahwa “kunci untuk meredakan ketegangan ini tetap terkait dengan penghentian agresi brutal Israel di Gaza dan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.”

Menurut situs web Axios yang berbasis di AS, pejabat Amerika, pejabat Israel, dan dua sumber lainnya mengungkapkan pada Rabu (25/9) bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden sedang bekerja pada “inisiatif diplomatik baru” untuk menghentikan sementara pertempuran di Lebanon dan melanjutkan pembicaraan gencatan senjata di Gaza.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengumumkan di Dewan Keamanan PBB pada Rabu bahwa Prancis, bekerja sama dengan AS, sedang menyusun rencana untuk gencatan senjata sementara antara Israel dan Lebanon guna membuka jalan bagi negosiasi. Pengumuman mengenai rencana ini diharapkan segera bisa disampaikan.

Israel telah menghantam Lebanon sejak awal Senin (23/9/2024), menewaskan setidaknya 677 korban dan melukai lebih dari 2.500 orang, menurut data dari Kementerian Kesehatan.

Kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, dan Israel telah terlibat dalam perang lintas batas sejak dimulainya serangan Israel terhadap Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 41.500 korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak, setelah serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober lalu.

Masyarakat internasional telah memperingatkan bahwa serangan terhadap Lebanon dapat memperluas konflik Gaza ke tingkat regional.

Sumber: Antara

Israel Tingkatkan Serangan ke Gaza Ditengah Perundingan Gencatan Senjata

News Update·10/07/202410/07/2024

NewsINH, Gaza – Ribuan warga Palestina mengungsi ke segala arah untuk menghindari perluasan serangan darat Israel di Kota Gaza yang dilanda perang, dan tidak tahu di mana tempat yang aman dari serangan Israel, kata PBB. Meningkatnya pemboman Israel belakanga terjadi saat perundingan gencatan senjata dengan Hamas.

“Banyak yang mengungsi akibat tembakan dan pemboman, dan sangat sedikit yang bisa mengamankan harta benda mereka,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Selasa (9/7/2024) kemarin, menurut kantor berita The Associated Press.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menggambarkan pengungsian massal terbaru akibat perintah evakuasi militer Israel sebagai “kekacauan yang berbahaya”. Mereka yang melarikan diri harus melakukan perjalanan melalui daerah di mana pertempuran sedang terjadi – atau ke daerah di mana perintah evakuasi Israel telah dikeluarkan, kata Dujarric.

Ia menambahkan bahwa warga sipil harus dilindungi. “Mereka yang berangkat harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukannya, serta jalur yang aman dan tempat yang aman untuk pergi,” ujarnya.

Para pejabat Israel yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan dimana perundingan ini akan berlangsung, namun telah ada kesepakatan mengenai agenda-agenda yang lebih kecil dalam perundingan gencatan senjata tersebut.

Mereka mengatakan bahwa mereka bersedia melakukan upaya besar untuk mencapai kesepakatan karena ada peluang nyata untuk mencapai terobosan, meskipun hal itu memerlukan waktu. Masih ada permasalahan yang sulit di kedua belah pihak – dan perlu diingat bahwa pada hari Ahad lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis daftar beberapa hal yang tidak dapat dinegosiasikan dalam pembicaraan ini.

Yang paling atas dalam daftar tersebut adalah Netanyahu yang mengatakan bahwa sampai semua tujuan perang tercapai – sampai ada kemenangan mutlak atas Hamas – perang harus terus berlanjut, bahkan jika ada jeda dalam pertempuran yang bisa dipastikan sebagai hasilnya. dari pembicaraan ini.

Padai Senin, Hamas merilis beberapa pernyataan – di antaranya mengatakan bahwa aksi militer dan agresi yang berkelanjutan di Jalur Gaza akan menggagalkan perundingan ini dan bahwa para perunding harus melakukan intervensi.

Delegasi Israel dijadwalkan tiba di ibu kota Qatar, Doha, pada hari Rabu, kemudian mereka akan kembali ke ibu kota Mesir, Kairo, pada hari Kamis untuk melanjutkan perundingan, sementara masih ada permasalahan yang sulit antara kedua belah pihak.

Sumber: republika

Israel Ultimatum Warga Gaza untuk Tinggalkan Rafah

News Update·07/05/2024

NewsINH, Gaza – Israel mengeluarkan ultimatum kepada ratusan ribu warga Palestina yang berada di Kota Rafah, Gaza Bagian selatan agar segera meninggalkan lokasi. Pihak Israel meminta agar wilayah tersebut untuk dikosongkan. Langkah Israel sangat bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat Internasional yang sedang berupaya menghentikan peperangan di wilayah tersebut.

Sementara itu, kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina Hamas mengatakan bahwa mereka menerima proposal gencatan senjata dalam perang tujuh bulan di Gaza, pada Senin, 6 Mei 2024 silam.

Pengumuman Hamas membuat massa bersorak ke jalan di tengah air mata kebahagiaan. Warga Palestina di Gaza menyambut gembira dengan meneriakkan “Allahu Akbar” dan melakukan penembakan di udara.

Namun proposal gencatan senjata ditanggapi dingin oleh Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel mengatakan usulan tersebut “jauh dari tuntutan penting Israel.” Meski demikian pemerintah Israel akan mengirim perunding untuk melakukan pembicaraan agar tercapai kesepakatan.

Sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, mengatakan pihaknya sedang “meninjau” tanggapan Hamas.

Anggota Hamas Khalil al-Hayya mengatakan bahwa proposal yang disetujui Hamas mencakup gencatan senjata tiga fase. Dia mengatakan ketiga fase itu adalah penarikan total Israel dari Gaza, kembalinya warga Palestina yang menjadi pengungsi akibat perang dan pertukaran sandera-tahanan, dengan tujuan gencatan senjata permanen.

Sementara itu, militer Israel mengulangi seruan sebelumnya kepada penduduk Rafah timur untuk mengungsi. Israel menyatakan sedang mempersiapkan “operasi darat” di kota Gaza selatan.

Juru bicara militer Daniel Hagari mengatakan pesawat Israel menargetkan lebih dari 50 sasaran teror di wilayah Rafah pada hari Senin. Sebagai tanggapan, sayap bersenjata Jihad Islam Palestina mengatakan militannya meluncurkan roket dari Gaza menuju Israel selatan.

Hamas dalam sebuah pernyataan mengatakan pemimpinnya Ismail Haniyeh telah memberi tahu mediator Qatar dan Mesir “tentang persetujuan Hamas atas proposal mereka mengenai perjanjian gencatan senjata”.

Seorang pejabat senior Hamas, mengatakan Israel sekarang harus memutuskan apakah mereka menerima atau “menghalangi” gencatan senjata setelah tujuh bulan perang. Israel meminta warga Palestina untuk meninggalkan Rafah timur di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai konsekuensi invasi darat Israel ke kota yang berbatasan dengan Mesir.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengutuk perintah tersebut, dengan mengatakan bahwa perintah itu tidak mungkin dilaksanakan dengan aman. Ketua badan hak asasi manusia dunia Volker Turk menyebutnya tidak manusiawi.

Belakangan, Dujarric mengatakan bahwa Guterres meminta Israel dan Hamas untuk “bekerja lebih keras” untuk mencapai gencatan senjata.

Sumber: Tempo/ Channel News Asia

Alhamdulillah, Resolusi DK PBB Sepakati Gencatan Senjata di Gaza Selama Puasa

News Update·27/03/2024

NewsINH, New York – Alhamdulillah penantian panjang dan harapan dunia internasional terhadap krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina akan segera berakhir setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) meloloskan resolusu gencatan senjata selama bulan puasa ramadan.

Dikutip dari tempo.co, Rabu (27/3/2024) keputusan ini disepakati pada hari Senin 25 Maret 2024 waktu setempat, Dewan Keamanan PBB di markasnya New York meloloskan resolusi gencatan senjata di Gaza selama Ramadan. Kesepakatan ini menjadi resolusi pertama PBB untuk menghentikan pertempuran tanpa veto dari Amerika Serikat (AS). Resolusi DK PBB ini juga menjadi yang pertama usai Israel menggempur Gaza secara brutal selama 171 hari atau 5 bulan lebih.

“Rakyat Palestina sangat menderita. Pertumpahan darah ini sudah berlangsung terlalu lama. Merupakan kewajiban kita untuk mengakhiri pertumpahan darah ini, sebelum terlambat,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, pada 25 Maret 2024.

Sebanyak 14 anggota DK PBB memberikan suara mendukung resolusi “menuntut gencatan senjata segera” untuk bulan suci Ramadan. Resolusi tersebut disahkan dengan skor 14-0 setelah AS memutuskan tidak menggunakan hak veto.

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengungkapkan pihaknya memilih abstain terhadap resolusi tersebut. Selain itu, pihak AS juga abstain menuntut pembebasan semua sandera selama serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Sikap abstain AS memberikan perizinan DK melakukan gencatan senjata segera selama Ramadan.

Pada pertemuan tersebut, perwakilan Mozambik menekankan perlunya mengakhiri bencana di Gaza yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. DK PBB secara konsisten sepakat untuk menghormati hukum internasional yang wajib dilakukan setiap pihak. Menurut perwakilan Mozambik, penting untuk menyetujui gencatan senjata yang komprehensif dan perdamaian abadi di wilayah tersebut.

Berikut isi Resolusi DK PBB: Gencatan Senjata di Gaza selama Ramadan
Mengacu un.org, DK PBB mengadopsi resolusi 2728 pada 2024 (S/RES/2728(2024)) dengan suara 14 mendukung dengan satu abstain dari AS. Adapun, isi resolusi ini sebagai berikut, yaitu:

DK PBB menuntut gencatan senjata segera selama Ramadan yang dihormati oleh semua pihak mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan langgeng. Selain itu, juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari semua sandera serta memastikan akses kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan medis dan kemanusiaan mereka lainnya. Selain itu, terdapat tuntutan lebih lanjut berupa para pihak mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional dalam kaitannya dengan semua orang yang mereka tahan;

DK PBB menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza serta mengulangi permintaannya untuk mengangkat semua hambatan penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Isi ini sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional serta resolusi 2712 (2023) dan 2720 (2023); dan
Memutuskan untuk tetap aktif menangkap masalah ini.

Menurut delegasi Aljazair, “Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya.” Delegasi ini menyambut baik adopsi resolusi DK PBB yang telah lama ditunggu-tunggu. Delegasi Aljazair juga menekankan bahwa DK PBB harus bertanggung jawab untuk memastikan implementasi ketentuan resolusi gencatan senjata Gaza ini.

Sumber: Tempo

Sidang Darurat PBB 153 Negara Dukung Gencatan Senjata di Gaza, AS dan Israel “Membandel”

News Update·13/12/2023

NewsINH, New York – Majelis Umum PBB kembali menggelar sidang darurat terkait perang di Jalur Gaza, Palestina. Mayoritas anggota PBB memberikan suara dan dukungungan politiknya untuk gencatan senjata di Gaza. Sementara itu AS dan Israel tetap bersikeras menentang resolusi tersebut.

Dilansir dari Aljazeera, Rabu (13/12/2023). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang beranggotakan 193 negara telah memberikan suara mayoritas mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza yang saat ini tengah dilanda perang.

Resolusi pada hari Selasa (12/12/2023) kemarin waktu setempat 153 negara anggota PBB memberikan suara mendukung, 23 negara abstain dan 10 negara memberikan suara menentang, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Meskipun resolusi ini tidak mengikat, resolusi ini berfungsi sebagai indikator opini global.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung rancangan resolusi yang baru saja diadopsi oleh mayoritas orang,” kata Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdulaziz Alwasil dalam sambutannya setelah pemungutan suara.

“Ini mencerminkan posisi internasional yang menyerukan penegakan resolusi ini.” katanya.

Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika tekanan internasional meningkat terhadap Israel untuk mengakhiri serangannya yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Gaza, di mana lebih dari 18.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 80 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi.

Serangan udara yang tiada henti dan pengepungan Israel telah menciptakan kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina yang oleh para pejabat PBB disebut sebagai “neraka di bumi”. Serangan militer Israel sangat membatasi akses terhadap makanan, bahan bakar, air dan listrik ke Jalur Gaza.

Pemungutan suara pada hari Selasa ini terjadi setelah gagalnya resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada hari Jumat, yang juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.

AS memveto usulan tersebut, dan memberikan satu-satunya suara yang berbeda pendapat dan dengan demikian membatalkan pengesahan usulan tersebut. Sementara itu, Inggris abstain. Berbeda dengan pemungutan suara di Majelis Umum PBB, resolusi DK PBB mempunyai kekuatan mengikat.

Setelah resolusi DK PBB yang dibatalkan pada hari Jumat, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengambil langkah luar biasa dengan menerapkan Pasal 99 Piagam PBB, yang memungkinkan dia mengeluarkan peringatan tentang ancaman serius terhadap perdamaian internasional. Terakhir kali digunakan adalah pada tahun 1971.

Namun pengesahan resolusi PBB yang tidak mengikat pada hari Selasa juga mendapat tentangan dari AS.

Baik AS maupun Austria memperkenalkan amandemen resolusi untuk mengutuk serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober, yang menandai dimulainya konflik saat ini.

Koresponden Al Jazeera Kristen Saloomey mengatakan negara-negara Arab melihat amandemen ini sebagai upaya mempolitisasi pemilu. Keduanya gagal lolos.

“Apa yang kami dengar dari banyak negara adalah kredibilitas PBB dipertaruhkan di sini, bahwa penghormatan terhadap hukum internasional memerlukan penghormatan terhadap upaya kemanusiaan,” kata Saloomey.

Duta Besar Mesir untuk PBB Osama Abdelkhalek menyebut rancangan resolusi tersebut “seimbang dan netral”, dan menyerukan perlindungan warga sipil di kedua pihak dan pembebasan semua tawanan.

Utusan Israel Gilad Erdan menentang seruan gencatan senjata, dan menyebut PBB sebagai “noda moral” terhadap kemanusiaan.

“Mengapa Anda tidak meminta pertanggungjawaban para pemerkosa dan pembunuh anak?” dia bertanya dalam pidatonya sebelum pemungutan suara. “Waktunya telah tiba untuk menyalahkan pihak yang bersalah di pundak monster Hamas.”

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden dengan tegas mendukung kampanye militer Israel, dengan alasan bahwa Israel harus diizinkan untuk membubarkan Hamas.

Namun ketika pasukan Israel menyerang seluruh lingkungan, termasuk sekolah dan rumah sakit, Amerika semakin bertentangan dengan opini internasional.

Namun, dalam sambutannya pada hari Selasa, Biden mempertajam kritiknya terhadap sekutu AS tersebut, dengan mengatakan bahwa Israel kehilangan dukungan internasional karena “pemboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

AS, yang mengkritik keras Rusia atas tindakan serupa di Ukraina, dituduh menerapkan standar ganda mengenai hak asasi manusia.

“Dengan setiap langkah yang diambil, AS terlihat semakin terisolasi dari opini arus utama PBB,” Richard Gowan, direktur PBB di International Crisis Group, sebuah LSM, mengatakan kepada Reuters.

Sumber: Aljazeera

Sekitar 6.500 Masih Hilang, Pemerintah Palestina Minta Dunia Iternasional Ikut Mencari

News Update·01/12/2023

NewsINH, Gaza – Akibat peperangan di Jalur Gaza, Palestina sekitar 6.500 orang warga sipil Palestina masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan keberadaanya. Ototitas pemerintah Palestina yang berkuasi di Jalur Gaza meminta komunitas internasional untuk ikut mencari warga yang hilang.

“Kami meminta komunitas internasional untuk membantu otoritas lokal dalam melacak dan menyelamatkan ribuan warga Palestina yang hilang sejak 7 Oktober. Mereka diduga telah tertimbun reruntuhan bangunan akibat serangan Israel di Jalur Gaza,” kata Kepala Kantor Media Gaza, Ismail al-Thawabta seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Menurutnya, tim pertahanan sipil masih menemukan puluhan syuhada dari bawah reruntuhan, dan jalan dari selatan hingga utara Jalur Gaza.

“Ada sekitar 6.500 orang yang masih menghilang, termasuk lebih dari 4.700 anak-anak dan perempuan. Mereka mungkin berada di bawah reruntuhan atau masih belum diketahui nasibnya,” ungkapnya.

Tim evakuasi Gaza membutuhkan peralatan, mesin, dan bahan bakar untuk menjangkau mereka yang berada di bawah reruntuhan. Namun, itu sangat sulit dengan kondisi yang saat ini terjadi di wilayah kantung itu, meski jeda pertempuran berlangsung.

Al-Thawabta meminta masyarakat internasional untuk mengintervensi dengan menyediakan alat berat dan tim khusus dalam pembersihan puing-puing. Bantuan tersebut sangat berguna untuk mengeluarkan orang-orang hilang atau jenazah dari bawah reruntuhan.

Direktur eksekutif UNICEF Catherine Russell sebelumnya menyatakan, 1.200 anak lainnya diyakini masih berada di bawah reruntuhan bangunan yang dibom atau belum ditemukan.

“Selain bom, roket, dan tembakan, anak-anak Gaza berada pada risiko ekstrim akibat kondisi kehidupan yang sangat buruk,” katanya.

Departemen Pertahanan Sipil Palestina menyatakan, dua lusin orang dari pasukan pencarian dan penyelamatan utama di Gaza telah meninggal akibat serangan. Sedangkan 100 pekerja lainnya terluka. Lebih dari separuh kendaraannya kini kehabisan bahan bakar atau rusak.

Direktur pertahanan sipil di wilayah tersebut Brigjen. Rami Ali al-Aidei menyatakan, lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki alat berat yang berfungsi sama sekali, termasuk buldoser dan crane. Setidaknya lima buldoser besar diperlukan hanya untuk mencari serangkaian bangunan tinggi yang runtuh di kota pesisir Deir al-Balah.

Kondisi itu berarti bahwa jenazah dan orang-orang yang putus asa mencarinya bukanlah fokusnya.

“Prioritas setelah pemboman adalah bagi mereka yang selamat dibandingkan para martir,” kata al-Aidei.

Dengan keterbatasan peralatan dan tenaga, warga Gaza mencari jenazah di bawah reruntuhan secara manual menggunakan tangan kosong atau dengan peralatan seadanya.

Sumber: Anadolu/Republika

Alhamdulillah, Gencatan Senjata Perang di Gaza Diperpanjang Dua Hari

News Update·28/11/2023

NewsINH, Doha – Setelah melalui negosiasi dengan mengutamakan kemanusiaan, akbirnya Pasukan Perjuangan Palestina yang diwakili Hamas dan pihak otoritas Israel menyepakati untuk perpanjangan masa gencatan senjata peperangan yang berlangsung di Jalur Gaza, Palestina. Hal ini diungkapkan oleh pihak Qatar selaku pihak yang memediasi perundingan Israel dengan Hamas.

Perpanjangan masa gencatan senjata ini akan dibarengi dengan pembebasan 20 sandera yang merupakan warga Israel dan 60 orang tahanan yang merupakan warga Palestina.

“Hamas dan Israel telah menyepakati perpanjangan gencatan senjata selama dua hari di Jalur Gaza,” tulis Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Qatar Majed Al Ansari lewat akun X (Twitter) resminya, Senin (27/11/2023).

Qatar mengumumkan bahwa, sebagai bagian dari mediasi yang sedang berlangsung, kesepakatan telah dicapai untuk memperpanjang gencatan senjata kemanusiaan.

Hamas telah mengonfirmasi keterangan Kemenlu Qatar. “Hamas mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan saudara-saudara di Qatar dan Mesir untuk perpanjangan jeda kemanusiaan sementara selama dua hari tambahan, dengan ketentuan yang sama seperti gencatan senjata sebelumnya,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Al Arabiya.

Mesir ikut membantu Qatar dalam menengahi perundingan Israel dengan Hamas. Sesaat sebelum Qatar merilis pengumuman, Kepala Badan Informasi Mesir Diaa Rashwan sempat menyampaikan bahwa kesepakatan perpanjangan gencatan senjata antara Hamas dan Israel hampir tercapai.

Rashwan mengatakan, kesepakatan perpanjangan gencatan senjata akan mencakup pembebasan 20 sandera Israel oleh Hamas. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 60 tahanan Palestina.

Sebelumnya Israel dan Hamas sudah memberlakukan gencatan senjata selama empat hari. Gencatan senjata tersebut seharusnya berakhir pada Senin malam. Namun Hamas berupaya memperpanjang penghentian sementara pertempuran. Hal itu turut didukung berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS).

Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata pertama, Hamas telah membebaskan 58 sandera yang terdiri dari warga Israel dan warga asing. Sementara Israel sudah membebaskan 117 tahanan Palestina. Menurut Israel, ketika Hamas melakukan operasi infiltrasi ke negaranya pada 7 Oktober 2023 lalu, lebih dari 240 orang diculik dan dibawa ke Gaza.

Sementara itu, sejauh ini jumlah warga Gaza yang terbunuh akibat agresi Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai sekitar 14.800 jiwa. Mereka termasuk 6.000 anak-anak dan 4.000 perempuan. Sedangkan korban luka menembus 33 ribu orang.

Sumber: Republika

Salurkan Donasi Masyarakat Indonesia, INH Kirim Makanan untuk Pengungsi di Khan Younis

News Update·28/11/2023

NewsINH, Gaza – Memanfaatkan waktu gencatan senjata perang di Jalur Gaza, Palestina. Lembaga Kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyalurkan program bantuan pangan untuk ribuan warga Gaza yang berada di kamp pengungsi dikawasan Khan Younis, Gaza Bagian Selatan.

Dengan menggunakan mobil boks, relawan INH yang terdiri dari warga lokal di Gaza mengirimkan bantuan makanan siap saji untuk para korban perang di Jalur Gaza. Makanan siap saji ini dibagikan untuk ribuan pengungsi baik warga Gaza bagian Utara yang mengungsi ke selatan maupun warga Gaza Selatan yang ada di Khan Younis.

“Makanan siap saji yang kami bagikan ini bisa dikonsumsi untuk tiga orang atau sekeluarga yang terdiri dari orang tua dan anak,” kata Muhammad Husein Founder dan aktivis kemanusiaan INH, Selasa (28/11/2023).

Ia mengatakan, meski saat ini dirinya berada di tanah air atau Indonesia. Bantuan kemanusiaan khususnya makanan untuk para pengungsi terus dilakukan secara intens dengan mengandalkan tenaga relawan INH lokal yang ada di Jalur Gaza.

“Alhamdulillah, INH memiliki relawan-relawan lokal di Gaza yang sangat tangguh dan tentunya kami bisa terus secara intens mengirimkan bantuan makanan berupa makanan siap saji untuk saudara-saudara kita di Gaza,” jelasnya

Husein juga mengucapkan terimakasih kepada donatur dan para dermawan yang telah menitipkan donasinya kepada INH. Pihaknya akan terus berkomitmen dan secara amanah dan trasnparan dalam menyalurkan program donasi dari masyakat Indonesia sehingga bisa tersalurkan secara tepat dan akurat.

Israel dan kelompok Hamas Palestina resmi memperpanjang gencatan senjata selama dua hari terhitung sejak hari Selasa (28/11/2023) waktu Gaza. Perpanjangan gencatan senjata ini disebut-sebut untuk membebaskan lebih banyak sandera atau tahanan dari Gaza dan Israel.

Gencatan senjata pertama Israel dan Hamas berlangsung pada 24-27 November. Kesepakatan itu mencakup jeda pertempuran, lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk, hingga pertukaran tahanan. Menyoal pertukaran tahanan, Hamas sepakat membebaskan 50 sandera Israel, dan pemerintahan Zionis sepakat melepas 150 tahanan Palestina.

Selama gencatan senjata fase pertama, Hamas melepas 39 warga Israel dan ditukar 117 tahanan Palestina. Sebagai bagian dari negosiasi Qatar, Hamas juga membebaskan sandera warga asing yakni 17 warga negara Thailand, satu warga Filipina, dan satu orang kewarganegaraan ganda Rusia-Israel. (***)

Gencatan Senjata, 50 Truk Bantuan Kemanusiaan Dikirim ke Gaza Utara

News Update·27/11/2023

NewsINH, Gaza – Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina Minggu (26/11/2023) kemarin mendistribusikan bantuan kemanusiaan dengan mengunakan 50 truk ke Kota Gaza dan Jalur Gaza utara. Bantuan kemanusiaan ini merupakan sumbangan dari dunia internasional melalui gerbang rafa.

“Hari ini (Minggu), kami mengirimkan konvoi bantuan yang terdiri dari 50 truk dari Rafah di Jalur Gaza selatan ke Kota Gaza dan sekitarnya di utara,” tulis laporan Bulan Sabit Merah Palestina seperti dikutip dari Anadolu Agency.

“Sekelompok relawan dari masyarakat di Gaza dan wilayah utara akan menerima konvoi tersebut dan menemaninya dalam pendistribusian bantuan kepada warga tangguh di Jalur Gaza,” tambah pernyataan itu.

Bantuan yang diberikan meliputi bahan-bahan bantuan, bahan makanan, air minum, obat-obatan, dan persediaan medis darurat. Masyarakat tidak merinci sumber pemberian bantuan tersebut.

Sementara itu, dua pejabat Qatar tiba di Gaza melalui perbatasan Rafah dengan Mesir, ketika jeda kemanusiaan arau gencatan senjata sementara di jalur yang terkepung itu.

“Menteri Negara Qatar untuk Kerjasama Internasional, Lolwah Al-Khater, dan Wakil Duta Besar dan Ketua Komite Qatar untuk Rekonstruksi Gaza, Khaled Al-Hardan, tiba di Jalur Gaza melalui penyeberangan darat Rafah,” direktur media Qatar. penyeberangan Rafah, kata Wael Abu Mohsen kepada Anadolu.

Tidak ada rincian mengenai tujuan kunjungan tersebut. Ini merupakan kunjungan pertama delegasi Qatar ke Gaza sejak pecahnya perang Israel di wilayah sempit tersebut pada 7 Oktober.

Jeda kemanusiaan selama empat hari, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat, mulai berlaku pada hari Jumat, menghentikan sementara serangan Israel di Jalur Gaza.

Dalam dua hari pertama jeda, Israel dan kelompok Palestina Hamas menukar 41 warga Israel dan orang asing dengan 78 warga Palestina di penjara-penjara Israel. Berdasarkan perjanjian tersebut, para sandera dan tahanan akan dibebaskan secara bertahap selama empat hari.

Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.

Sejak peperangan itu telah merenggut korban jiwa sedikitnya 14.854 warga Palestina, termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000 wanita, menurut otoritas kesehatan Palestina di wilayah tersebut.

Sumber: Memo/Anadolu

Manfaatkan Gencatan Senjata, Warga Gaza Gotong Royong Bersikan RS Al-Shifa

News Update·27/11/2023

NewsINH, Gaza – Puluhan warga Palestina di Gaza yang terdidi dari kaum pemuda melakukan gotong royong bersih-bersih kompleks medis RS Al-Shifa, di Gaza City. Para pemuda dengan sukarela untuk membersihkan kompleks tersebut.

Dikutip dari Republika, Senin (27/11/2023). Para pemuda Palestina di Jalur Gaza bergotong royong membersihkan kompleks Rumah Sakit (RS) Al-Shifa pada Ahad (26/11/2023) kemarin. RS terbesar di Gaza itu mengalami kehancuran parah setelah diserang dan diduduki Israel karena dituduh memiliki fasilitas bawah tanah yang menjadi markas komando Hamas.

“Para pemuda telah memulai upaya sukarela untuk membersihkan kompleks medis Al-Shifa dari debu dan limbah medis guna memberikan perawatan medis minimal kepada para pasien di Gaza dan untuk mengoperasikan departemen dialisis ginjal,” kata Direktur Jenderal Urusan Administratif Kementerian Kesehatan di Gaza Mahmoud Hammad, dikutip Anadolu Agency.

Kegiatan gotong royong untuk membersihkan kompleks RS Al-Shifa dapat dilakukan karena Israel dan Hamas sedang melaksanakan gencatan senjata selama empat hari yang dimulai sejak Jumat (24/11/2023). Mahmoud Hammad mengungkapkan, RS Al-Shifa mengalami kerusakan signifikan akibat serangan Israel.

“Namun inisiatif (para pemuda Gaza) akan berupaya mempersiapkan, membersihkan, dan mensterilkan RS untuk memulai kembali operasinya, terutama bagian dialisis ginjal,” ujarnya.

Dia mengatakan, para pasien di Gaza terancam meninggal jika mereka tidak menjalani dialisis ginjal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyampaikan kekhawatiran atas kondisi sekitar 100 pasien di RS Al-Shifa.

“Kami sangat prihatin dengan keselamatan sekitar 100 pasien dan petugas kesehatan yang tersisa di Al-Shifa,” kata Juru Bicara WHO Christian Lindmeier pada Jumat pekan lalu.

Namun Lindmeier menolak mengomentari kabar bahwa Kementerian Kesehatan Gaza telah menangguhkan kerja sama dengan WHO. Hal itu menyusul penangkapan sejumlah dokter RS Al-Shifa oleh pasukan Israel. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memang telah membekuk Direktur RS Al-Shifa Muhammad Abu Salmiyah bersama sejumlah dokter senior lainnya.

Dalam keterangannya, IDF mengungkapkan, Abu Salmiyah ditangkap untuk diinterogasi terkait aktivitas Hamas di RS Al-Shifa. “Di RS, di bawah manajemennya, terdapat aktivitas teroris yang ekstensif,” kata IDF dalam keterangannya terkait penangkapan Abu Salmiyah, Jumat pekan lalu.

Sebelumnya Israel sempat merilis video yang memperlihatkan penemuan terowongan di kompleks Al-Shifa. Namun belakangan mantan perdana menteri Israel Ehud Barak mengatakan bahwa terowongan yang ada kompleks Al-Shifa dibangun oleh negaranya ketika masih menduduki Gaza. Hal itu diungkap Barak dalam wawancara dengan Christiane Amanpour dari CNN pekan ini.

“Ketika Anda mengatakan bahwa bunker itu dibangun oleh para insinyur Israel, apakah Anda salah bicara?” tanya Amanpour. Barak kemudian menjawab bahwa yang disampaikannya tidak salah bicara. “Tidak, Anda tahu beberapa dekade yang lalu, kami mengelola tempat ini. Jadi kami membantu mereka membangun bunker ini untuk memberikan lebih banyak ruang untuk operasional RS,” ujar Barak.

Sumber: Anadolu/Republika