Negara-Negara Eropa Desak Israel Buka Perbatasan untuk Bantuan Kemanusiaan di Gaza

Negara-Negara Eropa Desak Israel Buka Perbatasan untuk Bantuan Kemanusiaan di Gaza

NewsINH, London – Para menteri luar negeri Prancis, Inggris, dan Jerman pada Senin (2/12/2024) kemarin mendesak Israel untuk segera membuka perbatasan menuju Gaza dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah itu bisa sampai dengan aman dan tanpa hambatan.

“Prancis, Inggris dan Jerman menyerukan Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional dan menjamin perlindungan warga sipil,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis melalui pernyataan.

“Musim dingin akan segera tiba di Gaza bersamaan dengan hujan dan dingin. Pemerintah Israel harus memastikan PBB dapat menjalankan rencana untuk menghadapi musim dingin. Rakyat Gaza saat ini membutuhkan lebih banyak bantuan,” menurut pernyataan itu.

Israel telah melancarkan perang genosida di Jalur Gaza menyusul serangan lintas perbatasan oleh kelompok Palestina Hamas pada Oktober tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 44.400 orang serta melukai lebih dari 105.000 orang.

Genosida Israel di Gaza telah memasuki tahun kedua. Israel, sementara itu, semakin banyak menuai kecaman dari masyarakat internasional. Para pejabat dan lembaga melabeli serangan dan pemblokiran pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja oleh untuk menghancurkan populasi.

Mahkamah Pidana Internasional pada 21 November mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan IsraelYoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel di Mahkamah Internasional juga menghadapi kasus genosida atas perang mematikan yang dilancarkannya di Gaza.

Sumber: Anadolu/Antara

Kuwait Dukung Kemerdekaan, Abbas Minta Uni Eropa Akui Kedaulatan Palestina

Kuwait Dukung Kemerdekaan, Abbas Minta Uni Eropa Akui Kedaulatan Palestina

Kuwait Dukung Kemerdekaan Palestina

NewsINH,Amman – Kantor Berita Kuwait (KUNA) mengutip Menteri Wakaf dan Urusan Agama Palestina Sheikh Hatem Al-Bakri menyatakan, terkait Palestina itu hidup dan baik di hati para pemimpin, pemerintah dan rakyat Kuwait. Komentarnya muncul setelah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Kuwait untuk Yordania dan Palestina Aziz Al-Dihani pada Selasa (16/8/2022) kemarin waktu setempat.

“Negara Kuwait sangat ingin mendukung kepemimpinan politik Palestina dalam upaya mereka untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” kata menteri tersebut, dilansir dari laman Arab News pada Rabu (17/8/2022).

KUNA melaporkan, pertemuan tersebut meninjau hal-hal yang berkaitan dengan kementerian Wakaf dan sektor jasa. Dengan fokus pada dukungan dari organisasi amal Kuwait kepada rakyat Palestina.

Duta Besar Al-Dihani mengatakan Kuwait begitu percaya pada hak sah rakyat Palestina atas kemerdekaan, dan mempertahankan dukungannya terhadap Palestina dalam skala regional serta internasional.

Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas dalam lawatanya ke benua biru meminta Jerman dan negara-negara Eropa lainnya untuk mengakui kenegaraan Palestina. Abbas juga menyerukan agar Eropa mendukung upaya untuk solusi konflik Timur Tengah.

“Mengakui status negara Palestina akan membantu kami, dan akan mendukung menemukan solusi, yang kami inginkan hanyalah kebebasan dan stabilitas dalam negara yang berdaulat dan demokratis, di mana semua warga negara akan menikmati hak yang sama,” ujar Abbas, dilansir Anadolu Agency, Rabu (17/8/2022).

Abbas mengecam pemerintah Israel karena merusak upaya perdamaian. Dia juga menuduh Israel melakukan tindakan apartheid terhadap rakyat Palestina. “Palestina berada di bawah pendudukan selama beberapa dekade, ini harus diakhiri,” kata Abbas.

Abbas mengatakan, jika kenegaraan Palestina diakui oleh lebih banyak negara, dan Palestina memenangkan keanggotaan penuh di PBB, maka akan membuka jalan bagi momentum baru. Langkah ini akan dapat memfasilitasi solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Sementara itu, Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Scholz juga mengkritik perluasan permukiman Israel, sehingga menimbulkan ketegangan di wilayah pendudukan Palestina.

Dalam konferensi pers bersama dengan Abbas, Scholz mencatat, dia memiliki perbedaan pandangan dengan pernyataan Abbas terkait tindakan apartheid oleh Israel terhadap Palestina. “Saya tidak berpikir itu menggambarkan situasi dengan benar,” ujarnya.

Scholz mengatakan, Pemerintah Jerman akan terus mendukung upaya internasional untuk solusi politik konflik Timur Tengah. Namun dia tidak akan mendukung inisiatif sepihak, yang dapat merusak upaya ini.

“Palestina memiliki status pengamat di PBB, saya pikir ini bukan waktu yang tepat untuk mengubah ini,” ujar Scholz.

 

Sumber: Berbagai Sumber

Customer Support kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanyakan apa saja kepada kami!