Dampak Veto AS, Liga Arab Desak DK PBB Adopso Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Dampak Veto AS, Liga Arab Desak DK PBB Adopso Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

NewsINH, Cairo – Dewan Liga Arab mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengadopsi resolusi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, yang memaksa Israel untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan agresinya di Jalur Gaza serta melindungi rakyat Palestina.

Seruan itu disampaikan di akhir sidang luar biasa Dewan Liga Negara-negara Arab,  pada Rabu (24/4/2024) kemarin di tingkat delegasi tetap yang dipimpin Mauritania di markas besar Sekretariat Jenderal di ibu kota Mesir, Cairo. Sidang itu digelar atas permintaan Palestina dan didukung seluruh negara anggota guna mengatasi kejahatan agresi pendudukan Israel yang masih berlangsung terhadap rakyat Palestina.

Dewan Liga Arab mengutuk penggunaan veto Amerika Serikat (AS) yang mencegah resolusi gencatan senjata, yang menurutnya bertentangan dengan tanggung jawab PBB terhadap isu Palestina. Menurut Dewan Liga Arab, veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan kegagalan mereka dalam memenuhi tuntutan landasan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan.

Dikatakan juga bahwa veto tersebut tidak konsisten dengan pernyataan Amerika dalam mendukung solusi dua negara, hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional yang relevan, termasuk Resolusi Dewan Keamanan 1515 tahun 2003. Dewan Liga Arab meminta AS dan Uni Eropa untuk berhenti mengekspor senjata dan amunisi serta berhenti mendanai produksi drone yang digunakan Israel, yang menjadi kekuatan pendudukan, dalam kejahatan genosida terhadap rakyat Palestina.

Termasuk pembunuhan puluhan ribu warga sipil Palestina yang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Mereka juga meminta Israel berhenti menghancurkan rumah, rumah sakit, sekolah, universitas, masjid, gereja, infrastruktur dan semua kemampuan rakyat Palestina.

Selain itu, Dewan Liga Arab menyerukan pula untuk membuat mekanisme peradilan internasional dalam rangka melakukan investigasi independen terhadap kuburan massal yang ditemukan di kompleks medis rumah sakit Al-Shifa dan Nasser di Jalur Gaza, lokasi di mana sekitar ratusan jasad ditemukan. Penyelidikan atas penargetan sengaja terhadap kelompok tertentu seperti staf medis dan asing, jurnalis, profesor universitas, anak-anak dan perempuan juga menjadi salah satu seruan Dewan.

Mereka juga meminta komunitas internasional untuk mengimplementasikan opsi persatuan demi perdamaian, jika DK PBB masih belum dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi rakyat Palestina. Pihaknya juga meminta Dewan Duta Besar Arab dan misi Liga Negara-negara Arab di luar negeri untuk berupaya mewujudkan isi resolusi tersebut melalui kementerian luar negeri dan badan-badan terkait.

Lebih lanjut Dewan meminta Sekjen Liga Arab menindaklanjuti implementasi keputusan yang disepakati dalam sidang tersebut dan menyampaikan laporan kepada Dewan pada sidang selanjutnya.

 

Sumber: Wafa/Antara/Republika

DK PBB: Perluasan Permukiman Israel di Tepi Barat Ancam Perdamaian

DK PBB: Perluasan Permukiman Israel di Tepi Barat Ancam Perdamaian

NewsINH, Washington – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat pada Senin (20/2/2023) lalu mengecam rencana Israel untuk memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Pernyataan panjang, yang dibacakan dengan lantang di ruang dewan mengungkapkan keprihatinan mendalam dan kekecewaan atas pengumuman Israel pada 12 Februari 2023 mengenai pembangunan lebih lanjut dan perluasan permukiman serta legitimasi pos-pos permukiman.

“Dewan Keamanan menegaskan kembali bahwa melanjutkan kegiatan permukiman Israel membahayakan keberlanjutan solusi dua negara berdasarkan garis batas 1967,” kata Utusan Malta untuk PBB Vanessa Frazier, yang menjabat sebagai presiden dewan untuk bulan Februari.

Lebih lanjut, DK PBB sangat menggarisbawahi perlunya semua pihak untuk memenuhi kewajiban dan komitmen internasional mereka, serta menentang semua tindakan sepihak yang menghalangi perdamaian, termasuk, antara lain, pembangunan dan perluasan permukiman Israel.

Dewan pun menentang penyitaan tanah warga Palestina dan legalisasi pos-pos permukiman, penghancuran rumah-rumah warga Palestina, dan pemindahan warga sipil Palestina.

Melalui pernyataan tersebut, DK mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk yang menargetkan warga Palestina dan Israel, dan menyerukan semua pihak untuk mengupayakan ketenangan dan menahan diri dari tindakan provokatif dan hasutan yang bisa memicu eskalasi situasi di lapangan.

Pemerintah Israel pada 13 Februari 2023 bergerak untuk membangun 10.000 rumah permukiman baru di Tepi Barat, dan melegalkan sembilan pos terdepan pemukim yang sebelumnya ilegal menurut hukum Israel.

Pengumuman itu menuai reaksi keras internasional, termasuk dari Palestina, yang telah berusaha mengadakan pemungutan suara di DK PBB untuk mengutuk perluasan tersebut. Ramallah dilaporkan setuju untuk menangguhkan upaya itu selama akhir pekan setelah dewan setuju untuk mengeluarkan pernyataan terkait tindakan Israel.

Utusan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk perdamaian Israel-Palestina, Tor Wennesland, mengatakan kepada dewan bahwa komunitas internasional menyaksikan lonjakan kekerasan termasuk beberapa insiden paling mematikan dalam dua dekade terakhir sementara tindakan sepihak semakin memisahkan kedua pihak, memperburuk ketegangan, dan mendorong konflik.

“Upaya segera diperlukan untuk mengurangi ketegangan. Tetapi memulihkan ketenangan bukanlah resep untuk kemajuan dengan sendirinya,” kata dia.

Wennesland mengatakan sejumlah besar warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Tepi Barat dan bentrokan lainnya selama sebulan terakhir. Terdapat pula dokumentasi serangan di mana warga sipil Israel tewas dalam serangan teroris.

“Eskalasi kekerasan saat ini sangat mengkhawatirkan. Tidak akan pernah ada alasan untuk tindakan terorisme. Upaya menargetkan warga sipil harus jelas dikutuk dan ditolak oleh semua pihak. Perayaan dan pujian atas serangan semacam itu menjijikkan, dan harus dikutuk dengan tegas,” tutur Wennesland.

Di luar Israel dan wilayah pendudukan, badan PBB yang bertanggung jawab untuk pengungsi Palestina memperingatkan kondisi yang memburuk yang dihadapi mereka yang melarikan diri dari konflik atau dipaksa meninggalkan tanah air mereka di tengah krisis yang meningkat.

“Semakin banyak pengungsi Palestina di wilayah tersebut berada di ambang keputusasaan,” kata Wakil Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Leni Stenseth.

Dia mengatakan bahwa berbagai krisis, konflik, pendudukan yang tidak pernah berakhir, konsekuensi sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan kenaikan harga pangan dan bahan bakar global yang disebabkan oleh konflik di Ukraina telah mendorong semakin banyak pengungsi Palestina ke dalam kemiskinan.

“Tahun ini telah tercatat rekor jumlah kematian tertinggi di kalangan warga Palestina, termasuk para pengungsi Palestina,” ujar dia.

Sementara itu, korban di antara warga Israel juga sangat memprihatinkan. “Kami hampir dapat mengantisipasi bahwa minggu-minggu mendatang kemungkinan akan membawa lebih banyak kekerasan, kematian, dan cedera yang mengubah hidup, termasuk untuk pengamat dan anak-anak di Tepi Barat,” kata Stenseth.

 

Sumber: Republika

 

#DonasiPalestina

 

Customer Support kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanyakan apa saja kepada kami!