NewsINH, Kabul – Perlakuan rezim Taliban di Afghanistasn terkait pelarangan dan perampasan hak wanita dan anak perempuan atas pendidikan mendapatkan kecaman dari berbagai negara.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed dan Direktur Eksekutif Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Perempuan Sima Bahous mengunjungi ibu kota Afghanistan Kabul untuk membahas hak-hak perempuan setelah larangan baru-baru ini atas hak-hak tersebut oleh rezim Taliban.
”Mewakili sekretaris jenderal, mereka bertemu dengan staf PBB, LSM nasional dan internasional dan perempuan Afghanistan untuk mengetahui situasi, menyampaikan solidaritas dan mendiskusikan cara untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan,” kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq seperti dikutip dari Anadolu Agency, Minggu (22/1/2023).
Kehadiran mereka di Ibu kota Afghanistan untuk menekankan perlunya menegakkan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.
Haq mengatakan delegasi PBB juga memulai kontak dengan otoritas de facto Afghanistan mengenai masalah ini dan perspektif jangka panjang untuk negara tersebut.
Kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 diikuti oleh gangguan bantuan keuangan internasional telah meninggalkan negara yang tercabik-cabik itu dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
Wanita dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan, dan hilang dari kehidupan publik di bawah kepemimpinan Taliban.
Ribuan perempuan sejak itu kehilangan pekerjaan atau dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.
Anak perempuan dilarang bersekolah di sekolah menengah dan SMA. Banyak perempuan turun ke jalan menuntut agar hak mereka dipulihkan.
