NewsINH, Al Quds – Kantor Koordinasi PBB untuk urusan Kemanusiaan (OCHA) yang bertugas diwilayah pendudukan Palestina mencatat sepanjang tahun 2022, otoritas pendudukan Israel telah menghancurkan atau menyitabangunan milik warga Palestinya sebanyak 851 unit. Angka ini meningkat satu persen jika dibandingkan pada setiap bulanya di tahun 2021.
“Ada 851 bangunan milik Palestina selama 11 bulan pertama tahun ini dan menggusur 966 orang,” kata Kantor Koordinasi PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di wilayah pendudukan Palestina seperti dikutip dari kantor berita Palestina, Wafa, Kamis (29/12/2022).
Menurutnya, jumlah bangunan yang dihancurkan atau disita sedikit meningkat satu persen dibandingkan dengan rata-rata bulanan pada tahun 2021, pada bulan november saja, kata OCHA, total 123 bangunan milik Palestina dihancurkan atau disita di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
“Ini adalah peningkatan 68 persen dibandingkan dengan rata-rata bulanan selama 10 bulan pertama tahun ini (73) dan angka tertinggi kedua tahun ini,” tambahnya dalam laporan bulanan tentang pembongkaran dan pemindahan.
Sebanyak 108 bangunan yang ditargetkan pada bulan November berada di Area C Tepi Barat, yang berada di bawah kekuasaan penuh militer Israel, 13 berada di Yerusalem Timur yang diduduki, dan dua berada di Area B Tepi Barat, yang berada di bawah sipil Palestina namun administrasi dan keamanannya berada dibawa kendali Israel.
Akibatnya, 109 orang, termasuk 58 anak-anak, mengungsi, dan mata pencaharian atau akses ke layanan lebih dari 382 orang lainnya terpengaruh. Semua kecuali dua bangunan menjadi sasaran karena tidak memiliki izin bangunan, yang hampir tidak mungkin diperoleh warga Palestina.
Enam bangunan, semuanya terletak di komunitas Area C, telah diberikan sebagai bantuan kemanusiaan, dengan nilai 66.867 euro, kata badan PBB tersebut. Struktur lain yang diberikan sebagai bantuan kemanusiaan, dengan nilai 95.865 euro, menerima perintah pembongkaran.
Di antara yang paling terkena dampak penghancuran di Area C adalah lima komunitas Badui atau penggembala Palestina di Lembah Yordan utara dan di pinggiran Yerusalem, yang menyumbang 30 persen dari struktur yang ditargetkan selama November.
Dari bangunan yang terkena dampak (dihancurkan dan disita) di Area C pada bulan November, delapan bangunan disita oleh otoritas Israel tanpa peringatan terlebih dahulu, yang mencegah pemiliknya untuk mengajukan keberatan terlebih dahulu.
Sementara, prosedur penyitaan tidak mewajibkan pihak berwenang untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya, sehingga mencegah orang yang terkena dampak untuk mengajukan keberatan terlebih dahulu. Administrasi Sipil Israel, bagian dari pemerintah militer, menyebut praktik semacam itu sebagai “alat strategis”.
Selain itu, di komunitas Area C al Maniya (Bethlehem), al Mashru’ Badui dan Isteih (keduanya di Jericho) dan Jalbun (Jenin), otoritas Israel menghancurkan total 11 bangunan berdasarkan Perintah Militer 1797, yang hanya menyediakan Pemberitahuan 96 jam dan alasan yang sangat terbatas untuk menentang pembongkaran secara hukum.
Hal ini mengakibatkan satu rumah tangga yang terdiri dari tujuh orang termasuk tiga anak harus mengungsi, dan mempengaruhi sembilan rumah tangga lainnya yang terdiri dari 38 orang termasuk 18 anak. Sebanyak 222 bangunan milik Palestina telah dihancurkan berdasarkan perintah ini, sejak diberlakukan pada Juli 2019.
Pada 23 November, otoritas Israel menghancurkan sekolah yang didanai donor Uni Eropa Isfey al Faqua, yang melayani 21 siswa dari tiga komunitas di Hebron selatan, setelah Pengadilan Tinggi Israel membatalkan perintah sementara yang melarang pembongkaran. Isfey al Fauqa adalah salah satu dari 13 komunitas penggembala yang terdiri dari sekitar 1.150 orang, setengahnya adalah anak-anak, dan terletak di daerah yang ditetapkan oleh otoritas Israel sebagai ‘Firing Zone 918’ di Masafer Yatta, selatan Hebron.
Selain itu, pada 29 November, otoritas Israel mengeluarkan perintah pembongkaran, dengan pemberitahuan 96 jam, terhadap sekolah lain yang didanai lembaga donor Uni Eropa di Khashem al Karem di Hebron selatan. Pada tanggal 1 Desember, kelompok bantuan hukum mendapatkan perintah pengadilan terhadap pembongkaran, yang berlaku selama 21 hari selama tidak ada pembangunan tambahan yang dilakukan di sekolah tersebut selama periode tersebut.
Di Yerusalem Timur, otoritas Israel menghancurkan atau memaksa orang untuk menghancurkan 13 bangunan, termasuk sembilan rumah, empat di antaranya dihancurkan oleh pemiliknya untuk menghindari pembayaran denda yang dikenakan oleh otoritas Israel.
Sejauh ini pada tahun 2022, proporsi bangunan yang dihancurkan atau ditutup oleh pemiliknya di Yerusalem Timur setelah dikeluarkannya perintah pembongkaran, mencapai 53 persen, naik dari 27 persen dalam lima tahun sebelumnya. Hal ini dikaitkan dengan undang-undang baru Israel yang membatasi otoritas pengadilan Israel untuk campur tangan dan memungkinkan Pemerintah Kota Yerusalem menekan keluarga untuk menghancurkan properti mereka sendiri.
Sumber: Wafa
#Donasi Palestina
