-
NewsINH, Gaza – Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina masih memprihatinkan. Pembantain dan gempuran militer Israel terus berlangsung disejumlah wilayah di Jalur Gaza. Sementara itu, bantuan kemanusiaan yang masuk kedalam wilayah yang terkepung tidak sebanding dengan kebutuhan harian bagi jutaan rakyat Palestina yang masih bertahan di kamp-kamp pengungsiaan. Lembaga kemanusiaan Internastional Networking for Humanitarian (INH) terus berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan logistik untuk ribuan pengungsi yang ada di sejumlah wilayah Gaza bagian selatan seperti kamp pengungsian Al Mawasi, Khan Younis, Raffah dan Kamp Pusat wilayah timur. Muhammed Z.M Qaddoura Manager Hubungan Internasional INH mengatakan, penyaluran program bantuan untuk Gaza ini rutin dilakukan setiap bulanya dengan jenis bantuan kemanusiaan bervariatif diantaranya, sayur-mayur, bantuan logistik seperti makanan siap saji, air bersih, paket kue dan trauma healing untuk anak-anak korban agresi dan genosida Israel. “Alhamdulillah, setiap bulanya kami masih bisa menyalurkan bantuan secara rutin didalam area Gaza yang terkepung. Kami sangat berterimakasih kepada masyarakat Indonesia yang tak pernah bosan dan lelah membantu warga Palestina,” kata Qaddoura, Rabu (18/9/2024). Qaddoura menceritakan, meski kondisi Jalur Gaza berdasarkan data PCBS beberapa waktu lalu mengalami kerusakan cukup parah terutama di sektor infrastruktur yakni mencapai lebih dari 75 persen. Namun semangat untuk mempertahankan tanah Gaza sangat tinggi. 90 persen dari total populasi warga Gaza lainya memilih untuk mengungsi meski tidak ada jaminan keselamatan. “Semangat untuk mempertahankan dan tidak mau meninggalkan Gaza menjadi semangat kami para aktivis kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan untuk mereka, semoga mereka diberi kesabaran dan pertolongan dari Allah subahanahu wata’ala,” katanya. Ia menambahkan, relawan INH di dalam Jalur Gaza juga terus membuat kegiatan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi dengan bahan-bahan seadaanya. Harga kebutuhan pokok di jalur Gaza mengalami lonjakan berkalilipat lantaran minimnya ketersediaan pangan. “Untuk jumlah penerima manfaat mencapai 3000 keluarga dengan perkiraan sebanyak 15000 orang di wilayah Khan Younis yang hancur menjadi sasaran serangan Israel. Bantuan yang disalurkan berupa 4545 keranjang sayuran dan 400 kilo daging,” jelasnya. Lembaga kemanusiaan INH, menurutnya terus membuka dompet kemanusiaan dengan program Pulihkan Gaza yang akan disalurkan untuk warga Palestina khusunya di Jalur Gaza yang terkepung. Bahkan, INH berencana akan membangun kota Gaza kembali pada saat gencatan senjata secara permanen. Hingga hari ke-347 genosida Israel yang dikeluarkan Media resmi Kantor Pemerintahan di Gaza menyebutkan lebih dari 41.000 warga Palestina syahid di wilayah itu sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023 silam, di mana lebih dari separuh dari mereka yang meninggal adalah perempuan dan anak-anak. (***)
-
NewsINH, Manama – Liga Arab menyerukan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah Palestina dan konferensi perdamaian internasional dalam sebuah pertemuan yang didominasi oleh perang Israel Hamas. Dalam sebuah pernyataan penutup setelah pertemuan di Manama, Kamis (16/5/2025) kemarin kelompok yang beranggotakan 22 negara ini menyerukan “perlindungan internasional dan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah Palestina yang diduduki” hingga solusi dua negara diimplementasikan. Pertemuan ini juga mengadopsi seruan dari tuan rumah Bahrain, Raja Hamad dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk “mengadakan konferensi internasional di bawah naungan PBB, untuk menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan solusi dua negara.” Pertemuan para kepala negara dan pemerintahan Arab yang diadakan di Bahrain ini berlangsung lebih dari tujuh bulan setelah konflik di Gaza yang telah mengguncang wilayah yang lebih luas. Perang Gaza meletus setelah serangan Hamas ke Israel selatan yang mengakibatkan kematian sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, menurut angka-angka Israel. Para militan juga menyandera sekitar 250 sandera, 128 di antaranya diperkirakan masih berada di Gaza, termasuk 36 orang yang menurut militer telah tewas. Pembalasan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 35.272 orang, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan Gaza, dan pengepungan Israel telah menyebabkan kekurangan pangan dan ancaman kelaparan. Berikut beberapa poin deklarasi tentang nasib Palestisna: Menyerukan penghentian segera agresi Israel di Jalur Gaza, penarikan pasukan pedudukan Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza, pencabutan pengepungan yang diberlakukan terhadapnya, penghapusan semua rintangan dan pembukaan semua penyeberangan untuk masuknya bantuan kemanusiaan yang memadai di seluruh Jalur Gaza, serta memungkinkan organisasi-organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) untuk beroperasi, dan memberikan mereka dukungan keuangan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara bebas dan aman. 2. Menolak tegas segala upaya untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari tanah mereka di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. 3. Menyerukan tindakan segera untuk gencatan senjata segera dan permanen, mengakhiri agresi di Jalur Gaza, perlindungan warga sipil dan pembebasan sandera dan tahanan. Liga Arab juga mengutuk keras penghalangan Israel tehradap upaya gencatan senjata. 4. Mengutuk eskalasi militer Israel yang terus berlanjut melalui perluasan agresinya terhadap kota Palestina, Rafah, meskipun telah ada peringatan internasional tentang konsekuensi kemanusiaan yang sangat buruk. 5. Mengutuk kontrol pasukan Israel atas sisi Palestina di perlintasan Rafah dengan tujuan memperketat pengepungan terhadap warga sipil di Jalur Gaza sehingga menyebabkan terhentinya fungsi penyeberangan dan terhentinya aliran bantuan kemanusiaan. 6. Secara tegas dan permanen mendukung isu Palestina, yang tetap menjadi isu sentral dan fondasi di mana perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut dapat dicapai. 7. Mengecam keras kami semua tindakan dan praktik ilegal Israel yang menargetkan rakyat Palestina dan merampas hak-hak mereka atas kebebasan, kewarganegaraan, kehidupan, dan martabat manusia, sebagaimana dijamin oleh hukum internasional. 8. Menekankan kesucian kota Yerusalem yang diduduki dan tempatnya di antara agama-agama monoteistik. Kami menolak dan mengutuk semua upaya Israel yang bertujuan untuk Yahudisasi Yerusalem, mengubah identitas Arab, Islam dan Kristennya, atau mengubah status quo sejarah dan hukum di kota tersebut dan tempat-tempat sucinya. 9. Menyerukan masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam menindaklanjuti upaya-upaya untuk memajukan proses perdamaian untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, yang mewujudkan sebuah negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya di garis perbatasan 4 Juni 1967. 10. Menyerukan pengerahan pasukan penjaga perdamaian dan perlindungan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah Palestina yang diduduki hingga solusi dua negara diimplementasikan. 11. Menyerukan semua faksi Palestina untuk bergabung bersama di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina, dan menyepakati proyek nasional yang komprehensif dan visi strategis yang terpadu untuk memfokuskan upaya-upaya menuju tercapainya aspirasi rakyat Palestina dalam mencapai hak-hak mereka yang sah dan mendirikan negara nasional mereka yang merdeka di tanah air mereka, berdasarkan solusi dua negara, dan sesuai dengan resolusi-resolusi legitimasi internasional dan referensi-referensi yang ada. Perang Arab-Israel pada tahun 1967 membuat Israel merebut wilayah Palestina di Tepi Barat, Yerusalem timur, dan Jalur Gaza. Israel kemudian mencaplok Yerusalem timur, dan pemerintah Israel berikutnya telah mendorong pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Di bawah hukum internasional, wilayah Palestina, termasuk Gaza, tetap diduduki, dan permukiman Israel di Yerusalem timur dan Tepi Barat dianggap ilegal. Sumber: Al Arabiya/ The National News/ Tempo
-
NewsINH, Gaza – Qatar sebagai negara yang menjadi mediator konfliuk antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza mengumumkan secara resmi bahwa peperangan yang tengah berlangsung di Jalur Gaza telah menemukan kesepakatan bersama yakni gencatan senjata selama 24 jam kedepan dan berlaku setidaknya selama empat hari kedepan. “Israel dan Hamas dari pihak Palestina telah menyetujui gencatan senjata sementara. Pengumuman ditegaskan Qatar, negara yang menjadi mediator keduanya.” tulis laporan CNBC, Rabu (22/11/2023). “Perjanjian tersebut mencakup pembebasan 50 sandera perempuan dan anak-anak warga sipil yang saat ini ditahan di daerah kantong Palestina, sebagai imbalan atas pembebasan sejumlah perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel,” kata pengumuman itu, siang waktu Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Israel memilih untuk menerima kesepakatan yang akan membebaskan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza, Rabu dini hari waktu setempat. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengadakan kabinet perangnya sejak Selasa malam, untuk pemungutan suara. Hamas juga telah memberi respons. Dalam Telegram resmi, selain pembebasan sandera, Hamas mengatakan gencatan senjata sementara itu akan memberikan kesempatan bagi ratusan truk bantuan kemanusiaan masuk, termasuk kebebasan bergerak akan dijamin di sepanjang Jalan Salah Al Deen. “Selama masa gencatan senjata, Israel berkomitmen untuk tidak menyerang atau menangkap siapa pun di seluruh wilayah Jalur Gaza,” bunyi pengumuman Israel. Sementara itu, sejumlah warga Gaza menyerukan kekecewaan mereka atas keputusan gencatan senjata Israel-Hamas. Menurut mereka gencatan senjata selama empat hari tidaklah cukup dengan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap mereka. “Kami berharap gencatan senjata ini dilakukan secara permanen dan berkepanjangan, kami ingin merdeka dan hidup bebas,” kata salah seorang warga. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, gencatan senjata di Gaza mutlak untuk dijadikan secara permanen antara Palestina dan Israel dengan mengakhiri perang. Sebab, jika gencatan senjata tidak permanen, konflik di Gaza akan berdampak panjang bagi negara-negara Eropa, di antaranya termasuk Yunani. Salah satu imbasnya, yaitu kekhawatiran masuknya pengungsi dari Gaza menuju Eropa melalui Yunani. Saat memberi keterangan pers seusai bertemu dengan Wakil Ketua I Parlemen Yunani Ioannis Plakiotakis di gedung Parlemen di Athena, Yunani, Rabu (22/11/2023) siang waktu setempat atau Rabu malam WIB, Wapres Amin menyatakan, ada kekhawatiran di Yunani jika perang antara Palestina dan Israel terus berkelanjutan. Untuk itu, Wapres dan Ioannis mendorong adanya solusi perdamaian yang permanen di Gaza. Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Israel dan kelompok Hamas menyepakati jeda pertempuran selama empat hari di Gaza. Termasuk pula dalam kesepakatan mereka adalah pembebasan sandera oleh Hamas sebanyak 50 orang. Mereka akan ditukar dengan 150 tahanan Palestina yang dipenjara Israel. Jeda pertempuran itu akan dimulai pada Kamis (23/11/2023) pagi waktu setempat. (***)
-
NewsINH, Bab Al-Hawa – Sebuah konvoi kecil yang membawa bantuan kemanusiaan menyeberang dari Turki ke Suriah barat laut yang dikuasai pemberontak pada Kamis (9/2/2023) kemarin. Truk konvoi PBB itu membawa obat-obatan, selimut, tenda, dan perlengkapan perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi korban gempa di Suriah. Sebelum konvoi enam truk melintasi, satu-satunya kargo yang melewati penyeberangan Bab al-Hawa di perbatasan Turki-Suriah adalah aliran jenazah korban gempa bumi. Para penyintas yang menangis membawa jenazah orang yang mereka cinta dengan terbungkus seprai, sementara yang lain menunggu di pihak Suriah untuk menerimanya. Berdasarkan kesepakatan di Dewan Keamanan PBB, Bab al-Hawa adalah satu-satunya penyeberangan yang diizinkan oleh PBB untuk mengirimkan bantuan dari Turki ke daerah Suriah. Namun setelah gempa, jalanan di penyeberangan itu rusak, dan tumpukan puing menghalangi sekitar penyeberangan. Hal ini menjadi kendala PBB untuk mengirimkan bantuan. Kelompok bantuan yang lebih kecil dilaporkan melintasi perbatasan lain untuk mencapai Suriah. Tetapi pejabat PBB enggan untuk melanggar protokol. Beberapa pihak mengkritik PBB karena tidak mengambil tindakan luar biasa untuk memberikan bantuan setelah gempa bumi. Karam Shaar, seorang sarjana nonresiden di Middle East Institute mengatakan, organisasi dunia seharusnya melanggar protokol dan menggunakan penyeberangan lain ke Suriah atau menyediakan penerjunan udara. Bantuan lintas batas bermuatan politik. Pemerintah Suriah dan sekutu utama Rusia mendorong pengiriman dari Damaskus, ketimbang Turki. Pejabat Damaskus bersikeras mereka siap untuk mendistribusikan bantuan di seluruh Suriah. Tetapi para kritikus mengatakan pemerintah Presiden Bashar Assad memiliki sejarah memblokir atau salah mengarahkan bantuan yang ditujukan untuk daerah yang dikuasai pemberontak. “Assad memiliki sejarah panjang mempolitisasi bantuan, mengalihkannya ke para pendukungnya, atau menjualnya di pasar gelap,” kata Shaar. Kru penyelamat lokal mengatakan, penundaan bantuan dapat menelan lebih banyak nyawa. Kurangnya alat berat dan peralatan lainnya memaksa penyelamat membersihkan puing-puing dengan apa pun yang mereka miliki, termasuk tangan kosong. “Setelah 50 jam bekerja, kami mengeluarkan seorang pria dan gadis kecil hidup-hidup,” ujar Abada Zikri, seorang responden pertama dari kelompok bantuan White Helmets. Zikri mengatakan, salah satu penyelamatan tersebut terjadi di Harem, sebuah kota berpenduduk sekitar 20.000 orang di Provinsi Idlib, Suriah. White Helmets kehilangan setidaknya empat sukarelawan dalam gempa tersebut. Gempa juga menewaskan dua pegawai Komite Penyelamatan Internasional dan beberapa orang dari daerah yang bekerja dengan PBB dalam pengiriman bantuan. Sementara konvoi pada Kamis (9/2/2023) adalah pengiriman yang tertunda dari sebelum gempa. PBB akan mengirim lebih banyak konvoi bantuan tanggap gempa dalam waktu dekat. “Hari ini hanyalah permulaan,” ujar Sanjana Quazi, yang menjalankan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di sisi perbatasan Turki. Di Damaskus, parlemen pada Kamis menyerukan pencabutan segera sanksi yang dipimpin Barat terhadap Suriah. Sebelumnya Bulan Sabit Merah Suriah mendesak hal yang sama di tengah kekurangan bahan bakar dan peralatan yang tidak mencukupi. Gempa juga merusak Bendungan Afrin, atau sering disebut Bendungan Maydanki, di Suriah utara. Beton bendungan retak terbuka pada Kamis, dan membanjiri desa barat laut Tlool di wilayah Salqin, di kantong pemberontak. Banjir sebagian menenggelamkan bangunan yang tahan gempa. Penduduk di daerah itu bergegas mengumpulkan barang-barang pribadi yang dapat mereka temukan dan memasukkannya ke dalam truk. Banjir semakin memperparah kesengsaraan para pengungsi Suriah. Korban tewas gempa pada Kamis meningkat. Lebih dari 1.900 tewas di kantong yang dikuasai pemberontak dan lebih dari 1.200 tewas di wilayah yang dikuasai pemerintah. Penasihat Assad Bouthaina Shaaban mengatakan kepada London’s Sky News, Suriah bersedia menerima bantuan dari negara mana pun di dunia, kecuali Israel. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengecam permintaan Damaskus untuk pencabutan sanksi. Mereka mengatakan tindakan tersebut mempengaruhi pemerintah Assad. Tetapi beberapa warga Suriah yang tinggal di luar negeri mengatakan di media sosial bahwa, platform penggalangan dana online telah memblokir upaya mereka untuk mengirim uang ke Suriah karena sanksi tersebut. Sementara, beberapa pesawat dari sekutu utama Assad, yaitu Iran dan Rusia, serta beberapa negara Uni Emirat Arab, Mesir dan Irak telah menerbangkan bantuan ke Damaskus dan Aleppo. Sumber: Republika #PrayForTurki-Suriah
-
NewsINH, Al Quds – Sebanyak 150 sekolah Palestina di wilayah Jerusalem Timur yang diduduki telah menutup pintu. Langkah ini untuk memprotes upaya pemerintah pendudukan Israel yang memaksakan kurikulum Israel sebagai alternatif kurikulum Palestina. Kalangan pendidik dan orang tua menilai upaya ini untuk mendistorsi dan melenyapkan apa yang dipelajari anak-anak mereka tentang sejarah, masyarakat, dan narasi politik mereka. Dilansir dari kantor berita Palestina, Wafa Selasa (20/9/2022), sekitar 100.000 siswa menahan diri untuk pergi ke sekolah mereka sesuai dengan pemogokan, sebuah langkah peringatan setelah pemerintah Israel mulai mengambil tindakan hukuman terhadap sekolah untuk memaksa mereka menghapus narasi Palestina dari kurikulum yang mereka ajarkan dan memasukkan narasi Israel. saja, yang banyak dilihat sebagai distorsi fakta dan kenyataan, atau upaya untuk mencuci otak para pelajar demi cerita penjajah Israel. Komite orang tua mengorganisir dua protes di sekolah al-Eman Beit Hanina dan di sekolah Silwan sebagai penolakan terhadap upaya Israel untuk mendistorsi kurikulum Palestina dan memperkenalkan kurikulum Israel di sekolah-sekolah Yerusalem. “Tidak untuk Israelisasi pendidikan,” kata salah satu spanduk yang dipegang oleh para pemrotes. “Kami tidak akan menerima kurikulum Israel;” “Kami berhak memilih buku anak-anak kami;” “Ya untuk kurikulum Palestina;” dan, “Tidak untuk kurikulum yang terdistorsi” bunyi beberapa poster yang diangkat dalam protes tersebut. Kepala Persatuan Orang Tua Siswa Sekolah Yerusalem, Ziad Shamali, mengatakan bahwa “posisi resmi dan populer di Yerusalem adalah menolak untuk mengajar siswa kami di Yerusalem kurikulum Israel, atau kurikulum yang menyimpang. Pesan protes dan pemogokan jelas bahwa desakan untuk mengajarkan kurikulum Palestina di Yerusalem. Ini adalah hak yang dijamin oleh hukum internasional.” kata Ziad. Berbicara atas nama Persatuan Guru Palestina di Yerusalem, Ahmad Safadi mengatakan bahwa pemogokan sekolah-sekolah Jerusalem memiliki pesan yang jelas yang mengatakan tidak untuk serangan terus-menerus terhadap kesadaran dan identitas Palestina. Dia mengatakan bahwa posisi nasional secara umum bukanlah untuk mengajar para siswa di Jerusalem kurikulum yang menyimpang dan cacat yang coba diterapkan oleh otoritas pendudukan di sekolah-sekolah Yerusalem. “Kurikulum yang menyimpang itu berbahaya. Ini menghapus semua simbol Palestina, seperti bendera Palestina, dan mendistorsi fakta, seperti menggunakan nama Temple Mount sebagai pengganti Masjid Suci Al-Aqsha, dan perayaan apa yang disebut Hari Kemerdekaan Israel sebagai alternatif dari kegiatan memperingati Nakba Palestina (bencana 1948). Ini bermaksud meracuni pikiran orang Palestina,” kata Safadi. Otoritas pendudukan mengobarkan perang tanpa henti melawan pendidikan Palestina di Jerusalem, perang yang berfokus pada identitas dan narasi, tidak hanya dengan memaksakan kurikulum yang terdistorsi, tetapi juga mereka menggunakan alat lain, seperti mencegah pemulihan sekolah Jerusalem atau membuka sekolah baru. Sekolah Palestina, atau bahkan menambah kelas untuk sekolah yang sudah ada. Ahed al-Rishiq, seorang anggota gerakan Fatah di Jerusalem, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, kota Jerusalem Barat Israel telah memerangi pendidikan di bagian kota yang diduduki dengan berbagai alat dalam upaya untuk memaksakan kurikulum Israel. “Upayanya Israel untuk melakukan Israelisasi pendidikan di Jerusalem Timur, sebagai bagian dari perang naratifnya,” imbuhnya. Sementara itu, Anggota Komite Orang Tua Siswa di lingkungan Isawiyah, Mohammad Abu al-Hummus, mengatakan, pemogokan ini adalah langkah ke arah yang benar untuk melindungi siswa kami dalam pertempuran yang menargetkan kesadaran mereka. Iyad Bashir, anggota Komite Orangtua sekolah Jabal al-Mukabber, menolak keras terhadap kurikulum Israel. “Kami tidak akan menerima kurikulum yang mendistorsi narasi dan sejarah Palestina, ini adalah racun yang ingin diperkenalkan oleh pendudukan ke dalam pikiran anak-anak kita.” tegasnya. Di antara keputusan terbaru yang menargetkan kurikulum Palestina di Jerusalem adalah keputusan Kementerian Pendidikan Israel, Juli lalu, untuk mencabut izin enam sekolah di kota yang diduduki dan memberi mereka izin sementara selama satu tahun dengan dalih. mengajar “hasutan dalam buku sekolah.” Sekolah-sekolah lain diperingatkan untuk mencabut izin mereka jika ditemukan buku teks Palestina tertentu yang berisi apa yang disebut materi menghasut. Upaya Israelisasi kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Jerusalem yang diduduki bukanlah hal baru. Ini dimulai dengan pendudukan seluruh kota pada tahun 1967, yang kemudian disambut dengan penolakan dan perlawanan Palestina yang berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya memaksa otoritas pendudukan untuk membalikkan langkah ini pada tahun ajaran 1974-1975 dan mengizinkan kurikulum Yordania. untuk terus diajarkan di sekolah-sekolah Jerusalem sejak Yordania memerintah Tepi Barat sebelum pendudukannya pada tahun 1967. Namun, otoritas pendudukan tidak menutup file ini, dan selama tahun-tahun berikutnya mengawasi buku teks yang diperkenalkan oleh Otoritas Palestina, yang mengambil alih kekuasaan di beberapa bagian Tepi Barat dan Gaza pada tahun 1994 setelah penandatanganan Kesepakatan Oslo, dan digunakan juga di sekolah-sekolah Palestina dan oleh para siswa di Yerusalem dan memulai babak baru dalam pertempuran ini pada awal milenium dengan judul “penyensoran kurikulum Palestina”. Sumber: Wafa
