Rampok Tanah Palestina, Israel Dirikan Pemukiman Baru Lagi

Rampok Tanah Palestina, Israel Dirikan Pemukiman Baru Lagi

NewsINH, Tepi Barat – Para petinggi Palestina di Tepi Barat mengutuk tindakan Israel terbaru yang melebarkan pemukiman di atas tanah warga Palestina yang mereka ambil alih paksa.

Langkah ini akan semakin memicu ketegangan di wilayah tersebut, yang telah mengalami peningkatan kekerasan sejak agresi di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, salah satu agresi terparah sejak area tersebut diblokade.

Pemukiman yang Israel terus bangun di Tepi Barat adalah ilegal di dalam hukum internasional, hal ini juga kerap menjadi tantangan solusi dua negara. Meski dilarang dalam kesepakatan solusi dua negara, Israel terus melanggar dan melebarkan pemukiman demi pemukiman.

Tiga pos pemukiman yang baru ini telah disahkan berdasarkan hukum Israel, digambarkan sebagai lingkungan baru dari pemukiman yang sudah ada. Mereka berada di daerah sensitif di Lembah Yordan dan dekat kota Hebron di bagian selatan.

Selain itu, pengawas anti-permukiman Israel Peace Now mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah Israel telah menyetujui atau memajukan rencana pembangunan 5.295 rumah di puluhan permukiman.

Pekan ini juga disebutkan bahwa Dewan Perencanaan Tinggi pemerintah Israel telah menyetujui perampokan terbesar tanah Palestina di Tepi Barat dalam lebih dari tiga dekade.

Sekitar 12.700 dunam (5 mil persegi) telah ‘disita paksa’ di Lembah Yordan dan dinyatakan sebagai tanah Israel. Tahun ini merupakan puncak deklarasi tanah negara dengan total 23.700 dunam yang terkena dampaknya, lapor BBC.

Juru bicara presiden Palestina, Nabil Abu Rdeinah, mengatakan pengumuman baru tersebut menegaskan bahwa “pemerintahan ekstremis Israel terikat oleh kebijakan perang dan pemukiman sayap kanan”.

Dia mengatakan langkah-langkah terbaru ini tidak akan “mencapai keamanan dan perdamaian bagi siapa pun” dan dimaksudkan untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang secara geografis berdekatan di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Pekan lalu, kabinet keamanan Israel memutuskan untuk mengizinkan secara lima pos pemukiman yang dibangun tanpa persetujuan resmi pemerintah.

PBB, Inggris dan negara-negara lain mengecam tindakan tersebut karena meremehkan harapan bagi solusi dua negara – formula perdamaian yang disetujui secara internasional yang akan mewujudkan terciptanya negara Palestina merdeka bersama Israel.

“Israel harus menghentikan perluasan permukiman ilegal dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan ekstremis terhadap pemukim,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris.

Customer Support kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanyakan apa saja kepada kami!