-
NewsINH, Gaza – Pejabat kota di Deir el-Balah, Gaza tengah, mengatakan mereka tidak lagi mampu menyediakan air minum bagi 700.000 orang di wilayah tersebut setelah kehabisan bahan bakar. “Kami mendesak warga untuk menghemat apa yang tersisa di tanker air pribadi mereka dan kami menekankan perlunya menjaga semangat kerja sama dan berbagi,” kata pejabat Walid Thabet dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Al Jazeera. Berbicara di tengah reruntuhan rumah keluarganya di Deir el-Balah, Walid Thabet menceritakan bagaimana serangan Israel membunuh kerabatnya. Petugas penyelamat dan tetangga mengangkat puing-puing untuk mencari para korban selamat. “Ibu saya, seorang wanita lanjut usia, sedang duduk bersama saya di lantai atas. Dia turun dan setelah lima menit saya menariknya keluar dari bawah reruntuhan. Kami juga menarik keluar adik saya dan anak-anak adik saya juga,” kata Thabet. “Yang meninggal adalah ibu saya, saudara perempuan saya, dan anak saudara perempuan saya. Anak-anak! Yang satu berusia dua setengah tahun, dan dua lainnya,” tambahnya. Setidaknya 38.664 orang telah syahid dan 89.097 orang terluka dalam serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan perlawanan Palestina pada 7 Oktober diperkirakan mencapai 1.139 orang, dan puluhan orang masih ditahan di Gaza.
-
NewsINH, Gaza – PBB menambahkan Israel ke dalam “daftar hitam” negara-negara yang telah melakukan kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata, langkah ini diambil menyusul aksi Israel yang telah membunuh lebih dari 15 ribu anak Palestina di Jalur Gaza dalam genosida yang masuk bulan ke delapan ini. Dalam postingan media sosial pada Jumat, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan dia menerima pemberitahuan resmi tentang keputusan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. “Ini benar-benar keterlaluan dan salah,” tulis Erdan, sambil melampirkan video dia berbicara melalui telepon dan mengutuk tindakan tersebut. “Saya menanggapi keputusan memalukan tersebut dan mengatakan bahwa tentara kami adalah yang paling bermoral di dunia. Satu-satunya yang masuk daftar hitam adalah Sekretaris Jenderal yang memberi insentif dan mendorong terorisme dan dimotivasi oleh kebencian terhadap Israel,” dalihnya. Sementara, Jubir Gutteres Stephane Dujarric mengatakan, “Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada negara-negara tersebut dan menghindari diluar batas,” seraya menambahkan bahwa laporan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 14 Juni dan kemudian secara resmi diterbitkan beberapa hari kemudian. “Rekaman video panggilan telepon yang dilakukan Duta Besar Erdan, dan sebagian rekaman tersebut disebarkan di Twitter, sangat mengejutkan dan tidak dapat diterima – dan sejujurnya, ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat selama 24 tahun saya mengabdi pada organisasi ini,” kata Dujarric.
-
NewsINH, Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) dalam acara peringatan Nakba ke-76 kembali menegaskan dukungan pemerintah serta rakyat Indonesia bagi kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia tidak akan bergerak sedikit pun dari dukungan terhadap Palestina, dan rakyat serta pemerintah akan selalu berpihak pada Palestina. Acara peringatan hari Nakba ke-76 berlangsung di Kedutaan Besar Palestina, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Mei 2024. Rijal Al Huda, Koordinator Wilayah 3 Urusan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI berharap peristiwa Nakba bisa menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan pendudukan dan kekejaman Israel. “Di tengah kepedihan, hari Nakba melambangkan semangat tak tergoyahkan dari masyarakat yang menolak untuk dilupakan, dibungkam, atau dihapus. Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia menegaskan dukungan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina,” kata Rijal dalam pidatonya. Masyarakat Palestina memperingati Hari Nakba setiap tahunnya pada 15 Mei. Peristiwa itu merupakan pengusiran dan pembersihan etnis massal terhadap sebagian besar rakyat Palestina yang berlangsung pada 1947 – 1948, sebelum berdirinya negara Israel. Hari Nakba diresmikan oleh presiden pertama Otoritas Nasional Palestina (PLO) Yasser Arafat pada 1998, meski tanggal 15 Mei telah digunakan untuk protes sejak awal 1949. Tragedi Nakba dan pendudukan Palestina oleh Israel yang dimulai pada 1967 merupakan inti dari pelanggaran Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina dan hukum internasional, menurut Kedubes Palestina dalam sebuah pernyataan. Kini konflik kian meningkat di Gaza, yang diserang oleh Israel sejak 7 Oktober 2023 setelah kelompok Hamas menyerbu wilayah Israel selatan. Hamas saat itu menewaskan 1.139 orang dan menyandera 250 lainnya, menurut penghitungan Al Jazeera berdasarkan angka resmi pemerintah Israel. Serangan dan blokade ketat Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 35.173 orang dan melukai lebih dari 79.061 lainnya, menurut penghitungan Kementerian Kesehatan Gaza. Rijal mengatakan pemerintah Indonesia akan terus mendorong gencatan senjata permanen dan pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. “Kami akan meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pelanggaran hukum internasional mereka dan menyelesaikan akar masalahnya, yaitu pendudukan ilegal Israel atas Palestina.” Pemerintah Indonesia telah membela hak bangsa Palestina untuk merdeka di berbagai forum internasional, diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, khususnya setelah serangan Israel di Gaza. Menlu Retno pada Februari lalu menyampaikan pernyataan lisan di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda tentang dampak hukum dari kebijakan dan praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. Masyarakat Indonesia telah menggelar berbagai demonstrasi pro-Palestina sejak serangan Israel dimulai, dengan massa terbanyak di Aksi Bela Palestina yang berlangsung di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada 5 November 2023. Panitia Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina saat itu mengklaim lebih dari dua juta orang hadir. Sederetan pejabat pemerintah juga turut hadir, antara lain Menlu Retno, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Sumber: Tempo
-
NewsINH, Yerusalem – Kekerasan dan aksi vandalisme yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina masih berlanjut. Baru-baru ini pemukim Israel membakar puluhan rumah dan mobil milik warga Palestina di Huwara, Nablus, Tepi Barat. Atas tindakan brutal tersebut, Pemerintah Inggris pun menyoroti tewasnya satu warga Palestina dalam kejadian yang memilukan tersebut. “Ngeri dengan adegan kekerasan pemukim di Huwara dan desa-desa terdekat kemarin (Ahad, 26 Februari 2023), dengan sekitar 400 warga Palestina terluka dan puluhan rumah, tempat usaha, dan mobil dibakar,” kata Konsulat Jenderal (Konjen) Inggris di Yerusalem dalam sebuah pernyataa yang dikutip dari laman kantor berita Palestina, Wafa. Inggris turut menyoroti tewasnya seorang warga Palestina, Sameh Aqtash, dalam kerusuhan di Huwara. “Inggris mengutuk pembunuhan Sameh Aqtash selama serangan yang sama oleh pemukim dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya,” kata Konjen Inggris di Yerusalem. Konjen Inggris menyebut, Sameh adalah pekerja bantuan Palestina yang mempertaruhkan nyawa dalam operasi penyelamatan gempa di Turki. “Kami mendesak Pemerintah Israel meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan mengerikan ini,” kata Konjen Inggris. Pada Ahad (26/2/2023) malam lalu, puluhan pemukim Israel membakar puluhan rumah dan mobil milik warga Palestina di Huwara. Aksi anarkistis itu terjadi setelah seorang warga Palestina membunuh dua pemukim Yahudi. Hal tersebut kian memanaskan situasi di Tepi Barat. Menurut media Palestina, terdapat sekitar 30 rumah dan mobil yang dibakar para pemukim Israel. Dalam pidatonya di Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyinggung tentang insiden di Huwara. “Anda telah melihat foto-foto mengerikan dari serangan oleh para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina yang tak berdaya di Huwara, Burin, dan lainnya tadi malam,” ucapnya, dikutip WAFA. Dia mengatakan, serangan pemukim teroris semacam itu dilakukan di bawah perlindungan pasukan Israel. “Ini bukan kampanye teror pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir dan bahwa warga Palestina membutuhkan perlindungan tetapi menolak untuk menawarkannya,” ujar Al-Maliki. Al-Maliki menilai, Israel diberi status perlakuan luar biasa yang memungkinkannya terus melakukan kejahatan dengan impunitas lengkap. “Sementara itu rakyat Palestina diminta menahan diri, memiliki kesabaran tak terbayangkan oleh manusia, dan yang paling parah, diharapkan menahan diri untuk tidak mencari jalan keluar,” ucapnya. Ia menyebut, selama setahun terakhir, Israel membunuh lebih banyak warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki dibandingkan dalam kurun 16 tahun. Sejak tahun ini dimulai, pasukan pendudukan Israel telah membunuh dan melukai ratusan warga Palestina, menghancurkan puluhan rumah, mengepung kota-kota dan kamp-kamp pengungsi; menghukum lusinan keluarga tak berdosa dan merampas hak-hak dasar tahanan Palestina termasuk akses yang layak ke air dan makanan. Selain itu, Israel terus memperluas pemukiman kolonial ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem. Israel mengadopsi kebijakan dan praktik yang semakin memperkuat kolonisasi dan apartheid. “Dengan kata lain, Israel tidak melakukan upaya apapun untuk melakukan kejahatan tanpa hukuman,” ujar Al-Maliki. Sumber: Republika #Donasi Palestina
-
NewsINH, Ramallah – Sejumlah pejabat Palestina menyalahkan komunitas internasional yang bisu atas terus berlanjutnya kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan Israel. Itu terjadi ketika tentara Israel membunuh tiga warga Palestina dalam insiden terpisah di Tepi Barat selama 24 jam terakhir. Korban adalah Samir Aslan (41 tahun) dari kamp Qalandia utara Yerusalem, Ahmed Abu Junaid (21 tahun) dari kamp Balata di Nablus dan Sanad Samamra (18 tahun) dari kota Samu’ dekat Hebron. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, Abu Junaid ditembak di kepala dalam serangan tentara Israel. Aslan ditahan saat dia mencoba membela putranya, Ramzi, yang ditangkap saat penggerebekan besar-besaran di kamp mereka. Aslan berdarah tetapi pasukan Israel menghalanginya menerima pertolongan pertama. “Kejahatan mengeksekusi Aslan di rumahnya di kamp Qalandia adalah bagian dari serangkaian kejahatan sehari-hari yang dilakukan oleh tentara pendudukan fasis Israel,” kata presiden Dewan Nasional Palestina, Rawhi Fattouh seperti dilansir Arab News pada Jumat (13/1/2023). “Sejak awal tahun ini, tentara pendudukan telah mengeksekusi tujuh orang, melukai puluhan orang, dan menghancurkan banyak properti. Keheningan komunitas internasional atas kejahatan, praktik, dan undang-undang rasis pendudukan Israel yang menargetkan rakyat Palestina kami dan keberadaan mereka, memungkinkan Israel untuk bertahan dengan kejahatannya dan menjadi negara di atas hukum, mencemooh semua perjanjian internasional, resolusi, dan prinsip hak asasi manusia,” tambahnya. Pekan ini, otoritas Israel mengatakan akan mencabut kewarganegaraan atau tempat tinggal setiap tahanan yang dituduh melakukan serangan, atau menerima dana dari Otoritas Palestina untuk berpartisipasi dalam serangan tersebut. Menurut RUU tersebut, warga negara atau penduduk yang terbukti menerima uang dari Otoritas Palestina untuk melakukan aksi teroris akan dianggap sebagai seseorang yang atas inisiatifnya sendiri melepaskan kewarganegaraan atau kependudukannya, dan menteri dalam negeri akan mencabut status mereka. Sumber senior Palestina mengatakan bahwa otoritas AS bekerja diam-diam dengan Palestina dan pemerintah Israel yang baru dalam upaya untuk mencegah tindakan lebih lanjut yang dapat merusak Otoritas Palestina yang rapuh. Sekretaris jenderal komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Hussein Al-Sheikh mengadakan pembicaraan pada Kamis (12/1/2023) di Ramallah dengan Hadi Amr, perwakilan khusus AS untuk urusan Palestina, di mana ia menekankan perlunya cakrawala politik yang menjaga dua solusi negara di bawah legitimasi internasional, dan agar Israel menghentikan semua tindakan sepihak dan serangan hariannya terhadap rakyat Palestina, yang menghancurkan solusi ini dan menciptakan suasana yang menantang dan kompleks yang memengaruhi keamanan dan stabilitas. Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh juga bertemu Amr dan mengatakan kepadanya bahwa Pemerintah AS diharuskan segera untuk mengakhiri tindakan dan ancaman sepihak Israel yang merusak otoritas nasional dan secara sistematis mengakhiri kemungkinan mendirikan negara Palestina. Shtayyeh mengatakan kunjungan mendatang oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan ke wilayah tersebut harus membawa pesan harapan kepada rakyat Palestina, dan pernyataan yang jelas menyerukan pemerintah Israel untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan sepihak, dan menghormati hukum internasional dan perjanjian yang ditandatangani. Dia juga menyerukan otoritas AS untuk memberikan tekanan nyata pada pemerintah Israel untuk melepaskan dana Palestina yang dipotong secara ilegal. “Rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka tidak akan menerima fait accompli, dan kami akan bergerak maju dalam perjuangan rakyat, politik, diplomatik dan hukum dalam menghadapi tindakan Israel,” tambahnya. “Sementara pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak dapat memenuhi janjinya kepada Palestina untuk membuka konsulat Amerika di Yerusalem Timur, itu menyesuaikan kantor perwakilan AS untuk mengirim laporannya ke Departemen Luar Negeri AS. langsung dan tidak ke kedutaan Washington di Yerusalem,” kata Analis politik Palestina Ghassan Al Khatib “AS belum memberikan tekanan pada Israel, dan kelanjutan dari metode ini tidak akan berhasil dalam mencegah Israel melanjutkan kebijakan agresifnya terhadap Palestina.” Kebijakan Amerika “tanpa gigi terhadap Israel tidak akan berhasil,” tambahnya. Jika AS dengan tulus ingin membantu Otoritas Palestina dan mencegah keruntuhannya, kata Al-Khatib, itu dapat memberikan bantuan keuangan kepada otoritas dan menekan Israel untuk tidak memotong dari uang pajak Palestina. Menurutnya Washington juga bisa melobi teman-teman Arabnya untuk membantu Palestina secara finansial. “AS tidak melakukan apa pun untuk mengurangi agresi Israel terhadap Palestina dan untuk memastikan kelangsungan Palestina dan mencegah keruntuhannya,” katanya Sementara itu, pasukan Israel telah mulai memasang blok semen untuk tembok pemisah baru di Tepi Barat utara, memblokir akses ke ribuan hektar tanah pertanian milik keluarga Palestina di desa-desa sekitarnya. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyetujui pembangunan tembok setinggi 9 meter, yang akan membentang sepanjang 100 kilometer dan sedang dibangun secara bertahap, pada bulan November. Sumber: Republika #Donasi Palestina Yuk patungan wakaf ambulan gratis untuk warga
