bendera-palestina-unicef
Foto: Bendera Palestina berkibar di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, Amerika Serikat / ist

News INH, RAMALLAH – Kementrian Luar Negeri Palestina menyambut baik keputusan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera membentuk komisi investigasi internasional independen untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia atas kejahatan perang yang dilakukan Israel. Pernyataan tertulis dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Palestina terkait resolusi PBB.

“Kami atas nama Rakyat dan Bangsa Palestina menyambut baik rencana Dewan Hak Asasi Manusia PBB melakukan investigasi secara independen terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel,” kata Riyadh Almaliki, Kemenlu Palestina seperti dikutip dari Anadolu Agnecy, Jumat (28/5/2021).

Menurutnya, Komisi investigasi internasional independen PBB ini akan melakukan penyelidikikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel selama agresi militer zionis Israel baik melalui serangan udara maupun darat di kawasan Jalur Gaza, Paletina baru-baru ini.

BACA JUGA:

-Korban Meninggal Serangan Israel di Gaza Bertambah 2 Orang

Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa suara negara-negara yang menghormati tugasnya disambut baik di Dewan Hak Asasi Manusia, tetapi pihak Israel sendiri tidak bersedia melakukan bekerja sama dengan komisi tersebut. Rancangan resolusi terhadap Israel mendapatkan dukungan dari 24 negara dibelahan dunia, kemudian terdapat 9 negara yang menentang dan 14 negara lainya memilih abstain.

Negara-negara yang menentang atas rancangan resolusi ini diantaranya Austria, Bulgaria, Kamerun, Republik Ceko, Jerman, Malawi, Kepulauan Marshall, Inggris dan Uruguay.

Diskriminasi dan penindasan sistematis Israel terhadap warga Palestina juga akan diperiksa Dengan RUU yang disahkan, diputuskan untuk segera membentuk komisi investigasi independen internasional untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di Israel.

Menurut RUU tersebut, komisi investigasi independen akan ditunjuk oleh Presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Fijili Nazhat Shameem Han, dan akan menyelidiki semua dugaan pelanggaran dan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional hingga dan setelah 13 April 2021.

“Kami juga akan memeriksa penyebab ketegangan, ketidakstabilan, dan konflik yang sedang berlangsung, termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama,” tutup Fijili Nazhat.

SUMBER : AA / Naqsyabandi Ahmad Revolusi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *