NewsINH, Ramallah – Otoritas Palestina memuji keputusan pemerintah Australia yang secara tegas menolak atas pemindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aiv ke Yerusalem Barat. Sikap pembatalan negeri kanguru ini pun mendapatkan kritikan keras dari pihak Israel.
“Kami menyambut baik keputusan Australia sehubungan dengan Yerusalem & seruannya untuk solusi dua negara sesuai dengan legitimasi internasional,” kata menteri urusan sipil Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, dalam cuitanya di akun Twitter.
Sheikh memuji penegasan Australia bahwa masa depan kedaulatan atas Yerusalem bergantung pada solusi permanen berdasarkan legitimasi internasional.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Autralia Penny Wong mengatakan status Yerusalem harus diputuskan melalui pembicaraan damai antara Israel dan Palestina, dan bukan melalui keputusan sepihak.
“Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak solusi dua negara,” katanya, seraya menambahkan jika kantor Kedubes Australia tetap berada di Tel Aviv.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Yair Lapid menggambarkan pembalikan kebijakan oleh pemerintah kiri-tengah Australia sebagai tanggapan tergesa-gesa.
“Yerusalem adalah ibu kota Israel yang abadi dan bersatu dan tidak ada yang akan mengubah itu,” kata Lapid dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantornya.
Pada tahun 2018 sebuah pemerintahan konservatif yang dipimpin oleh Scott Morrison mengikuti jejak presiden AS Donald Trump dalam menyebut Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel.
Langkah itu menyebabkan reaksi domestik di Australia dan menyebabkan gesekan dengan negara tetangga seperti Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.
Israel merebut Yerusalem dalam Perang Enam Hari tahun 1967 dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.
Kota ini diklaim oleh Israel dan Palestina, dan sebagian besar pemerintah asing menghindari secara resmi menyatakannya sebagai ibu kota negara baik Israel maupun Palestina.
