-
NewsINH, Gaza – Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Jalur Gaza telah bertambah menjadi 40.988 jiwa, demikian disampaikan otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza dalam sebuah pernyataan pada Senin (9/9/2024) kemarin waktu setempat. Dalam 24 jam terakhir, militer Israel menewaskan 16 orang dan melukai 64 lainnya, sehingga total korban tewas menjadi 40.988 jiwa dan korban luka-luka mencapai 94.825 orang sejak meletusnya konflik Palestina-Israel pada awal Oktober 2023, ungkap pernyataan tersebut. Sementara itu, Perhimpunan Bulan Sabit Merah (Red Crescent Society) Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa timnya di Gaza utara telah menghadapi kekurangan pasokan bahan bakar yang parah selama hampir tiga pekan. Organisasi penyelamatan tersebut mengungkapkan mereka kini beroperasi pada kapasitas minimum, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan dan kesehatan di daerah itu. Rumah sakit Indonesia dan Kamal Adwan di Gaza utara juga memperingatkan adanya potensi penangguhan layanan akibat kekurangan bahan bakar, di tengah blokade Israel dan pembatasan pasokan bahan bakar yang sedang berlangsung. Kedua rumah sakit tersebut memaparkan bahwa penangguhan layanan medis yang akan terjadi dalam waktu dekat dapat menimbulkan ancaman besar bagi nyawa pasien yang sakit dan terluka di fasilitas mereka. Israel telah melancarkan operasi militer skala besar dan memberlakukan blokade ketat di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, sebagai respons atas serangan mendadak Hamas di kota-kota Israel yang berdekatan dengan Jalur Gaza. Sumber: Xinhua/Antara
-
NewsInh, Ankara – Aktivis armada internasional yang membawa bantuan kemanusiaan mengajukan permohonan bendera maritim baru untuk berlayar ke Gaza dari Turki setelah bendera dua kapal mereka diturunkan oleh otoritas Guinea-Bissau pekan lalu. “Kami akan mengambil bendera dari berbagai negara. Kami juga akan mengajukan permohonan ke Turki. Kami juga akan berusaha mendapatkan bendera Turki,” Behesti Ismail Songur, ketua Asosiasi Mavi Marmara, sebuah kelompok yang merupakan bagian dari armada internasional seperti dikutip dari VOA, Jumat (3/5/2024). “Jadi, ini akan menjadi ujian lakmus bagi semua negara bagian. Kita akan lihat siapa yang berani mengibarkan armada kemerdekaan,” kata Songur. Armada ini diorganisir oleh Freedom Flotilla Coalition, yang terdiri dari beberapa kelompok Turki dan internasional, termasuk Yayasan Bantuan Kemanusiaan Islam Turki (IHH) dan Asosiasi Mavi Marmara. Armada tersebut memiliki tiga kapal, bernama Vicdan (hati nurani dalam bahasa Turki), Anadolu (Anatolia), dan Akdeniz (Mediterania). Anadolu, berlabuh di pelabuhan Iskenderun Turki di Mediterania, dijadwalkan untuk mengangkut 5.000 ton bantuan kemanusiaan. Sementara itu, para aktivis berencana berlayar ke Gaza dengan kapal feri Akdeniz dari galangan kapal Tuzla di Istanbul. Vicdan, yang baru-baru ini diakuisisi oleh grup tersebut, tidak termasuk dalam rencana pelayaran. Anadolu dan Akdeniz membawa bendera Guinea-Bissau hingga minggu lalu ketika Pendaftaran Kapal Internasional Guinea-Bissau (GBISR) memeriksanya dan memutuskan untuk mencopot bendera tersebut. Penyelenggara armada mengatakan GBISR merujuk pada rencana misi mereka ke Gaza sambil memberi tahu mereka tentang pencopotan bendera tersebut. Penyelenggara armada percaya bahwa pihak berwenang Guinea-Bissau menarik bendera mereka karena tekanan dari Israel, yang menolak penolakan penyelenggara untuk mengizinkan kapal diperiksa untuk mencari barang selundupan atau senjata. Namun Presiden Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo menampik tuduhan tersebut pada hari Senin. Embalo mengatakan kepada Kantor Berita LUSA Portugal bahwa dia tidak pernah berbicara dengan rekannya dari Israel “tentang penandaan kapal,” dan menekankan bahwa itu bukan masalah yang akan dia tangani. “Saya biasanya tidak berbicara dengan perdana menteri Israel; Saya berbicara dengan presiden Israel, seorang teman yang saya temui beberapa tahun lalu. Saya sudah berbicara dengan mereka, tapi tentang perang di Jalur Gaza,” kata Embalo, seraya menambahkan bahwa dia berbicara dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada hari Minggu. Para pekerja menyiapkan kapal Koalisi Armada Kebebasan di pelabuhan Tuzla di Istanbul, Turki, 19 April 2024. Sebuah armada tiga kapal yang mencoba mencapai Gaza dengan bantuan kemanusiaan dari Turki dicegah berlayar oleh otoritas Guinea-Bissau, kata penyelenggara armada. Mavi Marmara Pada tanggal 22 April, televisi Channel 12 Israel melaporkan bahwa Shayetet 13, unit pasukan khusus elit tentara Israel, telah bersiap untuk mencegat armada tersebut, mengutip Pasukan Pertahanan Israel. Shayetet 13 juga terlibat pada tahun 2010 ketika Mavi Marmara, yang membawa aktivis pro-Palestina termasuk Islamis Turki IHH, berusaha mematahkan blokade Israel di Gaza dengan armada. Israel memandang IHH sebagai kelompok teroris. Unit Israel menaiki Mavi Marmara dengan helikopter di perairan internasional, menewaskan sembilan aktivis. Setidaknya tujuh tentara Israel terluka ketika para aktivis menyerang mereka dengan pentungan, pisau, dan pipa. Menurut laporan harian Spanyol El Pais pada tanggal 25 April, para aktivis, yang akan berlayar dengan Anadolu dan Akdeniz, mengikuti pelatihan dasar di Istanbul jika terjadi serangan Israel terhadap armada tersebut. Pelatihan tersebut dilakukan oleh Lisa Fithian, seorang pakar Amerika yang mengajarkan “perlawanan damai.” Setidaknya 500 aktivis internasional akan berlayar dalam armada tersebut, termasuk Nkosi Zwelivelile Mandela, cucu mendiang Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela; Ada Colau, mantan walikota Barcelona; dan Ann Wright, mantan kolonel dan diplomat Angkatan Darat AS yang mengundurkan diri dari Departemen Luar Negeri karena menentang invasi militer pimpinan AS ke Irak tahun 2003. Wright, yang juga berpartisipasi dalam pelayaran Mavi Marmara pada tahun 2010, menuduh AS menekan armada yang ada saat ini untuk mencegahnya berlayar. “AS sangat terlibat dalam upaya menghentikan armada Gaza,” kata Wright, merujuk pada surat kepada Menteri AS Antony Blinken yang ditandatangani oleh 20 anggota Kongres pekan lalu. Dalam surat tersebut, para anggota Dewan Perwakilan AS mengatakan mereka “sangat prihatin dengan laporan ‘Koalisi Armada Kebebasan’, yang berencana melanggar batas keamanan yang sudah ada dengan sejumlah kapal yang tidak diketahui jumlahnya untuk mengirimkan bantuan ke Gaza.” “Armaga tersebut, yang sebagian dipimpin oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki (IHH) – yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Turki dan sebelumnya telah mengumpulkan dana untuk Hamas – bermaksud untuk melewati saluran bantuan yang sudah ada dan menolak mengizinkan pemeriksaan Israel atas kargo mereka, sehingga menimbulkan gelombang serangan yang tidak disengaja. keraguan tentang sifat misinya,” kata surat itu. Anggota DPR juga meminta Blinken “untuk terlibat langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pemerintah Turki untuk mencegah atau menunda keberangkatan armada tersebut dan memastikan bahwa semua pengiriman ke Gaza diperiksa dan mematuhi standar internasional untuk bantuan kemanusiaan.” Wright berharap Erdogan akan mendukung armada tersebut. Erdogan dan pejabat pemerintah Turki belum berkomentar secara terbuka mengenai armada tersebut. Erdogan menjamu pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Istanbul bulan lalu, dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengumumkan pada hari Rabu bahwa Ankara telah memutuskan untuk bergabung dengan gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Sumber: VOA
-
NewsINH, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Suriah. Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk korban gempa bumi di Suriah telah tiba di Ibu Kota Damaskus, Suriah pada Rabu (22/2/2023) kemarin waktu setempat. Bantuan dengan total berat 75 ton itu diserahkan secara simbolis oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana BNPB RI kepada Deputi Menteri Urusan Administrasi Lokal dan Lingkungan Suriah Moutaz Douaji. Selain barang-barang kebutuhan senilai Rp 1,1 juta dolar AS (sekira Rp 16,7 miliar), bantuan juga diberikan dalam bentuk uang sebesar satu juta dolar AS (sekitar Rp 15,2 miliar). “Bantuan terdiri antara lain dari pakaian, pakaian dingin, tenda, tempat tidur darurat, makanan, dan generator listrik,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis, Kamis malam (23/2/2023). Sebelumnya, pemerintah Suriah secara resmi menyampaikan nota diplomatik permohonan bantuan kepada pemerintah RI setelah gempa besar melanda negara itu. Pemerintah Suriah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah RI atas kepedulian Indonesia melalui penyaluran bantuan kemanusiaan. Suriah menyebut pemberian bantuan tersebut menunjukkan persaudaraan yang erat di antara kedua negara, walaupun secara geografis letaknya berjauhan. Direktur Timur Tengah Kemlu RI Bagus Hendraning Kobarsyih yang mengikuti penyerahan bantuan ke Damaskus, mengatakan bantuan itu sangat penting untuk mengisi dan memperkokoh hubungan bilateral, juga sebagai cerminan ekspresi dari kuatnya hubungan solidaritas kedua negara yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan RI. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Turki dan Suriah di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa (21/2/2023). Gempa yang mengguncang utara Suriah merenggut lebih dari 5.000 nyawa. Sejauh ini, tidak ada WNI yang menjadi korban dalam bencana tersebut. Duta Besar RI untuk Suriah Wajid Fauzi sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat Suriah di wilayah Latakia dan Aleppo. Dua pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut bantuan ke Suriah itu sudah tiba kembali di Jakarta pada 23 Februari 2023. Pesawat tersebut juga dimanfaatkan untuk merepatriasi 27 WNI di Suriah, termasuk mereka yang terdampak gempa dan pekerja migran. Sumber: Republika #PrayforSuriah
-
NewsINH, Ramallah – Otoritas Israel membebaskan dua pejuang kemerdekaan Palestina setelah menjalani masa tahanan selama 40 tahun. Sementara itu, 23 pejuang kemerdekaan Palestina lainya masih menjalani kehidupan dibalik jeruji besi. Dilansir dari kantor berita Palestina, Wafa, Kamis (19/1/2023), mereka menjalani masa tahanan didalam penjara-penjara Israel sejak sebelum ditandatanganinya perjanjian Oslo antara Palestina dan Israel yakni tahun 1993 silam yang berisi tentang semua tahanan Palestina harus dibebaskan sebagai isyarat untuk perdamaian dikawasan tersebut. Perhimpunan Tahanan Palestina (PPS) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Mohammad al-Tous, dari Hebron ditangkap pada tahun 1985, telah menjadi pejuang kemerdekaan Palestina terlama didalam penjara Israel setelah pembebasan Karim Younis, yang dibebaskan pada 5 Januari kemarin, dan Maher Younis, dibebaskan saat ini, setelah menyelesaikan masa tahananya selama 40 tahun lamanya. Dikatakan bahwa 10 pejuang kemerdekaan Palestina juga ditangkap sebelum penandatanganan perjanjian Oslo tetapi dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan sebelumnya dan kemudian ditangkap kembali oleh otoritas pendudukan Israel dan hukuman mereka diberlakukan kembali juga dianggap sebagai tahanan paling senior asal Palestina, di antara mereka adalah Nael Barghouti yang menghabiskan total 43 tahun di balik jeruji besi meski tidak secara terus menerus. “Lebih dari 340 pejuang kemerdekaan Palestina telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di penjara Israel,” pungkasnya. Sumber: Wafa #Donasis Palestina
-
NewsINH, Ramallah – Sebelas warga Palestina ditangkap pasukan zionis Israel tanpa adanya kesalahan yang jelas dalam aksi penyerangan dibeberapa wilayah dikawasan Tepi Barat yang didukuki. Dengan persenjataan lengkap Pasukan Israel membawa kesebelas tahanan itu kesutau tempat yang belum diketahu keberadaanya. Dari beberapa keterangan saksi mata seperti dikutip dari kantor berita Palestina, Wafa, Kamis (22/12/2022), mereka mengatakan bahwa pasukan Israel menangkapi dua warga Palestina dan menggeledah rumah keluarga mereka di kota Ni’lin, sebelah barat kota Ramallah. Di Tepi Barat selatan, konvoi kendaraan tentara menyerbu kamp pengungsi Aida, sebelah utara kota Bethlehem, di mana tentara menahan seorang warga Palestina lagi. Sumber tersebut membenarkan bahwa seorang lainnya dipaksa untuk menyerahkan diri kepada tentara yang menjaga Pos Pemeriksaan 300 dengan staf permanen, di utara kota, sehari setelah beberapa anggota keluarganya ditahan. Di distrik Hebron, tentara yang membawa senjata muncul di sebuah rumah di kota Idhna, sebelah barat kota, masuk ke dalam, melakukan pencarian menyeluruh dan akhirnya menahan salah seorang pemilik rumah. Di Tepi Barat bagian utara, tentara melakukan penyergapan di desa Jaba’, barat daya kota Jenin, yang mengakibatkan penahanan seorang juga. Mereka juga menerobos masuk ke kota Ya’bad, sebelah barat kota, dan menangkap kembali seorang mantan tahanan. Mereka menahan empat orang lainnya dua dari desa Fahma, sebelah barat daya kota, dan dua lainnya dari desa Burqin, sebelah barat kota, dan marah dengan isi rumahnya. Pasukan Israel sering menggerebek rumah-rumah warga Palestina hampir setiap hari di Tepi Barat dengan dalih mencari warga Palestina yang “dicari”, sehingga memicu bentrokan dengan warga. Penggerebekan ini, yang terjadi juga di daerah-daerah di bawah kendali penuh Otoritas Palestina, dilakukan tanpa perlu surat perintah penggeledahan, kapan pun dan di mana pun militer memilih sesuai dengan kekuatan sewenang-wenangnya. Di bawah hukum militer Israel, komandan tentara memiliki otoritas eksekutif, legislatif, dan yudikatif penuh atas 3 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat. Orang Palestina tidak memiliki suara dalam bagaimana otoritas ini dijalankan. Menurut angka terbaru dari Addameer, Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Palestina, saat ini ada 4.700 tahanan politik Palestina di penjara dan pusat penahanan Israel, termasuk 150 anak-anak dan 34 tahanan wanita. Jumlah ini mencakup sekitar 835 warga Palestina yang ditempatkan di bawah “penahanan administratif”, yang memungkinkan penahanan warga Palestina tanpa dakwaan atau persidangan untuk interval yang dapat diperbarui berkisar antara tiga dan enam bulan berdasarkan bukti yang dirahasiakan bahkan pengacara tahanan pun dilarang untuk melihat. Penangkapan massal warga Palestina bukanlah hal baru. Menurut laporan tahun 2017 oleh Addameer, selama 50 tahun terakhir, lebih dari 800.000 orang Palestina telah dipenjara atau ditahan oleh Israel, angka ini sekarang diyakini mendekati 1 juta. Ini berarti bahwa sekitar 40% pria dan anak laki-laki Palestina yang hidup di bawah pendudukan militer telah dirampas kebebasannya. Hampir setiap keluarga Palestina menderita pemenjaraan orang yang dicintainya. Sumber: Wafa #Donasi Palestina
