Israel Tutup Jalur Komersil dari Gaza ke Tepi Barat, Warga Palestina Makin Terjepit

Related Posts

• 

  15 negara Arab dan Afrika Ingatkan Resiko Kelaparan di Sudan

  NewsINH, Khartoum – Pemerintah 15 negara Arab dan Afrika mengeluarkan pernyataan pada Selasa (16 Juli) tentang keprihatinan mendalam mereka mengenai meningkatnya krisis ketahanan pangan di Sudan yang dilanda perang. Negara-negara tersebut termasuk Uni Emirat Arab, Yordania, Maroko, Mauritania, Chad, Komoro, Guinea-Bissau, Benin, Seychelles, Senegal, Kenya, Sierra Leone, Uganda, Mozambik, dan Nigeria. Pernyataan tersebut muncul sebagai reaksi terhadap laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang diterbitkan pada 27 Juni 2024. “Empat belas bulan setelah konflik, Sudan menghadapi tingkat kerawanan pangan akut terburuk yang pernah dicatat oleh IPC pada tahun 2024. negara ini,” kata laporan itu, seraya menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Sudan mengalami kelaparan parah, yang menjadikan Sudan sebagai negara dengan krisis kelaparan terbesar di dunia. Jumlah orang yang kelaparan diperkirakan mencapai 25,6 juta orang, dengan 14 wilayah berisiko kelaparan termasuk Darfur, Greater Kordofan, Al Jazirah dan beberapa titik api di ibu kota Sudan, Khartoum. Banyak warga Sudan yang kelaparan dilaporkan meninggalkan Sudan untuk mencari suaka di negara-negara tetangga karena kelaparan dan kelaparan yang akan terjadi. Negara-negara yang mengeluarkan pernyataan tersebut menyatakan keprihatinan mereka mengenai apa yang dinyatakan dalam laporan IPC sebagai “kemerosotan drastis dan cepat” dalam ketahanan pangan, dan dampaknya yang buruk terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga sipil, termasuk ribuan anak-anak, yang terkena dampak buruk dari hal tersebut. menderita gizi buruk akut yang parah. Menurut laporan Save the Children yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli, akibat perang di Sudan, 30% anak-anak mengalami kekurangan gizi akut dan 20% dari keseluruhan populasi menghadapi kekurangan pangan yang parah.

• 

  Operasi Kemanusiaan di Gaza Gagal, Warga Gaza Menahan Lapar

  NewsINH, Gaza – Serangan militer Israel di Jalur Gaza semakin brutal dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Program Pangan Dunia atau WFP mengatakan operasi kemanusiaan di Gaza gagal sehingga warga Palestina di Jalur Gaza mengalami kelaparan yang sangat memprihatinkan. ​Menurutnya, kemampuannya untuk memasok kebutuhan dasar bagi masyarakat di Gaza berada di ambang kehancuran di tengah meningkatnya serangan Israel. “Makanan tidak cukup. Orang-orang kelaparan,” tulis Wakil Direktur WFP Carl Skau di akun X, sebelumnya Twitter, setelah kunjungan ke jalur pantai yang terkepung pada hari Jumat kemarin. Dia mengatakan timnya telah menjangkau lebih dari satu juta orang, tetapi situasinya tidak dapat dipertahankan. Kami perlu memasukkan pasokan kami dan menyerukan kembali gencatan senjata kemanusiaan segera. Hanya sebagian kecil dari makanan yang diperlukan mencapai Jalur Gaza, kekurangan bahan bakar, dan tidak ada yang selamat, lanjut Skau dalam pernyataan WFP, sambil menambahkan: “Kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami.” Kamp-kamp dan tempat penampungan darurat penuh sesak, tulisnya, sementara gemuruh serangan bom Israel terdengar di latar belakang setiap hari. “Dengan rusaknya hukum dan ketertiban, operasi kemanusiaan yang berarti tidak mungkin dilakukan,” kata pejabat PBB itu. “Warga Gaza tinggal di tempat penampungan yang tidak sehat atau di jalanan saat musim dingin tiba, mereka sakit, dan tidak punya cukup makanan,” tambahnya. Israel terus membombardir Gaza setelah Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata pada hari Jumat, sebuah tindakan yang dikutuk keras oleh kelompok-kelompok kemanusiaan. Dalam sebuah tindakan yang jarang terjadi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memicu pemungutan suara tersebut dengan menggunakan Pasal 99 piagam PBB, sebuah tindakan yang tidak digunakan selama beberapa dekade, dengan mengatakan, “Rakyat Gaza sedang melihat ke dalam jurang yang dalam.” Setidaknya 17.700 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dalam dua bulan dan hampir 49.000 orang terluka, sementara banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan. Skau mengatakan gencatan senjata tujuh hari baru-baru ini menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan dapat disalurkan jika kondisinya memungkinkan. “Kami punya makanan di truk, tapi kami membutuhkan lebih dari satu penyeberangan. Dan begitu truk-truk tersebut berada di dalam, kita memerlukan jalur yang bebas dan aman untuk menjangkau warga Palestina di mana pun mereka berada. Hal ini hanya akan mungkin terjadi jika ada gencatan senjata kemanusiaan dan pada akhirnya, kita perlu mengakhiri konflik ini,” katanya.   Sumber: Aljazeera

• 

  INH Apresiasi Pemerintah Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

  NewsINH, Jakarta – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang secara cepat mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza-Palestina. Pasalnya, saat ini, jutaan warga Gaza tengah mengalami krisis kemanusiaan yang sangat luar biasa akibat invasi yang dilakukan oleh militer Israel. “Ini adalah langkah yang tepat, kami sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah mengirimkan bantuan logistik kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina,” kata Lukmanul Hakim, Presiden INH, Sabtu (4/11/2023). Menurutnya, Indonesia dan Palestina memiliki sejarah panjang. Tak bisa dipungkiri bahwa Palestina yang dikenal sebagai negeri para nabi memiliki andil dalam lahirnya Negara Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1944, Palestina melalui mufti agung Syaikh Muhammad Amin Al Husaini memberikan dukungannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia serta mengajak negara-negara Timur Tengah untuk melakukan hal serupa. “Meski Palestina bukan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi Palestina punya peran yang sangat strategis dalam sejarah bangsa Indonesia,” jelasnya. Sudah saatnya, kata Luqman masyarakat dan pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap Palestina, terlebih disaat-saat sekarang ini. Dimana, penjajahan dan penindasan masih terus dirasakan bangsa Palestina. “Kami (INH.red) sebagai lembaga filantropi yang memiliki kepedulian terhadap Palestina juga mengucapkan terikasih banyak kepada warga Indonesia yang telah bersama-sama kami mengumpulkan donasi kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Gaza,” jelasnya. INH dan lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia, berterimakasih juga kepada pihak Kemenlu yang telah memfasilitasi dalam pengiriman barang dan logistik. Sementara itu, Pemerintah Indonesia memberikan bantuan senilai 2 juta Dolar Amerika Serikat (AS) untuk masyarakat Palestina yang berada di Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut secara resmi dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023) pagi. Adapun jumlah bantuan kemanusiaan dikirim ke Palestina total sebanyak 51,5 ton. Bantuan kemanusiaan ini diangkut dengan menggunakan pesawat Hercules dari Kementerian Pertahanan dan pesawat yang disewakan oleh Polri. “Memang kita memiliki 2 pesawat Hercules yang disumbangkan oleh Kementerian Pertahanan bantuan dari Kementerian Pertahanan dengan total kapasitas kurang lebih sekitar 26 ton dan juga kapasitas dari pesawat yang disewakan oleh Polri dengan kapasitas 25 ton,” tutur Pahala Mansury Wamenlu RI. Bantuan kemanusiaan tersebut terdiri terdiri dari makanan, obat-obatan, pakaian, tenda dan alat kesehatan. Rencananya akan ada bantuan tahap kedua yang akan diberikan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Bantuan tahap kedua tersebut berasal dari pendanaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Untuk bantuan tahap kedua nanti diutamakan pengiriman obat-obatan dan alat kesehatan, bantuan yang dikirim sekrang diserahkan kepada Egyptian Red Crescent. Kemudian bantuan akan dibawa ke gerbang Rafah atau perbatasan Mesir dengan Gaza dan diserahkan ke Badan PBB yang menangani tentang pengungsian di Gaza yakni  UNRWA. (***)  

• 

  Bahas Perlindungan Hak Perempuan, Pejabat Senior PBB Sambangi Afghanistan

  NewsINH, Kabul – Perlakuan rezim Taliban di Afghanistasn terkait pelarangan dan perampasan hak wanita dan anak perempuan atas pendidikan mendapatkan kecaman dari berbagai negara. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed dan Direktur Eksekutif Entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Perempuan Sima Bahous mengunjungi ibu kota Afghanistan Kabul untuk membahas hak-hak perempuan setelah larangan baru-baru ini atas hak-hak tersebut oleh rezim Taliban. ”Mewakili sekretaris jenderal, mereka bertemu dengan staf PBB, LSM nasional dan internasional dan perempuan Afghanistan untuk mengetahui situasi, menyampaikan solidaritas dan mendiskusikan cara untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan,” kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq seperti dikutip dari Anadolu Agency, Minggu (22/1/2023). Kehadiran mereka di Ibu kota Afghanistan untuk menekankan perlunya menegakkan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Haq mengatakan delegasi PBB juga memulai kontak dengan otoritas de facto Afghanistan mengenai masalah ini dan perspektif jangka panjang untuk negara tersebut. Kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 diikuti oleh gangguan bantuan keuangan internasional telah meninggalkan negara yang tercabik-cabik itu dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Wanita dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan, dan hilang dari kehidupan publik di bawah kepemimpinan Taliban. Ribuan perempuan sejak itu kehilangan pekerjaan atau dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta. Anak perempuan dilarang bersekolah di sekolah menengah dan SMA. Banyak perempuan turun ke jalan menuntut agar hak mereka dipulihkan.   Sumber: Anadolu Agency #Donasi Palestina

• 

  Persempit Pembangunan Palestina, Israel Hancurkan Ribuan Sarana Bangunan Milik Palestina

  NewsINH, Ramallah – Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman mengatakan bahwa otoritas pendudukan Israel telah mengeluarkan 5.820 perintah sejak 2015 untuk menghancurkan dan memindahkan bangunan dan fasilitas Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki dalam upaya untuk menghentikan pembangunan Palestina, ekspansi dan pertumbuhan alami di wilayah Palestina. Dilansir dari kantor berita Palestina, Wafa, Minggu (15/1/2023), Komisi Perlawanan Palestina menyatakan bahwa sebagian besar notifikasi ini terkonsentrasi di Kegubernuran Hebron dengan 1584 notifikasi, diikuti oleh Kegubernuran Bethlehem dengan 735 notifikasi, kemudian Kegubernuran Ramallah dengan 704 notifikasi. Kepala komisi, Moayad Shaaban, mengatakan bahwa otoritas pendudukan menggunakan perintah penghancuran sebagai sarana untuk mencegah pembangunan Palestina dan perluasan perkotaan, khususnya di daerah yang diklasifikasikan sebagai C, yang berada di bawah kendali penuh militer Israel, dengan mencegah warga Palestina mempersiapkan diri. “Rencana struktural untuk desa mereka, dan tidak menyetujuinya jika sudah disiapkan dan diserahkan kepada pemerintah militer Israel untuk disetujui,” katanya. Dia mengatakan Israel ingin menggunakan wilayah ini, yang mewakili 61% dari total wilayah Tepi Barat yang diduduki, untuk membangun pemukiman dan sebagai cadangan geografis strategis di masa depan. Shaaban mengatakan bahwa tahun lalu mencetak rekor jumlah pesanan yang diajukan ke Palestina, total mencapai  1.220 di semua gubernur Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan 875 pesanan dikeluarkan pada 2021 dan 736 pada tahun 2020. Dia menunjukkan bahwa rekor baru tersebut merupakan indikasi kebijakan baru dan arah baru oleh otoritas pendudukan dalam menangani konstruksi Palestina dan pertumbuhan alami desa dan kota Palestina.   Sumber: Wafa #Donasi Palestina   Yuk patungan wakaf ambulan untuk warga…..