-
NewsINH, London – Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada Rabu (30/10/2024) kembali mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata tanpa syarat, dengan menekankan bahwa ini adalah satu-satunya solusi untuk melindungi sistem kesehatan yang runtuh di Jalur Gaza. “Nyawa bergantung pada hal ini,” tulis Tedros di X. “Seiring dengan memburuknya situasi di seluruh Gaza, terutama di utara, menjaga rumah sakit tetap berfungsi sangatlah penting.” Rumah Sakit Kamal Adwan, salah satu fasilitas kesehatan utama di Gaza utara, menghadapi gelombang pasien trauma akibat konflik yang tak kunjung reda, menurut penilaian terbaru WHO. Dengan hanya satu dokter spesialis anak, satu ahli bedah ortopedi, dan staf perawat yang terbatas, rumah sakit tersebut kesulitan memberikan perawatan dasar di tengah kekurangan parah tenaga medis dan persediaan, menurut laporan WHO. Situasi semakin parah karena kerusakan bangunan akibat serangan baru-baru ini yang menghancurkan empat ambulans milik rumah sakit, ungkap WHO. Meskipun kebutuhan layanan medis sangat mendesak di wilayah utara, sumber daya rumah sakit sudah mencapai titik kritis. Sebagai tanggapan, WHO mengoordinasikan pemindahan 23 pasien kritis dan 21 pendamping dari Rumah Sakit Kamal Adwan ke Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza. Untuk membantu mempertahankan fasilitas kesehatan lain yang kesulitan di Kota Gaza, WHO mengirimkan 40.000 liter bahan bakar dan persediaan medis ke enam rumah sakit di daerah tersebut, meskipun permintaan terus jauh melampaui sumber daya yang tersedia, ujar Tedros. Sumber: Anadolu/Antara
-
NewsINH, Gaza – Kehancuran ekonomi yang parah mencengkeram Wilayah Palestina yang Diduduki pascaoperasi militer Israel di Gaza, demikian disampaikan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) dalam laporan yang dirilis pada Kamis (12/9/2024) kemarin waktu setempat. Laporan tersebut menyoroti skala kehancuran ekonomi yang mengejutkan dan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh melampaui dampak dari seluruh konfrontasi militer sebelumnya pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Tekanan inflasi disertai melonjaknya angka pengangguran dan anjloknya pendapatan telah membuat keluarga-keluarga Palestina menjadi sangat miskin. Menurut laporan itu, operasi militer tersebut mengakibatkan korban jiwa, kondisi telantar, dan kerusakan infrastruktur dalam skala yang belum pernah dicapai sebelumnya. Hingga awal 2024, antara 80 persen hingga 96 persen aset pertanian Gaza telah hancur, melumpuhkan kapasitas produksi pangan di wilayah itu dan memperburuk tingkat kerawanan pangan yang sudah tinggi. Kehancuran tersebut juga menghantam sektor swasta, dengan 82 persen bisnis, penggerak utama ekonomi Gaza, rusak atau hancur. Produk Domestik Bruto (PDB) Gaza anjlok 81 persen pada kuartal terakhir 2023, yang menyebabkan kontraksi 22 persen untuk tahun tersebut secara keseluruhan. Hingga pertengahan 2024, ekonomi Gaza telah menyusut menjadi kurang dari seperenam dari level 2022, kata laporan itu. Kondisi pasar tenaga kerja di Tepi Barat telah memburuk secara signifikan, dengan total 306.000 pekerjaan telah hilang, mendorong tingkat pengangguran di Tepi Barat dari 12,9 persen sebelum konflik menjadi 32 persen. Situasi di Gaza sangat buruk, dengan dua pertiga pekerjaan sebelum pecahnya perang hilang per Januari 2024, ungkap laporan tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kemiskinan telah meluas dan terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum Oktober 2023, 80 persen populasi Gaza bergantung pada bantuan internasional. Saat ini, kemiskinan berdampak terhadap hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat. Stabilitas fiskal pemerintah Palestina berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga mengancam kemampuannya untuk berfungsi secara efektif dan menyediakan layanan-layanan esensial. Kapasitas fiskal pemerintah telah terkikis oleh pertumbuhan PDB yang lambat, pemotongan pendapatan oleh Israel, dan penurunan tajam dalam hal bantuan internasional, menurut laporan tersebut. UNCTAD menekankan dalam laporan itu bahwa pendudukan yang berkepanjangan merupakan hambatan ekonomi utama bagi pembangunan berkelanjutan karena pembatasan terhadap investasi, mobilitas tenaga kerja, dan perdagangan yang dilakukan. Badan perdagangan dan pembangunan PBB tersebut menyerukan penyusunan rencana pemulihan yang komprehensif untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, peningkatan bantuan dan dukungan internasional, pencairan pendapatan yang ditahan, dan pencabutan blokade di Gaza. Sumber: Xinhua/Antara
-
NewsINH, Gaza – Pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mengatakan kelaparan dan kurangnya fasilitas permukiman akibat kehancuran yang disebabkan serangan Israel di Gaza semakin memperkuat tuduhan genosida oleh Israel. Melalui unggahan di platform X pada Rabu (10/1/2024), Albanese menyebut 45 persen penduduk Gaza mengalami kelaparan parah. “Di beberapa daerah, sembilan dari 10 keluarga hidup 24 jam tanpa makanan. Ini memperburuk tuduhan genosida, karena kehancuran fisik dapat dilakukan melalui kelaparan (ICTR),” ujar dia. Albanese mempertanyakan klaim Israel bahwa jumlah orang yang menderita kelaparan parah disebut “berlebihan” dan mengapa media dan pemantau HAM tidak bisa memasuki Gaza. Sementara itu, mengenai situasi perumahan, Balakrishnan Rajagopal, pelapor khusus PBB mengenai hak atas perumahan, mengatakan bahwa sekitar 56 persen rumah di Gaza hancur atau rusak. “Gaza Utara paling terkena dampaknya, hingga 82 persen permukiman hancur atau rusak,” kata Rajagopal, juga melalui X. Dia mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mempertimbangkan fakta ini sebagai bukti genosida jika digabungkan dengan gugatan publik yang diajukan sebelumnya oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan mengajukan gugatan pada 29 Desember 2023, dengan mengklaim bahwa Israel melanggar Konvensi PBB tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida terkait tindakan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Afrika Selatan meminta perintah pengadilan atas dugaan genosida ini. Turki, Bolivia, Yordania, dan Malaysia termasuk negara yang telah memberikan isyarat dukungan terhadap kasus ini. Israel telah menggempur Gaza sejak serangan lintas batas dilancarkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023. Serangan Israel membuat gugur sedikitnya 23.357 warga Palestina dan melukai 59.410 orang lainnya, menurut otoritas kesehatan Gaza. Israel mengerahkan kekuatan militernya di Gaza setelah Hamas menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dalam serangan 7 Oktober. Sekitar 85 persen warga Gaza telah mengungsi, sementara semuanya berada dalam kondisi rawan pangan, menurut PBB. Ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung. Sementara itu, truk pembawa bantuan yang memasuki Gaza jauh berkurang dibandingkan masa sebelum konflik. Sumber : https://internasional.republika.co.id/berita/s7373p414/kelaparan-dan-rusaknya-permukiman-bukti-kuat-genosida-oleh-israel-terhadap-warga-gaza
-
NewsINH, Gaza – Puluhan warga Palestina di Gaza yang terdidi dari kaum pemuda melakukan gotong royong bersih-bersih kompleks medis RS Al-Shifa, di Gaza City. Para pemuda dengan sukarela untuk membersihkan kompleks tersebut. Dikutip dari Republika, Senin (27/11/2023). Para pemuda Palestina di Jalur Gaza bergotong royong membersihkan kompleks Rumah Sakit (RS) Al-Shifa pada Ahad (26/11/2023) kemarin. RS terbesar di Gaza itu mengalami kehancuran parah setelah diserang dan diduduki Israel karena dituduh memiliki fasilitas bawah tanah yang menjadi markas komando Hamas. “Para pemuda telah memulai upaya sukarela untuk membersihkan kompleks medis Al-Shifa dari debu dan limbah medis guna memberikan perawatan medis minimal kepada para pasien di Gaza dan untuk mengoperasikan departemen dialisis ginjal,” kata Direktur Jenderal Urusan Administratif Kementerian Kesehatan di Gaza Mahmoud Hammad, dikutip Anadolu Agency. Kegiatan gotong royong untuk membersihkan kompleks RS Al-Shifa dapat dilakukan karena Israel dan Hamas sedang melaksanakan gencatan senjata selama empat hari yang dimulai sejak Jumat (24/11/2023). Mahmoud Hammad mengungkapkan, RS Al-Shifa mengalami kerusakan signifikan akibat serangan Israel. “Namun inisiatif (para pemuda Gaza) akan berupaya mempersiapkan, membersihkan, dan mensterilkan RS untuk memulai kembali operasinya, terutama bagian dialisis ginjal,” ujarnya. Dia mengatakan, para pasien di Gaza terancam meninggal jika mereka tidak menjalani dialisis ginjal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyampaikan kekhawatiran atas kondisi sekitar 100 pasien di RS Al-Shifa. “Kami sangat prihatin dengan keselamatan sekitar 100 pasien dan petugas kesehatan yang tersisa di Al-Shifa,” kata Juru Bicara WHO Christian Lindmeier pada Jumat pekan lalu. Namun Lindmeier menolak mengomentari kabar bahwa Kementerian Kesehatan Gaza telah menangguhkan kerja sama dengan WHO. Hal itu menyusul penangkapan sejumlah dokter RS Al-Shifa oleh pasukan Israel. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memang telah membekuk Direktur RS Al-Shifa Muhammad Abu Salmiyah bersama sejumlah dokter senior lainnya. Dalam keterangannya, IDF mengungkapkan, Abu Salmiyah ditangkap untuk diinterogasi terkait aktivitas Hamas di RS Al-Shifa. “Di RS, di bawah manajemennya, terdapat aktivitas teroris yang ekstensif,” kata IDF dalam keterangannya terkait penangkapan Abu Salmiyah, Jumat pekan lalu. Sebelumnya Israel sempat merilis video yang memperlihatkan penemuan terowongan di kompleks Al-Shifa. Namun belakangan mantan perdana menteri Israel Ehud Barak mengatakan bahwa terowongan yang ada kompleks Al-Shifa dibangun oleh negaranya ketika masih menduduki Gaza. Hal itu diungkap Barak dalam wawancara dengan Christiane Amanpour dari CNN pekan ini. “Ketika Anda mengatakan bahwa bunker itu dibangun oleh para insinyur Israel, apakah Anda salah bicara?” tanya Amanpour. Barak kemudian menjawab bahwa yang disampaikannya tidak salah bicara. “Tidak, Anda tahu beberapa dekade yang lalu, kami mengelola tempat ini. Jadi kami membantu mereka membangun bunker ini untuk memberikan lebih banyak ruang untuk operasional RS,” ujar Barak. Sumber: Anadolu/Republika
-
NewsINH,Palestina – Belum genap 24 jam pengumuman gencatan senjata selama 4 hari kedepan disepakati. Pertukaran 50 sandera yang ditawan Hamas dengan 150 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel ditunda hingga hari Jumat (24/11/2023). Gencatan senjata sementara antara kedua pihak pun juga tertunda. “Pelepasan akan dimulai sesuai kesepakatan awal antara para pihak, dan tidak sebelum hari Jumat,” kata Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi dalam sebuah pernyataan, Kamis (23/11/2023) kemarin. Berbagai media Israel dan Arab juga melaporkan bahwa penundaan pertukaran tahanan dan sandera telah menyebabkan gencatan senjata Israel-Hamas tertunda. Seorang sumber Israel mengatakan kepada surat kabar Haaretz bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berhenti selama belum ada batas waktu yang pasti untuk perjanjian dengan Hamas. BBC juga melaporkan bahwa sumber pemerintah Israel mengatakan akan ada penundaan gencatan senjata, yang diperkirakan akan dimulai pada pukul 10.00 pagi pada hari Kamis dan pembebasan sandera diperkirakan akan dimulai segera setelahnya. Sementara itu, seorang pejabat Israel mengatakan kepada kantor berita AFP pada Kamis pagi bahwa pertempuran antara Israel dan Hamas tidak akan berhenti “sebelum hari Jumat”. Dilain pihak, Pemerintah Iran memperingatkan ancaman meluasnya perang Israel-Hamas di Gaza jika gencatan senjata tidak diperpanjang. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian saat mengunjungi Beirut, Lebanon, pada Rabu kemarin. “Jika gencatan senjata ini dimulai besok, jika tidak dilanjutkan, kondisi di kawasan tidak akan sama seperti sebelum gencatan senjata dan cakupan perang akan meluas,” katanya kepada saluran televisi Al-Mayadeen. “Kami tidak berupaya memperluas cakupan perang,” ujarnya. “Jika intensitas perang meningkat, setiap kemungkinan akan memperluas cakupan perang,” paparnya, yang dilansir Al Arabiya, Kamis (23/11/2023). Israel dan Hamas pada Rabu mengatakan mereka telah menyetujui gencatan senjata selama empat hari dalam perang Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Hamas akan membebaskan sedikitnya 50 sandera yang mereka tawan dalam serangan mematikan ke Israel pada 7 Oktober. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sedikitnya 150 tahanan Palestina dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza setelah lebih dari enam minggu melakukan pengeboman. Amir-Abdollahian mengatakan Iran melihat dua pilihan yang diambil Israel. “Pertama, gencatan senjata kemanusiaan yang berubah menjadi gencatan senjata permanen,” katanya. “Kedua adalah dengan mengancam rakyat Palestina, maka rakyat Palestina akan memutuskan sendiri,” ujarnya. “[Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu tidak dapat mewujudkan mimpinya untuk menghancurkan Hamas,” imbuh diplomat top Iran tersebut. “Kami mendukung keputusan apa pun yang diambil Hamas,” sambung Amir-Abdollahian. Dalam kunjungan keduanya ke Lebanon sejak perang Israel-Hamas dimulai, diplomat Iran itu bertemu dengan pejabat senior Lebanon dan Palestina. Sementara itu, di perbatasan antara Lebanon dan Israel telah terjadi peningkatan baku tembak, terutama antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, serta kelompok-kelompok Palestina. Hal itu meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih luas. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menekankan perlunya gencatan senjata total dan menghentikan agresi Israel di Gaza. “Mikati juga mendesak negara-negara berpengaruh untuk menekan Israel agar menghentikan serangannya terhadap Lebanon selatan, dan menghentikan penargetan terhadap warga sipil dan jurnalis pada khususnya,” kata Kantor Mikati. Sumber:Sindonews
