-
NewsINH, Gaza – Kepala Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) Philippe Lazzarini mengatakan setidaknya 40 ribu orang meninggal dunia di Gaza hanya dalam waktu sekitar 10 bulan. Jumlah korban meninggal kemungkinan lebih tinggi. Lazzarini melalui akun media sosial X resminya menggambarkan kejadian di Jalur Gaza itu sebagai tonggak sejarah yang sangat suram di mata dunia. “Apa pun perselisihan mengenai jumlah korban, tidak ada perselisihan mengenai penderitaan yang sangat besar,” katanya seperti dikutip dari laman republika, Selasa (20/8/2024). Dia mengkritik bahwa banyaknya korban jiwa dari warga Palestina itu merupakan akibat langsung dari kegagalan kolektif dalam mencapai gencatan senjata. Mayoritas dari para korban tewas tersebut adalah wanita dan anak-anak. “Di antara mereka yang tewas terdapat lebih dari 200 anggota tim UNRWA, lebih dari 100 wartawan dan terlalu banyak pekerja kesehatan,” ungkapnya. Karenanya, pejabat PBB itu menyerukan gencatan senjata, pembebasan para sandera, bantuan kemanusiaan, dan perlindungan bagi warga sipil di Gaza. “Orang-orang putus asa, kelelahan, dan cemas di Gaza, di Israel + di banyak bagian wilayah tersebut. Dengarkan mereka, sekali saja,” tegasnya. Selama berbulan-bulan, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Namun upaya mediasi itu terhenti karena penolakan Benjamin Netanyahu atas tuntutan Hamas untuk menghentikan perang. Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan Israel terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023 itu telah menewaskan hampir 40.100 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 92.600 orang, kata otoritas kesehatan setempat. Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel tersebut, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan stok dan pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, kota di selatan Gaza yang menjadi tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang Israel pada 6 Mei. Sumber: Anadolu/Republika
-
NewsINH, Gaza – Setidaknya 129 warga Gaza telah syahid dalam serangan ke area Khan Younis dalam 48 jam terakhir, lapor media pemerintah Gaza. Hal ini bersamaan dengan munculnya PM Israel Benyamin Netanyahu di Kongress AS, disambut dengan protester pro Palestina di depan gedung dan di depan hotel tempat dia menginap. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina telah merilis daftar lengkap terbaru warga Palestina yang syahid dalam agresi sembilan bulan Israel ke Gaza. Meskipun kementerian merilis data terkini harian mengenai jumlah korban syahid secara keseluruhan, ini adalah kelima kalinya kementerian merilis daftar rinci yang mengidentifikasi korban syahid berdasarkan nama, usia dan jenis kelamin. Dokumen tertanggal 30 Juni itu melaporkan total 37.900 orang syahid. Itu termasuk 28.185 nama, dan 9.715 lainnya masih belum teridentifikasi. Banyaknya jumlah kematian yang tidak teridentifikasi telah menuai tuduhan dari Israel bahwa kementerian tersebut telah membesar-besarkan jumlah korban meninggal.
-
NewsINH, Gaza – Kelaparan akut terus menghantui Jalur Gaza seiring blokade militer Israel yang masih terus diberlakukan. Seorang anak Palestina berusia 13 tahun dilaporkan meninggal karena kelaparan di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir Al-Balah di Jalur Gaza tengah di tengah penutupan perbatasan Rafah. Kantor berita WAFA melansir, kematian tersebut membuat jumlah korban jiwa akibat kekurangan gizi dan dehidrasi meningkat menjadi 37 orang di Jalur Gaza. Menurut sumber-sumber lokal, situasi kesehatan di Jalur Gaza kian parah dengan perluasan operasi militer penjajah Israel di kota Rafah ke arah barat, di mana semua rumah sakit tidak dapat beroperasi. Abdelqader Al-Sarhi, nama bocah 13 tahun itu meninggal pada Sabtu pagi ini di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza tengah. Selain kekurangan gizi, ia juga meninggal karena kurangnya perawatan medis di tengah penutupan perbatasan Rafah. Penjajah Israel terus menutup penyeberangan Rafah selama 26 hari, di tengah peringatan akan memburuknya situasi kemanusiaan akibat kurangnya aliran pasokan penyelamat jiwa kepada warga di berbagai wilayah, terutama di wilayah Jalur Gaza bagian utara. Jalur Gaza, khususnya wilayah utara, sedang bergulat dengan kekurangan makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar. Bahkan bantuan yang mencapai wilayah selatan Gaza tidak mencukupi, terutama dengan adanya pengungsian lebih dari 1,3 juta orang dari Gaza utara ke selatan, terutama ke Rafah. Pasukan pendudukan Israel tidak hanya mencegah masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza utara tetapi juga dengan sengaja menargetkan warga saat mereka menunggu datangnya pasokan bantuan yang sangat dibutuhkan. Hal ini mengakibatkan pembunuhan tragis terhadap ratusan warga sipil dan melukai lebih banyak lagi. Alexandra Saieh, kepala kebijakan dan advokasi kemanusiaan di Save the Children, mengatakan kepada Aljazirah bahwa “Gaza sedang menyaksikan tingkat malnutrisi terburuk, khususnya malnutrisi anak, di seluruh dunia saat ini”. Saieh mengatakan bahwa jumlah kematian anak akibat kekurangan gizi yang dilaporkan hanyalah “puncak gunung es” karena hanya mewakili anak-anak yang mampu “mencapai titik medis” yang mana kematian mereka dicatat. “Anak-anak di Gaza kelaparan, mereka tidak mendapatkan air bersih, mereka tidak mendapatkan bantuan medis yang memadai dan ini semua dipicu oleh terhambatnya bantuan kemanusiaan secara sistematis,” katanya, seraya menyebutkan bahwa pusat stabilisasi malnutrisi di Tal as-Sultan, di Rafah barat, harus ditutup dalam sepekan terakhir. “Pada Maret lalu, PBB memperingatkan akan terjadinya kelaparan. Dan kami – sebagai organisasi kemanusiaan – belum diberi akses untuk mencegah kelaparan tersebut sehingga kami memperkirakan situasinya akan menjadi lebih buruk,” katanya. “Dan di wilayah selatan, kami khawatir bahwa kondisi seperti kelaparan yang kita lihat di Gaza utara awal tahun ini sedang terjadi, dan mungkin sudah terjadi, di Gaza selatan.” Rumah sakit terakhir yang berfungsi di Rafah, Rumah Sakit al-Helal al-Emirati, tidak berfungsi setelah dievakuasi pada 30 Mei, menurut kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di wilayah pendudukan Palestina. Dua rumah sakit utama lainnya di Rafah, Rumah Sakit Khusus al-Najjar dan Kuwait, berhenti berfungsi masing-masing pada tanggal 7 Mei dan 28 Mei, kata organisasi tersebut. “Hampir tidak ada layanan kesehatan yang tersedia di kota Rafah. Hanya satu rumah sakit lapangan yang masih berfungsi sebagian, namun saat ini tidak dapat diakses karena adanya permusuhan di sekitarnya dan hanya dapat memberikan layanan dasar kepada pasien di dalamnya. Dua rumah sakit lapangan berfungsi di wilayah pesisir Rafah (al-Mawasi) tetapi mereka sangat kewalahan mengingat besarnya kebutuhan,” kata WHO dalam sebuah postingan di X. Organisasi tersebut mendesak gencatan senjata untuk memulihkan rumah sakit di sana. “Dengan meningkatnya serangan akibat operasi militer yang sedang berlangsung, kurangnya layanan kesehatan akan menyebabkan peningkatan kematian dan penderitaan yang tidak perlu.” Juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan anak-anak di Gaza kelaparan karena masih adanya hambatan terhadap akses bantuan. “Kami terus menegaskan bahwa kewajiban pemerintah Israel berdasarkan hukum untuk memfasilitasi pengiriman bantuan tidak berhenti di perbatasan, tidak berhenti ketika Anda turun hanya beberapa meter melintasi perbatasan,” kata Jens Laerke. “Bantuan yang masuk tidak sampai ke masyarakat. Menurut saya, mereka tentu saja tidak mendapatkan jumlah yang sangat mereka perlukan untuk mencegah kelaparan, untuk mencegah segala jenis kengerian yang kita lihat.” Setidaknya 36.379 warga Palestina telah syahid dan 82.407 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, kata Kementerian Kesehatan di Gaza. Kementerian menambahkan bahwa 95 orang tewas dan 350 orang terluka dalam periode pelaporan 24 jam terakhir. Sumber: WAFA/Republika
-
NewsINH, Gaza – Komunitas internasional seiya sekata melancarkan tekanan terhadap Israel agar tak menggelar serangan ke Rafah yang dipenuhi pengungsi. Kendati demikian, sejauh ini pemerintah Israel agaknya masih menutup telinga atas seruan tersebut. Jerman, sekutu paling gigih Israel juga melayangkan tekanan tersebut. Mereka mendesak Israel tak melakukan serangan terbuka ke Rafah setelah mendapat laporan bahwa tank-tank Israel mulai dikerahkan. “Saya memperingatkan terhadap serangan besar-besaran di Rafah,” kata Menteri Luar Negeri Jermab Annalena Baerbock dalam unggahannya di X. “Satu juta orang tidak bisa hilang begitu saja. Mereka membutuhkan perlindungan. Mereka membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan segera… penyeberangan perbatasan Rafah dan Kerem Shalom [Karem Abu Salem] harus segera dibuka kembali.” Sementara AS menekankan perlunya Israel menyepakati kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata yang sudah diaepakati Hamas. Departemen Luar Negeri AS hanya mengatakan bahwa mereka telah menyatakan pandangannya mengenai invasi darat besar-besaran di wilayah tersebut dengan jelas bagi Israel. “Kami terus percaya bahwa kesepakatan penyanderaan adalah demi kepentingan terbaik rakyat Israel dan Palestina; hal ini akan segera menghasilkan gencatan senjata dan memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata seorang juru bicara kepada kantor berita Reuters. Dalam pidatonya, Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak sekutu Israel untuk menekan kepemimpinannya agar menghentikan perang di Gaza. “Saya menghimbau kepada semua pihak yang mempunyai pengaruh terhadap Israel untuk melakukan segala daya mereka untuk membantu mencegah tragedi yang lebih besar lagi. Komunitas internasional mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendorong gencatan senjata kemanusiaan, pembebasan semua sandera tanpa syarat, dan peningkatan besar-besaran bantuan untuk menyelamatkan nyawa,” katanya. “Sudah waktunya bagi para pihak untuk mengambil kesempatan dan mengamankan kesepakatan (gencatan senjata) demi kepentingan rakyat mereka sendiri.” Israel mempunyai kewajiban yang ketat berdasarkan hukum humaniter internasional untuk menjamin keselamatan warga sipil di Gaza, kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB. Komentar tersebut muncul beberapa jam setelah pasukan Israel merebut perbatasan Rafah dengan Mesir dalam serangan terhadap kota di selatan tersebut. Ravina Shamdasani mengatakan, menurut hukum internasional, Israel harus memastikan warga sipil memiliki akses terhadap perawatan medis, makanan yang cukup, air bersih dan sanitasi. “Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini bisa berarti pengungsian paksa, yang merupakan kejahatan perang,” kata Shamdasani dilansir Aljazirah. “Ada indikasi kuat bahwa ini (serangan Rafah) dilakukan dengan melanggar hukum kemanusiaan internasional.” Sejauh ini, gelombang serangan Israel sejak Senin malam di Rafah telah menewaskan sedikitnya 23 orang, termasuk enam wanita dan lima anak-anak, menurut catatan rumah sakit yang dikutip oleh kantor berita Reuters. Seorang pria di Rafah, Mohamed Abu Amra, kehilangan lima kerabat dekatnya dalam serangan yang meratakan rumahnya. “Kami tidak melakukan apa pun… kami tidak puny Hamas,” kata Abu Amra, yang istrinya, dua saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan keponakannya semuanya syahid. “Kami melihat api melahap kami. Rumah itu terbalik.” Rafah yang berbatasan dengan Mesir merupakan tempat berlindung terakhir warga Gaza yang sudah tujuh bulan dibombardir Israel. Sekitar 1,2 juta orang mengungsi di wilayah yang sebelumnya hanya ditinggali sekitar 200 ribu orang itu. Tak hanya melakukan serangan militer, Israel juga telah menguasai perlintasan dengan Mesir, tempat masuknya bantuan kemanusiaan. Mereka mencegah bantuan tersebut masuk ke Gaza, hal yang akan menambah parah krisis kemanusiaan di Gaza. Hingga berita ini dituliskan, belum ada tanda-tanda Israel akan menyepakati gencatan senjata. Sebaliknya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sedang diselidiki ICC sebagai penjahat perang, menekankan niatnya menyerang Rafah untuk menghabisi Hamas. Sumber: Reuters/Republika
-
NewsINH, Bogor – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian atau INH menyepakati kerjasama dibidang kemanusiaan dengan Muhammadiyah Sisaster Management Center (MDMC) Sumatera Barat. “Kami merasa terhormat dan terimakasih kepada pengurus MDMC Sumatera Barat yang telah berkenan hadir silahturahmi ke kantor INH,” kata Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim saat menerima kunjungan pengurus MDMC Sumatera Barat di kantor INH, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/10/2023) kemarin. Menurutnya, dimata INH MDMC bukanlah lembaga baru. Pasalnya, sejak INH didirikan pada tahun 2018 silam sudah sering membangun kerjasama dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan khusunya ditingkat nasional. “Bagi INH ini suatu hal yang luar biasa, semoga sinergisitas kita dalam bidang kemanusiaan bisa terus terjalin dan membesarkan satu sama lain,” jelasnya. Dalam pertemuan itu, kedua lembaga juga membicarakan perkembangan konflik Palestina khusunya di wilayah Jalur Gaza yang akhir-akhir ini mengalami eskalasi yang sangat tinggi. Diharapkan, kondisi saat ini mampu mempersatukan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk bersama-sama membantu warga Palestina yang tengah dirundung kemalangan. “Semoga situasi saat ini bisa menjadikan kita semakin solid dan kompak dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina yang tengah berjuang melawan penjajahan, khusunya dibidang kemanusiaan,” tambah Lukaman. Sementara itu, Ketua MDMC Sumbar Portito juga menyambut baik atas respon positif INH untuk bersama-sama dengan MDMC membangun dan berjuang bersama dalam bidang kemanusiaan. “Semoga ini menjadi langka kedepan dalam menyuarakan kemanusiaan, kami berterimakasih atas sambutan hangat dari pengurus INH yang sangat terbuka dalam menerima kunjungan kami,” kata Portito. Portito juga memberikan karpet hijau bagi INH jika ingin mengembangkan sayapnya di wilayah Sumatera Barat. Bahkan, MDMC bersedia memfasilitasi menghidupkan kembali relawan INH diwilayah Sumatera Barat. “Kami melihat INH merupakan lembaga yang konsisten dalam membantu Palestina, dan kami lihat masyarakat Sumbar juga sangat mencintai warga Palestina, saya rasa jika INH ingin mengembangkan sayap kerelawananya diwilayah Sumbar kami siap untuk membantu,” tutupnya. (***)
