Innalillahi, 4 Ribu Anak Gaza Meninggal Sepanjang Pertempuran Israel

Related Posts

• 

  Lagi, INH Salurkan Air Bersih Siap Minum untuk Pengungsi di Gaza

  NewsINH, Gaza – Ditengah situasi dan kondisi yang semakin berat akibat genosida Israel di Jalur Gaza, lembaga kemanusiaan Internasional Networking for Humanitarian (INH) terus berupaya untuk memberikan bantuan terbaik bagi ribuan pengungsi korban perang tersebut. “Alhamdulillah, hari ini kami kembali turun ke lapangan untuk menyalurkan program bantuan kemanusiaan berupa air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga pengungsi yang ada di kawasan Khan Younis, Gaza bagian Selatan,” kata Muhammad Yasin Koordinator INH Gaza, Sabtu (17/2/2024). Menurutnya di tempat penyaluran distribusi air besih siap minum ini terdapat ribuan tenda yang ditempati oleh ratusan ribu bahkan jutaan warga Gaza yang hidup serba kekurangan karena penyerangan Israel yang tek kunjung henti. Kebutuhan hidup mendasar seperti bahan makanan, listrik dan air sangat terbatas lantaran bantuan begitu minim yang masuk kewilayah tersebut. “Negara ini kekurangan kebutuhan hidup yang paling mendasar, tidak ada listrik, makanan atau air. Oleh karena itu lembaga kemanusiaan INH memberikan dukungan kemanusiaan dan bantuan mendesak kepada para pengungsi,” kata Yasin. Sementara itu, Ibnu Hafidz Manager Program INH menyatakan bantuan air bersih siap minum untuk para pengungsi ini akan terus didistribusikan oleh relawan INH yang berada di Gaza secara langsung ke titik-titik kantong pengungsi. “Setiap harinya kami menyalurkan sekitar 33 ribu liter air bersih siap minum selama persediaan masih ada, kita berdoa bersama semoga kondisi di Jalur Gaza bisa segera membaik dan kondusif sehingga bantuan kemanusiaan yang disalurkan bisa lebih maksimal lagi,” katanya.   INH kata Ibnu hingga saat ini masih membuka open donasi untuk membantu warga Gaza yang terdampak dari perang genosida Israel. Ia pun mengajak kepada para dermawan dan donatur INH dimanapun berada agar tidak meninggalkan Gaza sendirian. (***)

• 

  Kelaparan Merajalela Akibat Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza Dibatasi

  NewsINH, Gaza – Dampak agresi militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina jutaan rakyat Palestina mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan wabah kelaparan kini merajalela akibat minimnya bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah jalur Gaza tersebut. Ketua UNRWA Philippe Lazzarini menggambarkan “ledakan ketertiban sipil” di mana warga Gaza yang belum makan selama berhari-hari menjarah pusat distribusi bantuan dan menghentikan truk di jalan ketika mereka mencoba mengamankan pasokan untuk keluarga mereka. “Bantuan yang ada tidak cukup,” kata Lazzarini. “Kelaparan merajalela di Gaza. … Kebanyakan orang hanya tidur di atas beton.” Utusan Rusia Vasily Nebenzia menggambarkan kondisi di Gaza sebagai “bencana besar” dan mengatakan negara-negara yang menentang gencatan senjata harus “menghadapi kenyataan dan memberikan martabat bagi rakyat Palestina”. Nebenzia menolak tuduhan bahwa mereka munafik jika mengutuk Israel ketika Moskow terus menekankan perangnya terhadap Ukraina. Bantuan kemanusiaan dan pengiriman bahan bakar yang terbatas telah menyeberang ke Gaza melalui penyeberangan Rafah, namun para pejabat bantuan mengatakan hal itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar warga. Hampir seluruh penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa memadati wilayah selatan setelah serangan Israel dan perintah evakuasi di wilayah utara, terdapat kekhawatiran yang semakin besar di kalangan warga Palestina bahwa mereka akan terpaksa keluar dari wilayah tersebut sama sekali dan mengulangi pengusiran massal tahun 1948 yang dikenal sebagai Nakba  atau “bencana” pada awal peritiwa berdirinya negara Israel. Kelompok bantuan Doctors Without Borders mengatakan pada hari Senin bahwa orang-orang di Gaza selatan jatuh sakit ketika mereka berkumpul di tempat penampungan yang padat atau tidur di tenda-tenda di area terbuka. Nicholas Papachrysostomou, koordinator darurat kelompok tersebut di Gaza, mengatakan “setiap pasien” di sebuah klinik di Rafah mengalami infeksi saluran pernapasan setelah terpapar dingin dan hujan dalam waktu lama. “Di beberapa tempat penampungan, 600 orang berbagi satu toilet. Kita sudah melihat banyak kasus diare. Seringkali anak-anaklah yang paling terkena dampaknya,” katanya. Semntara itu, saat utusan PBB melakukan perjalanan menuju perbatasan Rafah, ratusan truk diparkir di sepanjang jalan menuju penyeberangan, menunggu pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Nusseibeh mengatakan Abu Dhabi sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait sehingga air minum dapat dipompa ke Gaza dari pabrik desalinasi yang didanai Emirat di Mesir. Meskipun Israel sangat membatasi aliran air ke Gaza, masih belum jelas apakah infrastruktur Gaza mampu menerima air hasil desalinasi setelah kerusakan yang disebabkan oleh pemboman besar-besaran Israel selama berminggu-minggu. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan 100 truk yang membawa pasokan kemanusiaan memasuki Gaza dari Mesir pada hari Minggu, jumlah yang sama seperti hari sebelumnya Laporan tersebut mencatat bahwa jumlah tersebut “jauh di bawah” rata-rata harian sebanyak 500 truk berisi bahan bakar, yang masuk setiap hari kerja sebelum tanggal 7 Oktober. Seorang pegawai UNICEF, yang berbicara kepada wartawan tanpa mau disebutkan namanya, mengatakan sebuah pusat logistik di dekat Al-Arish menyimpan barang-barang yang dilarang Israel untuk dikirim ke Gaza, termasuk panel surya dan mesin ultrasound. Karyawan tersebut mengatakan bahwa benda tersebut dilarang karena bersifat listrik dan mengandung logam. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara sedang merundingkan rancangan resolusi yang dirancang UEA yang menuntut pihak-pihak yang bertikai “mengizinkan penggunaan semua rute darat, laut dan udara ke dan di seluruh” Gaza untuk pengiriman bantuan. Hal ini juga akan membentuk mekanisme pemantauan bantuan yang dikelola PBB di Jalur Gaza. Tidak jelas kapan rancangan resolusi tersebut dapat dilakukan pemungutan suara. Guterres pekan lalu secara resmi memperingatkan Dewan Keamanan mengenai ancaman global terhadap perdamaian dan keamanan yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. ​ Dia mengatakan setengah dari warga Palestina di utara Gaza dan setidaknya sepertiga dari mereka yang mengungsi di selatan “hanya kelaparan” dan kemudian mengkritik dewan tersebut karena “gagal” membantu mewujudkan gencatan senjata kemanusiaan. Majelis Umum PBB akan bertemu mengenai Gaza pada hari Selasa atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim. Badan beranggotakan 193 negara itu kemungkinan akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera, kata para diplomat.   Sumber: Aljazeera

• 

  Manfaatkan Gencatan Senjata, Warga Gaza Gotong Royong Bersikan RS Al-Shifa

  NewsINH, Gaza – Puluhan warga Palestina di Gaza yang terdidi dari kaum pemuda melakukan gotong royong bersih-bersih kompleks medis RS Al-Shifa, di Gaza City. Para pemuda dengan sukarela untuk membersihkan kompleks tersebut. Dikutip dari Republika, Senin (27/11/2023). Para pemuda Palestina di Jalur Gaza bergotong royong membersihkan kompleks Rumah Sakit (RS) Al-Shifa pada Ahad (26/11/2023) kemarin. RS terbesar di Gaza itu mengalami kehancuran parah setelah diserang dan diduduki Israel karena dituduh memiliki fasilitas bawah tanah yang menjadi markas komando Hamas. “Para pemuda telah memulai upaya sukarela untuk membersihkan kompleks medis Al-Shifa dari debu dan limbah medis guna memberikan perawatan medis minimal kepada para pasien di Gaza dan untuk mengoperasikan departemen dialisis ginjal,” kata Direktur Jenderal Urusan Administratif Kementerian Kesehatan di Gaza Mahmoud Hammad, dikutip Anadolu Agency. Kegiatan gotong royong untuk membersihkan kompleks RS Al-Shifa dapat dilakukan karena Israel dan Hamas sedang melaksanakan gencatan senjata selama empat hari yang dimulai sejak Jumat (24/11/2023). Mahmoud Hammad mengungkapkan, RS Al-Shifa mengalami kerusakan signifikan akibat serangan Israel. “Namun inisiatif (para pemuda Gaza) akan berupaya mempersiapkan, membersihkan, dan mensterilkan RS untuk memulai kembali operasinya, terutama bagian dialisis ginjal,” ujarnya. Dia mengatakan, para pasien di Gaza terancam meninggal jika mereka tidak menjalani dialisis ginjal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyampaikan kekhawatiran atas kondisi sekitar 100 pasien di RS Al-Shifa. “Kami sangat prihatin dengan keselamatan sekitar 100 pasien dan petugas kesehatan yang tersisa di Al-Shifa,” kata Juru Bicara WHO Christian Lindmeier pada Jumat pekan lalu. Namun Lindmeier menolak mengomentari kabar bahwa Kementerian Kesehatan Gaza telah menangguhkan kerja sama dengan WHO. Hal itu menyusul penangkapan sejumlah dokter RS Al-Shifa oleh pasukan Israel. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memang telah membekuk Direktur RS Al-Shifa Muhammad Abu Salmiyah bersama sejumlah dokter senior lainnya. Dalam keterangannya, IDF mengungkapkan, Abu Salmiyah ditangkap untuk diinterogasi terkait aktivitas Hamas di RS Al-Shifa. “Di RS, di bawah manajemennya, terdapat aktivitas teroris yang ekstensif,” kata IDF dalam keterangannya terkait penangkapan Abu Salmiyah, Jumat pekan lalu. Sebelumnya Israel sempat merilis video yang memperlihatkan penemuan terowongan di kompleks Al-Shifa. Namun belakangan mantan perdana menteri Israel Ehud Barak mengatakan bahwa terowongan yang ada kompleks Al-Shifa dibangun oleh negaranya ketika masih menduduki Gaza. Hal itu diungkap Barak dalam wawancara dengan Christiane Amanpour dari CNN pekan ini. “Ketika Anda mengatakan bahwa bunker itu dibangun oleh para insinyur Israel, apakah Anda salah bicara?” tanya Amanpour. Barak kemudian menjawab bahwa yang disampaikannya tidak salah bicara. “Tidak, Anda tahu beberapa dekade yang lalu, kami mengelola tempat ini. Jadi kami membantu mereka membangun bunker ini untuk memberikan lebih banyak ruang untuk operasional RS,” ujar Barak.   Sumber: Anadolu/Republika

• 

  Penghancuran Rumah Merupakan “Perang Melawan Saraf” bagi Warga Palestina

  NewsINH-Silwan – Penghancuran rumah Israel merupakan ‘perang melawan saraf’ bagi warga Palestina. Pasalnya, penduduk Israel di Yerusalem Timur terutama soal perintah pembongkaran yang ditangguhkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan kapan saja. Sabah Bader salah seorang warga Palestina berusia 57 tahun telah menghabiskan tabungan hidupnya dari bekerja sebagai koki di sebuah apartemen untuk membangun rumah miliknya, berharap mendapatkan rasa aman untuk dirinya dan putranya. Tapi sejak dia pindah ke gedung 13 unit di lingkungan Palestina Silwan, selatan Kota Tua di Yerusalem Timur yang diduduki, delapan tahun lalu, kehidupan ibu tunggal itu jauh dari aman. Bader dan hampir 100 warga Palestina lainnya yang tinggal di gedung yang sama menghadapi ancaman pembongkaran dan pemindahan paksa oleh otoritas Israel yang terus-menerus membayangi mereka. Penghuni gedung 13 unit – setidaknya setengah dari mereka adalah anak di bawah umur – menerima perintah penghancuran terakhir Israel pada 5 Februari, dengan dalih bahwa bangunan mereka “tidak memiliki izin”. Beberapa hari kemudian, menyusul tekanan internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pembongkaran akan ditunda tanpa batas waktu. Sementara pembongkaran bangunan ditunda, perintah pembongkaran tetap berlaku dan dapat dilaksanakan kapan saja. “Bahkan jika mereka menghancurkan gedung ini, saya akan mendirikan tenda dan tinggal di sini. Saya tidak lebih baik dari orang-orang yang tinggal di kamp pengungsian saya akan menjadi persis seperti mereka,” kata Bader seperti dikutip dari laman Al Jazeera. Di bawah pemerintahan sayap kanan baru Israel yang dilantik pada akhir tahun lalu, para pejabat Israel telah mempercepat penghancuran rumah-rumah Palestina “ilegal” yang ditunjuk Israel di Yerusalem Timur yang diduduki, termasuk di lingkungan Silwan, Jabal al-Mukaber dan Hizma. Kebijakan Israel ini berarti bahwa setidaknya sepertiga dari semua rumah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki tidak memiliki izin bangunan yang dikeluarkan Israel, dengan lebih dari 100.000 penduduk berisiko dipindahkan secara paksa, menurut angka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hampir 1.000 warga Palestina lainnya menghadapi penggusuran paksa dari rumah mereka dalam kasus yang diajukan terhadap mereka oleh kelompok pemukim Israel, banyak di antaranya mendapat dukungan dari pemerintah Israel. Sebelumnya, pada hari Senin (13/2/2023), pasukan Israel menghancurkan dua rumah milik seorang ayah dan putranya dari keluarga Basheer di Jabal al-Mukaber, melepaskan konfrontasi yang meluas dengan penduduk, di mana setidaknya 30 warga Palestina termasuk juru kamera Al Jazeera ditembak dan terluka akibat tertembak peluru karet berlapis peluru. Raed Basheer, pengacara keluarga di lingkungan itu, mengatakan setidaknya ada dua orang terluka dengan peluru tajam, yang saat ini dirawat di rumah sakit. “Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun konfrontasi semacam itu terjadi di Jabal al-Mukaber,” kata Basheer kepada Al Jazeera. “Apa yang terjadi murni politis ini adalah kebijakan hukuman dan tekanan kolektif, untuk secara paksa menggusur warga Yerusalem Palestina dan mengintensifkan Yudaisasi kota,” tambahnya. Sejak awal tahun ini, pasukan Israel telah menghancurkan setidaknya 47 bangunan yang dibangun Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki, termasuk rumah, toko, dan bangunan lainnya yang dihuni dan tidak berpenghuni. Pada 7 Februari, setidaknya 60 warga Palestina kehilangan tempat tinggal karena penghancuran, menurut PBB. Bader, pensiunan koki di Silwan, mengatakan “tidak mungkin” baginya untuk meninggalkan rumah lagi setelah berjuang dengan harga sewa yang tinggi di kota selama bertahun-tahun. “Mereka ingin kami meninggalkan Yerusalem dan meninggalkan negara itu dengan menghancurkan rumah kami. Saya ibu dari Ameen Bader mengatakan bahwa saya tidak mungkin meninggalkan rumah ini. Mereka dapat menghancurkannya di atas kepala kita setidaknya kita akan mati sebagai martir yang berjuang untuk rumah dan tanah kita”. LSM dan kelompok hak asasi lokal dan internasional telah lama menunjuk ke berbagai praktik dan kebijakan Israel di Yerusalem yang bertujuan mengubah rasio demografis yang berpihak pada orang Yahudi. Israel secara militer menduduki dan mencaplok bagian timur kota secara ilegal pada tahun 1967. Hanya 13 persen yang dikategorikan untuk pembangunan dan pembangunan perumahan Palestina, yang sebagian besar sudah dibangun, dengan sisanya di bawah kendali negara dan pemukim Israel. Pemindahan paksa dan pemindahan populasi yang diduduki militer merupakan pelanggaran hukum internasional dan kejahatan perang. Sekitar 200.000 orang Israel tinggal di permukiman ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki, banyak yang dibangun di atas tanah pribadi warga Palestina. Mereka juga tinggal di rumah warga Palestina yang diambil alih oleh pemukim dengan bantuan negara. Pada 11 Januari, Otoritas Palestina (PA) mengatakan penghancuran rumah di Yerusalem dan di ‘Area C’ Tepi Barat yang diduduki adalah di antara “bentuk pembersihan etnis terburuk yang dilakukan oleh pemerintah Israel”. PA mengatakan “menganggap sangat serius kebijakan pemerintah Israel untuk mengintensifkan dan meningkatkan penghancuran rumah dan fasilitas Palestina, dalam upaya untuk menghilangkan kehadiran Palestina di Yerusalem dan semua area yang diklasifikasikan sebagai Area C” untuk mengalokasikan area ini untuk pemukiman ilegal. Antara tahun 1967 dan 1995, lebih dari 88 persen pembangunan perumahan di Yerusalem Timur yang diduduki berlangsung di permukiman ilegal Israel yang didukung oleh subsidi pemerintah. ‘Seluruh kehadiran mereka tanpa lisensi’ Karena biaya perumahan yang sangat tinggi dan kebijakan Israel yang membatasi, Bader seperti ribuan orang Palestina lainnya terpaksa membeli apartemen di gedung “tanpa izin” oleh karena itu lebih murah. Sementara sebuah apartemen di gedung berlisensi Israel di Yerusalem Timur yang diduduki menelan biaya sekitar 1-1,5 juta shekel Israel ($284.000-$425.000), mereka yang tidak memiliki izin berkisar antara 350-400.000 shekel ($99.000-$113.000). “Di mana saya akan mendapatkan uang sebanyak ini untuk membeli apartemen di gedung berlisensi? Saya belajar menjadi koki dan saya bekerja selama 15 tahun, ”kata Bader. “Saya memasukkan semua tabungan saya ke dalam rumah ini, dan sekarang tidak ada gunanya. Dan untuk apa? Karena Israel? Dan karena itu bangunan tanpa izin? Semua konstruksi mereka tanpa lisensi! Seluruh kehadiran mereka di sini tanpa izin!” dia menambahkan. Banyak dari mereka yang membangun rumah tanpa izin, atau membeli di gedung-gedung “tanpa izin” melakukannya dengan harapan dan kesan bahwa rumah mereka pada akhirnya akan “dilisensikan” oleh pemerintah kota Yerusalem Israel. Penduduk di banyak daerah mengambil sendiri untuk mengembangkan skema perencanaan lahan mereka sendiri, yang mereka persembahkan kepada pemerintah kota untuk menantang perintah pembongkaran mereka, dengan harapan mendapatkan struktur mereka ditambahkan ke batas-batas saat ini dari setiap lingkungan, banyak di antaranya memiliki tidak diperbarui sejak pendudukan 1967. Mereka akhirnya membayar jutaan denda bulanan kepada pemerintah kota Israel sebagai pelanggaran karena tinggal di “bangunan tanpa izin”, dan kepada pengacara dan insinyur untuk mengembangkan …

• 

  Dampak Konflik, Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Suriah Alami Kesulitan

  NewsINH, Bab Al-Hawa – Sebuah konvoi kecil yang membawa bantuan kemanusiaan menyeberang dari Turki ke Suriah barat laut yang dikuasai pemberontak pada Kamis (9/2/2023) kemarin. Truk konvoi PBB itu membawa obat-obatan, selimut, tenda, dan perlengkapan perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi korban gempa di Suriah. Sebelum konvoi enam truk melintasi, satu-satunya kargo yang melewati penyeberangan Bab al-Hawa di perbatasan Turki-Suriah adalah aliran jenazah korban gempa bumi. Para penyintas yang menangis membawa jenazah orang yang mereka cinta dengan terbungkus seprai, sementara yang lain menunggu di pihak Suriah untuk menerimanya. Berdasarkan kesepakatan di Dewan Keamanan PBB, Bab al-Hawa adalah satu-satunya penyeberangan yang diizinkan oleh PBB untuk mengirimkan bantuan dari Turki ke daerah Suriah. Namun setelah gempa, jalanan di penyeberangan itu rusak, dan tumpukan puing menghalangi sekitar penyeberangan. Hal ini menjadi kendala PBB untuk mengirimkan bantuan. Kelompok bantuan yang lebih kecil dilaporkan melintasi perbatasan lain untuk mencapai Suriah. Tetapi pejabat PBB enggan untuk melanggar protokol. Beberapa pihak mengkritik PBB karena tidak mengambil tindakan luar biasa untuk memberikan bantuan setelah gempa bumi. Karam Shaar, seorang sarjana nonresiden di Middle East Institute mengatakan, organisasi dunia seharusnya melanggar protokol dan menggunakan penyeberangan lain ke Suriah atau menyediakan penerjunan udara. Bantuan lintas batas bermuatan politik. Pemerintah Suriah dan sekutu utama Rusia mendorong pengiriman dari Damaskus, ketimbang Turki. Pejabat Damaskus bersikeras mereka siap untuk mendistribusikan bantuan di seluruh Suriah. Tetapi para kritikus mengatakan pemerintah Presiden Bashar Assad memiliki sejarah memblokir atau salah mengarahkan bantuan yang ditujukan untuk daerah yang dikuasai pemberontak. “Assad memiliki sejarah panjang mempolitisasi bantuan, mengalihkannya ke para pendukungnya, atau menjualnya di pasar gelap,” kata Shaar. Kru penyelamat lokal mengatakan, penundaan bantuan dapat menelan lebih banyak nyawa. Kurangnya alat berat dan peralatan lainnya memaksa penyelamat membersihkan puing-puing dengan apa pun yang mereka miliki, termasuk tangan kosong. “Setelah 50 jam bekerja, kami mengeluarkan seorang pria dan gadis kecil hidup-hidup,” ujar Abada Zikri, seorang responden pertama dari kelompok bantuan White Helmets. Zikri mengatakan, salah satu penyelamatan tersebut terjadi di Harem, sebuah kota berpenduduk sekitar 20.000 orang di Provinsi Idlib, Suriah. White Helmets kehilangan setidaknya empat sukarelawan dalam gempa tersebut. Gempa juga menewaskan dua pegawai Komite Penyelamatan Internasional dan beberapa orang dari daerah yang bekerja dengan PBB dalam pengiriman bantuan. Sementara konvoi pada Kamis (9/2/2023) adalah pengiriman yang tertunda dari sebelum gempa. PBB akan mengirim lebih banyak konvoi bantuan tanggap gempa dalam waktu dekat. “Hari ini hanyalah permulaan,” ujar Sanjana Quazi, yang menjalankan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di sisi perbatasan Turki. Di Damaskus, parlemen pada Kamis menyerukan pencabutan segera sanksi yang dipimpin Barat terhadap Suriah. Sebelumnya Bulan Sabit Merah Suriah mendesak hal yang sama di tengah kekurangan bahan bakar dan peralatan yang tidak mencukupi. Gempa juga merusak Bendungan Afrin, atau sering disebut Bendungan Maydanki, di Suriah utara. Beton bendungan retak terbuka pada Kamis, dan membanjiri desa barat laut Tlool di wilayah Salqin, di kantong pemberontak. Banjir sebagian menenggelamkan bangunan yang tahan gempa. Penduduk di daerah itu bergegas mengumpulkan barang-barang pribadi yang dapat mereka temukan dan memasukkannya ke dalam truk. Banjir semakin memperparah kesengsaraan para pengungsi Suriah. Korban tewas gempa pada Kamis meningkat. Lebih dari 1.900 tewas di kantong yang dikuasai pemberontak dan lebih dari 1.200 tewas di wilayah yang dikuasai pemerintah. Penasihat Assad Bouthaina Shaaban mengatakan kepada London’s Sky News, Suriah bersedia menerima bantuan dari negara mana pun di dunia, kecuali Israel. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengecam permintaan Damaskus untuk pencabutan sanksi. Mereka mengatakan tindakan tersebut mempengaruhi pemerintah Assad. Tetapi beberapa warga Suriah yang tinggal di luar negeri mengatakan di media sosial bahwa, platform penggalangan dana online telah memblokir upaya mereka untuk mengirim uang ke Suriah karena sanksi tersebut. Sementara, beberapa pesawat dari sekutu utama Assad, yaitu Iran dan Rusia, serta beberapa negara Uni Emirat Arab, Mesir dan Irak telah menerbangkan bantuan ke Damaskus dan Aleppo.   Sumber: Republika #PrayForTurki-Suriah