-
NewsINH, Gaza – Pasukan Israel telah membom sebuah sekolah yang berubah menjadi tempat penampungan di Jalur Gaza, dan merenggut korban jiwa sedikitnya 18 orang, termasuk enam anggota staf Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Para saksi mata mengatakan serangan Rabu, 11 September 2024, terhadap sekolah al-Jaouni di kamp pengungsi Nuseirat membuat para wanita dan anak-anak terluka, sementara UNRWA mengatakan bahwa jumlah korban di antara stafnya merupakan “jumlah korban jiwa tertinggi” dalam satu insiden selama perang 11 bulan ini. Apa komentar internasional? Wakil Direktur Senior UNRWA di Gaza Sam Rose, wakil direktur senior UNRWA di Gaza, mengatakan bahwa organisasi tersebut menghadapi salah satu hari tersulitnya setelah serangan terhadap sebuah sekolah yang dikelolanya yang menewaskan enam anggota stafnya. “Para staf di kantor sangat terkejut,” kata Rose kepada Al Jazeera dari Khan Younis. “Mereka berduka. Mereka putus asa.” “Skala dan kecepatan insiden yang terjadi terkadang terlalu sulit bagi kami untuk memahaminya,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ini merupakan kali kelima sekolah al-Jaouni yang dikelola UNRWA menjadi sasaran perang. Ketika ditanya apakah UNRWA akan terus beroperasi meskipun ada ancaman terhadapnya, Rose mengatakan, “Kami kehabisan pilihan.” “Ruang di mana kami dapat beroperasi secara geografis, dan bahkan secara konseptual dan eksistensial, semakin sempit. Dan staf kami, yang bekerja setiap hari, sepanjang waktu” tidak memiliki perlindungan yang layak mereka dapatkan, katanya. Qatar Kementerian Luar Negeri Qatar “mengutuk keras” pengeboman Israel terhadap sekolah al-Jaouni yang dioperasikan oleh UNRWA. Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di X, kementerian tersebut menyebut serangan tersebut sebagai “pembantaian mengerikan” yang menegaskan “pendekatan kriminal Israel dan pengabaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional”. “Kami mengulangi seruan untuk penyelidikan internasional yang mendesak, termasuk pengiriman penyelidik independen PBB untuk memastikan fakta-fakta terkait penargetan terus menerus oleh penjajah Israel terhadap sekolah-sekolah dan tempat penampungan bagi para pengungsi,” kata kementerian tersebut. Palestina Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk serangan Israel terhadap sekolah al-Jaouni di kamp pengungsi Nuseirat, Gaza, dan menyebutnya sebagai “pembantaian yang mengerikan”. Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan internasional kepada warga Palestina dan menghentikan “perang pemusnahan dan pengusiran terhadap rakyat kami”. Kementerian tersebut juga menyerukan agar para pegawai UNRWA dan pekerja kemanusiaan lainnya dilindungi dari “kebrutalan penjajah”. Dirjen WHO Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengutuk serangan Israel ke sekolah al-Jaouni di Gaza tengah, dan mengatakan “pembantaian di Gaza harus dihentikan”. “Tidak ada kata-kata yang dapat mencerminkan kengerian dan kehilangan nyawa yang sebenarnya di Gaza,” tulisnya di X. “Rumah sakit, sekolah, dan tempat penampungan telah berulang kali dibombardir, yang mengakibatkan kematian warga sipil dan kemanusiaan.” Komisaris Jenderal UNRWA Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengutuk pengeboman Israel terhadap sekolah al-Jaouni yang menewaskan enam stafnya, sehingga jumlah pegawai UNRWA yang terbunuh di Gaza menjadi sedikitnya 220 orang. “Pembunuhan yang tak berujung dan tidak masuk akal, hari demi hari,” kata Lazzarini dalam sebuah pernyataan. “Staf kemanusiaan, tempat dan operasi telah secara terang-terangan dan tak henti-hentinya diabaikan sejak awal perang.” Dia menyerukan gencatan senjata dan akuntabilitas dengan mengatakan, “Semakin lama impunitas berlaku, hukum humaniter internasional & Konvensi Jenewa akan menjadi tidak relevan.” Yordania Kementerian Luar Negeri Yordania telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengecam serangan Israel terhadap sekolah al-Jaouni yang dioperasikan oleh PBB di Gaza tengah, yang menewaskan sedikitnya 18 orang, termasuk enam staf PBB. “Pelanggaran Israel yang terus berlanjut terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional merupakan akibat dari tidak adanya sikap internasional yang kuat dan tegas,” demikian pernyataan yang dikaitkan dengan juru bicara kementerian tersebut, Sufyan Qudah. Pernyataan tersebut juga menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, “untuk mengambil langkah segera dan tegas untuk menghentikan kejahatan terhadap rakyat Palestina”. Dosen Sejarah di Georgetown University, Qatar Kurangnya akuntabilitas yang dihadapi Israel setelah serangan-serangan sebelumnya telah memungkinkan pembantaian terbaru terjadi di sekolah al-Jaouni yang dioperasikan oleh PBB di Gaza tengah, Abdullah Al-Arian, asisten profesor sejarah di Universitas Georgetown di Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera. “Ini adalah hasil dari impunitas total,” katanya, mengacu pada pemogokan tersebut. “Kita telah menjadi begitu peka terhadap tingkat kekejaman [di] sekolah dan rumah sakit sehingga kita lupa bahwa pada awalnya hal ini dianggap sebagai sesuatu yang terlarang.” Al-Arian mengatakan bahwa Israel telah “menguji batas-batas yang dapat diterima” oleh masyarakat internasional dan meningkatkan kekerasan di Gaza. “Ini jelas bagaimana kampanye genosida berlangsung,” katanya. Al-Arian menambahkan bahwa penargetan fasilitas dan staf UNRWA merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendelegitimasi dan mengkriminalisasi badan tersebut, yang dipandang Israel sebagai penghalang bagi tujuannya untuk mencabut status pengungsi Palestina. Jerman Jerman telah bergabung dengan daftar negara yang terus bertambah yang berbicara menentang pembunuhan enam staf PBB di sebuah sekolah di Gaza tengah yang dibom Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan, “Para pekerja bantuan kemanusiaan tidak boleh menjadi korban roket… kematian enam staf UNRWA di sebuah sekolah di Nuseirat sama sekali tidak dapat diterima… tentara Israel memiliki tanggung jawab untuk melindungi staf PBB dan pekerja bantuan.” Kepala Diplomat Uni Eropa Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan bahwa ia “marah” atas terbunuhnya enam staf UNRWA setelah serangan Israel ke sekolah al-Jaouni di pusat kota Gaza. Diplomat tertinggi Uni Eropa itu mengatakan bahwa pengabaian prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, terutama perlindungan warga sipil, tidak dapat dan tidak boleh diterima oleh masyarakat internasional. Senator Demokrat Senator dari Partai Demokrat Bernie Sanders mendesak pemerintah AS untuk menghentikan pendanaan perang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Gaza. “Minggu ini: 19 orang tewas; puluhan lainnya terluka dalam sebuah serangan di ‘zona kemanusiaan’ di Gaza. Seorang warga Amerika ditembak di kepala di Tepi Barat. Sekarang, sebuah sekolah dibom, menewaskan 14 orang, termasuk 6 pekerja bantuan PBB,” tulisnya di X. “Cukup sudah. Tidak ada lagi uang untuk mesin perang Netanyahu.” Sekjen PBB Sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam akun X mengatakan, “Apa yang terjadi di Gaza benar-benar tidak dapat diterima. Sebuah sekolah yang menjadi tempat penampungan bagi sekitar 12.000 orang dihantam serangan udara Israel hari ini. Enam orang dari rekan-rekan di UNRWA termasuk di antara mereka yang tewas.” Sumber: Tempo
-
NewsINH, Gaza – Ditengah kondisi yang sangat sulit akibat pengawasan ketat masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza oleh pihak ototiras Israel. Lembaga Kemanusiaan Internasional Networking for Humanitarian (INH) berhasil mendistribusiakan paket bantuan kemanusiaan hingga ke titik-titik krusial seperti kamp pengungsian yang ada di wilayah Jalur Gaza Selatan. “Alhamdulillah dengan kerja keras dan tak pernah lelah, tim kami di lapangan bisa melakukan distribusi program bantuan kemanusiaan hingga ke kamp pengusiaan yang ada di wilayah Khan Younis, Gaza Selatan,” kata Lukmanul Hakim Presiden Direktur INH, Rabu (17/1/2024). Menurutnya, para relawan INH yang merupakan warga lokal Gaza ini mendistribusikan paket bantuan kemanusiaan berupa buah-buahan dan sayuran langsung dibagikan kepada para korban perang yang jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa. “Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan INH, dan kami salurkan secara bertahap mengingat situasi dan kondisi di jalur Gaza yang belum kondusif,” jelasnya. Bantuan logistik yang disalurkan saat ini berupa sayuran dan buah-buhan yang merupakan produk lokal yang tersisa saat ini dan dibeli secara langsung dari petani-petani lokal yang ada di Jalur Gaza. Lukman mengakui, lambatnya distribusi bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza secara langsung itu lantaran sulitnya akses pengiriman baik barang-barang logistik maupun dana. Pasalnya, pihak Israel hingga hari ini masih membatasi jumlah barang dan truk pengangkut logistik yang akan masuk kedalam wilayah Gaza terutama melalui gerbang Raffa. “INH berkomitmen untuk terus berupaya melakukan eksekusi program-program kemanusiaan di Palestina terutama di Jalur Gaza, semoga saja kondisi Gaza semakin membaik dan semua program penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza bisa berjalan secara maksimal,” tegasnya. Saat ini, ratusan ribu warga sipil di Gaza hidup dalam keterbatasan. Mereka sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pihak luar. Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan dan selalu membantu rakyat Palestina khususnya Gaza yang hidup dalam bayang-bayang peperangan. Sementara itu, Koordinator Relawan INH Gaza Suhaib Abu Daqqa mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini masih peduli dan membantu warga Palestina di Gaza. Saat ini lebih dari 1,2 juta warga Gaza kehilangan tempat tinggal. Mereka menjadi pengungsi akibat agresi Israel yang tak kunjung henti hampir semua wilayah di Gaza tak lagi aman. “Mereka juga membutuhkan tempat tidur dan tempat tinggal. selimut, dan mereka membutuhkan tenda, karena mereka tidak memiliki tempat berlindung.” jelasnya. Rencananya, ia akan terus bergerak untuk menyasar kamp-kamp pengungsi yang ada di wilayah selatan Gaza dan membagikan bantuan logistik lainya baik makanan, pakaian maupun obat-obatan. Serangan Israel ke jalur Gaza sudah berlangsung lebih dari tiga bulan, tercatat 24 ribu nyawa warga sipil Gaza melayang dan 7 ribu lebih masih dinyatakan hilang. lebih dari setengah korban yang meninggal dunia adalah perempuan dan anak-anak. S erangan Israel di Jalur Gaza juga merusak infrastruktur bangunan, fasilitas umu, dan rumah warga. (***) Salurkan donasi terbaikmu untuk Gaza, Palestina melaui link official kami di : – Kitabisa – Mayar
-
NewsINH,Palestina – Belum genap 24 jam pengumuman gencatan senjata selama 4 hari kedepan disepakati. Pertukaran 50 sandera yang ditawan Hamas dengan 150 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel ditunda hingga hari Jumat (24/11/2023). Gencatan senjata sementara antara kedua pihak pun juga tertunda. “Pelepasan akan dimulai sesuai kesepakatan awal antara para pihak, dan tidak sebelum hari Jumat,” kata Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi dalam sebuah pernyataan, Kamis (23/11/2023) kemarin. Berbagai media Israel dan Arab juga melaporkan bahwa penundaan pertukaran tahanan dan sandera telah menyebabkan gencatan senjata Israel-Hamas tertunda. Seorang sumber Israel mengatakan kepada surat kabar Haaretz bahwa pertempuran di Gaza tidak akan berhenti selama belum ada batas waktu yang pasti untuk perjanjian dengan Hamas. BBC juga melaporkan bahwa sumber pemerintah Israel mengatakan akan ada penundaan gencatan senjata, yang diperkirakan akan dimulai pada pukul 10.00 pagi pada hari Kamis dan pembebasan sandera diperkirakan akan dimulai segera setelahnya. Sementara itu, seorang pejabat Israel mengatakan kepada kantor berita AFP pada Kamis pagi bahwa pertempuran antara Israel dan Hamas tidak akan berhenti “sebelum hari Jumat”. Dilain pihak, Pemerintah Iran memperingatkan ancaman meluasnya perang Israel-Hamas di Gaza jika gencatan senjata tidak diperpanjang. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian saat mengunjungi Beirut, Lebanon, pada Rabu kemarin. “Jika gencatan senjata ini dimulai besok, jika tidak dilanjutkan, kondisi di kawasan tidak akan sama seperti sebelum gencatan senjata dan cakupan perang akan meluas,” katanya kepada saluran televisi Al-Mayadeen. “Kami tidak berupaya memperluas cakupan perang,” ujarnya. “Jika intensitas perang meningkat, setiap kemungkinan akan memperluas cakupan perang,” paparnya, yang dilansir Al Arabiya, Kamis (23/11/2023). Israel dan Hamas pada Rabu mengatakan mereka telah menyetujui gencatan senjata selama empat hari dalam perang Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Hamas akan membebaskan sedikitnya 50 sandera yang mereka tawan dalam serangan mematikan ke Israel pada 7 Oktober. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sedikitnya 150 tahanan Palestina dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza setelah lebih dari enam minggu melakukan pengeboman. Amir-Abdollahian mengatakan Iran melihat dua pilihan yang diambil Israel. “Pertama, gencatan senjata kemanusiaan yang berubah menjadi gencatan senjata permanen,” katanya. “Kedua adalah dengan mengancam rakyat Palestina, maka rakyat Palestina akan memutuskan sendiri,” ujarnya. “[Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu tidak dapat mewujudkan mimpinya untuk menghancurkan Hamas,” imbuh diplomat top Iran tersebut. “Kami mendukung keputusan apa pun yang diambil Hamas,” sambung Amir-Abdollahian. Dalam kunjungan keduanya ke Lebanon sejak perang Israel-Hamas dimulai, diplomat Iran itu bertemu dengan pejabat senior Lebanon dan Palestina. Sementara itu, di perbatasan antara Lebanon dan Israel telah terjadi peningkatan baku tembak, terutama antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, serta kelompok-kelompok Palestina. Hal itu meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih luas. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menekankan perlunya gencatan senjata total dan menghentikan agresi Israel di Gaza. “Mikati juga mendesak negara-negara berpengaruh untuk menekan Israel agar menghentikan serangannya terhadap Lebanon selatan, dan menghentikan penargetan terhadap warga sipil dan jurnalis pada khususnya,” kata Kantor Mikati. Sumber:Sindonews
-
NewsINH, Jakarta – Krisis kamanusiaan akibat bencana perang di jalur Gaza, Palestina mengundang perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia. Negara dengan populasi muslim terbesar didunia ini terus berdiri dan berjuang bersama rakyat Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaanya. Namun sayangnya, tak semuda apa yang dibayangkan dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalaur Gaza, Palestina. Padahal, jutaan rakyat Palestina di Jalur Gaza kini tengah menanti bantuan kemanusiaan dari masyarakat dunia. Pasalnya, serangan yang dilancarkan militer Israel saat ini telah merusak dan memporak porandakan wilayah yang telah terblokade sejak tahun 2005 silam. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan alur pengiriman bantuan yang akan didistribusikan ke Gaza. Proses pengiriman tersebut melalui banyak tahap dengan bantuan dari pihak-pihak lain yang sudah diverifikasi. Iqbal menyatakan, bantuan yang ditujukan untuk warga Gaza semuanya dikumpulkan di Mesir. Kemudian pengiriman ini akan diangkut oleh lembaga kemanusian Bulan Sabit Merah Mesir. Setelah memasuki perbatasan Rafah, bantuan pun dilanjutkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk dibawa ke dalam wilayah kantung Palestina. “Kami hanya kirim ke Mesir, karena dekat dengan perbatasan Rafah. Baru diteruskan Bulan Sabit karena cuma mereka yang authorization, baru sampe Gaza diserahkan ke UNWRA,” ujar Iqbal memberikan penjelasan kepada awak media pada Rabu (1/11/2023) kemarin. Menurut Iqbal, lembaga-lembaga kemanusian tersebut memang yang memiliki mandat untuk mengangkut bantuan agar bisa melewati perbatasan Rafah dan didistribusikan ke warga Gaza. Mereka pun telah sepakat untuk bermitra dengan Indonesia. Bantuan pertama dari Indonesia diperkirakan akan dikirim ke Mesir pada akhir pekan ini. Pengiriman ini merupakan hasil dari sumbangan pemerintah dan warga Indonesia yang menyalurkannya kepada lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kemlu. Iqbal menyatakan, lembaga yang secara resmi bekerja sama dengan Kemlu untuk menyalurkan bantuan adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Humanitarian Forum Indonesia, dan Baznas. “Ini mitra kami menyalurkan bantuan dan kumpulkan dana tersebut,” ujar Iqbal. PMI telah mengumpulkan Rp2.9 miliar dan akan diberikan dalam bentuk hygiene kit, kantong mayat, genset. Direncanakan akan ada tabung oksigen yang dikirimkan dalam bantuan jika memang diperbolehkan oleh otoritas terkait. Sedangkan Humanitarian Forum Indonesia telah mengumpulkan Rp5 miliar dan akan disalurkan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama ini akan disalurkan dalam bentuk makan siap saji yang dapat bertahan hingga enam bulan, selimut, dan matras senilai Rp2.5 miliar. Baznas telah berhasil mengumpulkan Rp10 miliar dalam tiga hari penggalangan dana untuk bantuan ke Gaza. Penyaluran tahap pertama akan dirilis sebesar Rp1.7 miliar dalam bentuk makanan, obat-obatan, kebutuhan dapur, pakaian dingin, dan selimut. Sementara itu, sejumlah lembaga Non Goverment Organization (NGO) yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan bangsa Palestina di Indonesia juga jumlahnya sangat besar. Bahkan, secara langsung mereka telah mendistribusikan ke wilayah kantong-kantong pengungsi Palestina khusunya di Gaza. Salah satunya adalah, Lembaga Kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) yang telah sejak awal terjadinya agresi Israel di jalur Gaza sudah menyalurkan bantuan kemanusiaan baik logistik berupa makanan, kupon belanja maupun bantuan kemanusiaan lainya. (***)
-
NewsINH, Palestina – Otoritas Israel terus melakukan upaya penekanan dan penindasan terhadap warga Palestina. Tak hanya pada bidang ekonomi, politik maupun sosial. Dalam bidang pendidikan negeri zionis tersebut juga terus mengupayakan generasi penerus bangsa Palestina terus mengalami keterbatasan. Terbukti, dilansir dari sejumlah media, nasib pendidikan anak-anak Palestina kian tak menentu di bawah penjajahan Israel. Mulai dari sekolah-sekolah yang terancam tutup, serangan-serangan militer yang berlanjut hingga penyitaan buku-buku pelajaran. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia mengajak dunia untuk melindungi pendidikan anak-anak Palestina dari penjajahan Israel. Kedutaan mengatakan setiap penderitaan anak Palestina akibat kebijakan-kebijakan penjajahan Israel tidak boleh hanya dilihat sebagai statistik. “Negara Palestina mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang menentukan untuk melindungi hak pada pendidikan, menyediakan dukungan yang diperlukan untuk Sistem Pendidikan Palestin dan mengecam kebijakan-kebijakan Israel yang tak memiliki dasar hukum,” kata pernyataan Kedutaan Besar Palestina pada Kementerian Luar Negeri Indonesia dan semua misi diplomatiknya. Pernyataan ini juga ditunjukan pada Misi PBB dan lembaga khususnya, Delegasi Uni Eropa, Sekretariat ASEAN, Misi Permanen ASEAN, dan parlemen Indonesia. Dalam pernyataan ini Kedutaan Besar Palestina mengajak masyarakat internasional untuk bertindak sesuai hukum internasional dan resolusi PBB terkait untuk melindungi anak-anak Palestina dan akses mereka pada pendidikan. “Negara Palestina mendesak dukungan masyarakat internasional untuk segera bertindak, sesuai dengan hukum internasional, termasuk resolusi terkait untuk mengatasi situasi ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi pendidikan, terutama menjelang Hari Perlindungan Pendidikan Internasional,” kata kedutaan. Dalam lembar fakta yang tercantum dalam pernyataan tersebut, Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia mencatat sejak 2023, pasukan pendudukan Israel telah membunuh 32 anak Palestina. Sebagian besar dengan menembakan peluru tajam ke tubuh bagian atas mereka. Pada tahun ini pasukan Israel juga melukai lebih dari 1.000 anak-anak Palestina. Penahanan sewenang-wenang, penahanan rumah, menahan mereka di pos pemeriksaan, dan pembongkaran sekolah-sekolah juga banyak dilakukan. Sepanjang 2023, Israel telah menahan lebih dari 882 anak Palestina, termasuk 43 anak di Kota Yerusalem selama bulan Maret. Hingga saat ini masih terdapat 160 anak yang ditahan pihak berwenang Israel termasuk 21 di penahanan administratif Israel. Lebih dari 1,3 juta anak Palestina yang kembali ke sekolah harus melewati jalur yang berbahaya. Ancamannya berasal dari pasukan Israel maupun penduduk Yahudi. Selama paruh pertama 2023 lebih dari 433 peristiwa intervensi pasukan Israel pada sistem pendidikan Palestina, berdampak pada sekitar 50 ribu anak-anak, dengan rata-rata 2 insiden setiap hari. Pada paruh pertama tahun 2022 untuk di Tepi Barat saja, PBB mencatat 115 pelanggaran yang melibatkan pendidikan termasuk menembakan gas air mata, granat kejut atau menembakan peluru karet. Intimidasi pasukan dan penduduk Israel di daerah pendudukan terjadi di sekolah-sekolah. Mempersulit siswa-siswi Palestina tiba di kelas. Hampir 8 ribu anak terdampak. Menurut UNICEF beberapa bulan terakhir pihak berwenang pendudukan Israel membongkar tiga sekolah di Tepi Barat termasuk Sekolah Dasar Ein Samiya yang dibongkar pada 17 Agustus 2023, beberapa hari sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dua sekolah juga dihancurkan antara tahun 2010 dan 2022. Pendudukan Israel menggelar 36 pembongkaran yang mengincar 20 sekolah dan 9 taman kanak-kanak. Beberapa diantaranya mengalami pembongkaran lebih dari sekali. Kedutaan mengatakan perlu dicatat angka ini tidak termasuk pembongkaran sekolah di Gaza. Pada Senin (4/9/2023) awal pekan kemarin, pasukan Israel menyita buku-buku pelajaran Palestina dari para siswa di gerbang Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Kantor berita Wafa melaporkan, buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Palestina disita, karena tercetak bendera Palestina di buku tersebut. Saksi mata mengatakan kepada Anadolu Agency, siswa dari dua sekolah yang terletak di dalam halaman Al-Aqsa dihentikan oleh pasukan Israel. Wakaf Islam Yerusalem, atau Departemen Wakaf mengatakan, beberapa buku pelajaran disita dan para siswa dibolehkan pergi ke sekolah. Para pendidik Palestina sebelumnya mengatakan, pihak berwenang Israel bertujuan untuk menghilangkan kurikulum mereka demi mendukung buku pelajaran versi Israel. Langkah ini sebagai upaya untuk mengikis identitas Palestina dan memutarbalikkan sejarah. Dilaporkan Middle East Eye, Selasa (5/9/2023), konten akademis yang ingin disensor oleh Israel mencakup logo Otoritas Palestina, bendera Palestina, pelajaran yang membahas perjuangan Palestina melawan pendudukan, hak untuk kembali dan tahanan, pemukiman, imigrasi pemukim ke Palestina, pos pemeriksaan militer, intifada, pengungsian desa, dan menganggap Zionisme sebagai gerakan politik rasis. Pekan lalu, polisi menyita buku pelajaran yang dikirimkan ke sebuah sekolah swasta di Kota Tua Yerusalem Timur. Pasukan Israel juga menangkap pegawai sekolah Palestina yang mengemudikan kendaraan pengiriman tersebut. Bulan lalu, Israel mengumumkan telah mengalokasikan investasi senilai 843 juta dolar AS investasi di wilayah pendudukan Yerusalem Timur untuk berbagai bidang, termasuk pendidikan untuk tahun 2024 dan 2028. Hal ini dipandang oleh beberapa orang sebagai upaya lebih lanjut untuk memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Investasi tersebut akan mencakup peningkatan jumlah siswa yang menerima ijazah sekolah menengah atas berdasarkan kurikulum Israel. Sebanyak 18 persen sekolah di Yerusalem Timur telah memilih untuk mengajarkan kurikulum Israel, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk belajar di universitas-universitas Israel. Namun sebagian besar pelajar Palestina di Yerusalem terus mempelajari kurikulum Palestina. Sebagian besar pelajar Palestina melanjutkan studi di institusi pendidikan tinggi di wilayah pendudukan Tepi Barat atau di tempat lain di dunia Arab dan sekitarnya. Kelompok hak asasi manusia telah lama menyatakan, warga Palestina mempunyai hak untuk memilih kurikulum mereka sendiri berdasarkan konvensi internasional. Pasal 50 Konvensi Jenewa Keempat dan Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak masyarakat yang berada di bawah pendudukan untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan keyakinan mereka, dan untuk melindungi budaya serta warisan mereka dari perubahan atau distorsi. Sumber: Republika/Berbagai Sumber
