NewsINH, Istanbul – Pemerintah Maldives atau Maladewa secara resmi melarang pemegang paspor Israel memasuki wilayah negaranya. Keputusan itu diumumkan oleh Presiden Mohamed Muizzu pada Selasa (15/4/2025) kemarin, sebagai bentuk penolakan terhadap kampanye militer brutal Israel di Jalur Gaza.
Kebijakan tersebut menyusul pengesahan Amandemen Ketiga terhadap Undang-Undang Imigrasi Maladewa yang telah disetujui oleh Majelis Rakyat (People’s Majlis) pada 15 April lalu, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan Kantor Presiden.
Dalam unggahannya di Facebook, Presiden Muizzu menyebut amandemen tersebut sebagai “refleksi yang jelas dari sikap kami terhadap kekejaman yang terus berlangsung di Palestina,” seraya menegaskan bahwa negara kepulauan di Samudera Hindia itu “menyatakan kembali solidaritas yang tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina.”
Kantor Presiden Maladewa itu juga menyatakan bahwa pengesahan amandemen tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam merespons “kekejaman yang terus berlanjut dan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina.”
“Maladewa terus menyerukan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional, dan secara konsisten menyuarakan kecaman terhadap tindakan Israel di berbagai forum internasional,” lanjut pernyataan tersebut.
Pemerintah Maladewa juga kembali menegaskan dukungan jangka panjang terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi PBB dan norma hukum internasional.
Sementara itu, Wall Street Journal (WSJ), mengutip sejumlah pejabat Mesir dan Israel, melaporkan bahwa tentara Israel (IDF) telah menguasai lebih dari 30 persen wilayah Jalur Gaza sejak melakukan aksi serangan pada Maret lalu.
Sebagian besar wilayah yang direbut berada di bagian selatan dari Jalur Gaza, tempat tentara Israel telah menciptakan “koridor keamanan” yang sepenuhnya mencakup kota Rafah di perbatasan dengan Mesir, kata laporan itu pada Selasa (15/4/2025) dikutip dari Anadolu.
IDF juga berencana untuk memperluas zona keamanan tersebut di bagian utara dari daerah kantong Palestina itu, tambah laporan tersebut.
Sebelumnya pada 18 Maret, Israel melanjutkan serangan dengan brutal di Jalur Gaza.
Otoritas Israel berdalih bahwa serangan itu dilakukan dengan alasan penolakan Hamas untuk menerima rencana AS untuk memperpanjang gencatan senjata, yang berakhir pada tanggal 1 Maret.
Selain itu, Israel juga memutus pasokan listrik ke pabrik desalinasi di Jalur Gaza dan menutup akses masuk bagi truk yang membawa beragam bantuan kemanusiaan.
Sumber: Sputnik-OANA/Anadolu