Bungkam Kebebasan Pers, Netanyahu Tutup Kantor Media Aljazeera di Israel

Bungkam Kebebasan Pers, Netanyahu Tutup Kantor Media Aljazeera di Israel

NewsINH, Palestina – Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Natanyahu pada Minggu, 5 Mei 2024, memutuskan menutup operasional media Al Jazeera di Israel menyusul perang Gaza yang masih berkelanjutan. Bukan hanya itu, media asal Qatar itu pun dianggap sebagai ancaman keamanan nasional Israel.

“Saluran penghasut Al Jazeera akan ditutup oleh Israel,” demikian unggahan Netanyahu setelah dilakukan pemungutan suara yang hasilnya bulat ingin Al Jazeera angkat kaki dari Negeri Bintang Daud.

Kementerian Komunikasi Israel menanda-tangani perintah untuk segera mengambil tindakan. Setidaknya satu anggota parlemen Israel mengatakan Al Jazeera sebenarnya bisa berusaha memblokade keputusan parlemen Israel itu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Keputusan parlemen Israel itu termasuk menutup kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan broadcasting, memutus channel Al Jazeera dan perusahaan-perusahaan satelit yang bekerja sama dengan Al Jazeera dan memblokir website Al Jazeera yang ada di Negeri Bintang Daud.

Al Jazeera didanai oleh Pemerintah Qatar dan sudah secara tegas mengkritik operasi militer Israel di Gaza. Al Jazeera mewartakan hampir setiap jam perkembangan perang Gaza. Pernyataan Israel itu tidak menyebutkan operasional Al Jazeera di Gaza.

Sebelumnya pada bulan lalu, parlemen Israel meratifikasi sebuah undang-undang yang untuk sementara akan mengizinkan penutupan media-media asing dengan alasan mengancam keamanan nasional Israel. Pada Minggu, 5 Mei 2024, Al Jazeera belum mau berkomentar perihal ini. Sebelumnya Al Jazeera menolak tuduhan telah menjadi ancaman bagi keamanan Israel, dan menyebut upaya menutup Al Jazeera sama dengan tindakan pembungkaman.

Undang-undang Israel itu juga mengizinkan Netanyahu dan kabinetnya menutup kantor Al Jazeera di Israel dalam tempo 45 hari, di mana batas waktu ini bisa diperbaharui lagi hingga akhir Juli 2024 atai sampai berakhirnya operasi militer di Gaza.

Qatar yang menjadi menampung para pemimpin Hamas, mencoba memediasi upaya genatan senjata dan pembebasan sandera demi berhentinya perang Gaza.

Sumber: Reuters / Tempo