Berita, indonesia, Info, inspirasi, internasional, Internasional, Palestina

Indonesia Buka Layanan Calling Visa bagi Israel

pelayanan-imigrasi-dibuka-kembali-2020
pelayanan-imigrasi-dibuka-kembali-2020

Foto: Pemerintah buka layanan visa bagi Israel dan tujuh negara lain. (CNN Indonesia)

News INH – Pemerintah Indonesia baru-baru ini membuka layanan calling visa untuk delapan negara, salah satunya Israel.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang menjelaskan bahwa uji coba pembukaan pelayanan telah dilakukan pada Jumat (20/11) lalu. Selanjutnya para penjamin orang asing dari negara subjek calling visa bisa mengajukan permohonan melalui website www.visa-online.imigrasi.go.id, demikian laporan CNN menyebutkan.

“Uji coba pelayanan telah kami lakukan sebelumnya dan Senin (23/11) nanti akan kami buka pelayanan e-Visa bagi subjek calling visa untuk tujuan penyatuan keluarga, bisnis, investasi, dan bekerja, ” jelas Arvin melalui keterangan tertulis, Selasa (24/11).

BACA JUGA: Anak Muda Diminta Ingat Perjuangan Palestina untuk Indonesia

Ketujuh negara lain yang mendapatkan pelayanan yang sama adalah Afghanistan, Guinea, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia.

Pada dasarnya, Calling Visa dengan visa biasa itu sama, namun ada prosedur tambahan dalam proses penerbitannya, yakni melalui rapat oleh tim yang berwenang, karena calling visa merujuk pada layanan visa yang dikhususkan untuk warga dari negara-negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu.

“Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian, ” ujar Arvin.

Arvin mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan permohonan e-Visa bagi warga negara subjek calling visa melibatkan tim penilai yang terdiri dari:
a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Kementerian Dalam Negeri;
c. Kementerian Luar Negeri;
d. Kementerian Tenaga Kerja
e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Kejaksaan Agung;
g. Badan Intelijen Negara;
h. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia; dan
i. Badan Narkotika Nasional.

“Tim ini akan mengadakan rapat koordinasi untuk menilai apakah seseorang layak atau tidak untuk diberikan visa, ” pungkas Arvin.

Namun, bagi Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dari kebijakan Indonesia yang berdiri bersama warga Palestina untuk menentang penjajahan, hal ini bisa memicu polemik warga Indonesia yang mayoritas muslim.(RA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *