NewsINH, Canberra – Pemerintah Australia menegaskan pihaknya tidak akan lagi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Keputusan ini membalikkan keputusan kontroversial oleh pemerintah konservatif sebelumnya.
Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan status kota itu harus diputuskan melalui pembicaraan damai antara Israel dan Palestina, dan bukan melalui keputusan sepihak.
“Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak (solusi dua negara), dan kami tidak akan memindahkan kedubes kami dari Tel Aviv,” kata Penny Wong.
Pemerintah konservatif yang dipimpin oleh Scott Morrison menghadapi reaksi domestik yang meluas atas keputusannya pada 2018 silam untuk mengikuti presiden AS Donald Trump dalam menyebut Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
“Saya tahu ini telah menyebabkan konflik dan kesusahan di sebagian masyarakat Australia, dan hari ini pemerintah berusaha menyelesaikannya,” kata Wong.
Dia menuduh pemerintah Morrison dimotivasi oleh pemilihan sela yang penting di pinggiran pantai tepi pantai Sydney dengan komunitas Yahudi yang cukup besar.
“Kau tahu ini apa? Ini adalah permainan yang sinis, tidak berhasil, untuk memenangkan kursi Wentworth dan pemilihan sela.” jelasnya.
Keputusan 2018 juga menyebabkan kekhawatiran di negara tetangga Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia yang dapat mengganggu stabilitas dan menggagalkan kesepakatan perdagangan bebas.
Sebagian besar negara asing menghindari penempatan kedutaan di kota Tel Aviv karena takut berprasangka pembicaraan damai tentang status akhir kota tua Yerusalem diklaim oleh Israel dan Palestina.
Israel menduduki Yerusalem timur Arab dalam perang Enam Hari 1967 dan kemudian mencaploknya, menyatakan seluruh kota sebagai “ibu kota abadi dan tak terpisahkan.” Sementara Palestina mengklaim bagian timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.
Wong bersikeras bahwa keputusan itu tidak menandakan permusuhan apa pun terhadap Israel.
“Australia akan selalu menjadi teman setia Israel. Kami termasuk di antara negara-negara pertama yang secara resmi mengakui Israel,” katanya.
“Kami tidak akan goyah dalam mendukung Israel dan komunitas Yahudi di Australia. Kami sama-sama teguh dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk dukungan kemanusiaan.”
Keputusan Canberra tidak mungkin mengejutkan pemerintah Israel. Pembalikan kebijakan itu diramalkan dengan penghapusan bahasa di ibu kota Israel di situs web Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
Partai Buruh kiri-tengah, dengan Anthony Albanese sebagai perdana menteri dan Wong sebagai menteri luar negeri, berkuasa mulai sejak Mei 2022 silam.
