NewsINH, Ramallah – Di tengah meningkatnya serangan Israel yang menargetkan pekerjaan mereka, sekitar 150 organisasi Palestina baik regional maupun internasional menyatakan solidaritas penuh terhadap aksi penutupan terhadap tujuh lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang beroperasi di Palestina oleh rezim Zionis Israel.
Dilansir dari kantor berita Palestina, Wafa, Rabu (34/8/2022) tujuh lembaga HAM yang di digrebek dan dipaksa tutup yaitu Addameer Prisoner Support dan Asosiasi Hak Asasi Manusia, Hukum Al-Haq dalam Pelayanan Manusia (Al-Haq), Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina (DCI-P), Komite Kerja Kesehatan (HWC), Persatuan Pertanian Komite Kerja (UAWC), dan Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC).
Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 2022 kemarin, pasukan pendudukan Israel (IOF) menyerbu dan menyegel pintu masuk ke kantor tujuh organisasi Palestina. IOF juga menyita dokumen dan peralatan dan menghancurkan barang-barang di kantor tersebut.
Di pintu organisasi, perintah militer ditinggalkan memerintahkan penutupan kantor berdasarkan Pasal 319 Peraturan Darurat 1945. Perkembangan ini mengikuti 19 Oktober 2021, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz penunjukan enam organisasi masyarakat sipil Palestina terkemuka sebagai organisasi teroris di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme Israel (2016), yang kemudian diperluas ke Tepi Barat pada 3 November 2021 oleh perintah militer yang melarang organisasi yang sama.
Atas aksi kesewenang-weangan Israel, para pendemo melakukan aksi penandatangan pernyataan bersama mendesak masyarakat internasional untuk secara tegas mengutuk Israel terhadap masyarakat sipil Palestina dan taktik untuk lebih menekan kebebasan berekspresi. “Negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mendukung dan melindungi pembela hak asasi manusia Palestina dan memastikan kelanjutan dari pekerjaan mereka yang tak ternilai.” kata koordinator aksi.
Penggerebekan dan penutupan ini merupakan eskalasi terbaru dalam kampanye luas Israel yang bertujuan untuk membungkam dan mendiskreditkan setiap individu atau organisasi Palestina yang berani meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan Israel.
“Penganiayaan organisasi dengan merampas hak-hak dasar dan kebebasan mereka, karena mereka menentang apartheid” adalah metode yang digunakan oleh Israel, yang merupakan tindakan apartheid yang dapat dituntut di bawah Statuta Roma, untuk mempertahankan dominasi dan penindasannya atas rakyat Palestina,” demikian bunyi pernyataan bersama.
“Organisasi tetap pada risiko tambahan penutupan rekening bank, larangan perjalanan dan pembatasan pergerakan, dan penangkapan dan penahanan anggota staf untuk pekerjaan mereka. Serangan Israel terhadap organisasi-organisasi ini menimbulkan ancaman eksistensial bagi organisasi hak asasi manusia Palestina yang independen dan masyarakat sipil yang bekerja untuk memantau dan mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan layanan dasar kepada rakyat Palestina, ”tambah pernyataan itu.
Para penandatangan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menuntut agar Israel segera mencabut penunjukannya atas hak asasi manusia Palestina dan organisasi masyarakat sipil sebagai “organisasi teroris,” membalikkan perintah militer yang menunjuk organisasi dan menutup kantor mereka dan mencabut Undang-Undang Anti-Terorisme (2016) karena tidak memenuhi standar hak asasi manusia.
Selain itu, mereka meminta masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mengakhiri semua tindakan lain yang menyangkal hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dari Palestina.
Terakhir, pernyataan tersebut meminta anggota komunitas internasional untuk melanjutkan dukungan mereka dan meningkatkan pendanaan kepada organisasi dan terlibat dengan lembaga keuangan untuk memastikan transfer dana ke organisasi.
Sumber: Wafa
