NewsINH, Gaza – Kondisi kekurangan pangan dan air bersih di Jalur Gaza kian hari kian memburuk. Jika blokade Israel tak dicabut, dua juta warga Gaza bakal kesulitan bertahan hidup.
Philippe Lazzarini, komisaris jenderal badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, telah memperingatkan bahwa situasi di Gaza “memburuk dengan sangat, sangat cepat”, lebih dari seminggu setelah Israel kembali menghentikan semua pasokan yang memasuki Jalur Gaza.
“Apapun tujuannya, ini jelas merupakan bentuk penggunaan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai alat perang,” kata Lazzarini kepada wartawan di kantor PBB di Jenewa pada hari Senin.
“Sangat penting bahwa bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Gaza lagi untuk mempertahankan kemajuan yang dicapai selama fase pertama gencatan senjata dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” katanya, seraya menambahkan bahwa masih ada risiko kembalinya “kelaparan yang semakin parah” yang terjadi sebelum gencatan senjata baru-baru ini.
Lazzarini mengepalai UNRWA, yang diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina, di Palestina, dan negara-negara tetangganya, sejak Desember 1949.
Badan tersebut menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan, dan hanya dapat digantikan oleh “institusi Palestina yang mampu” di dalam “negara Palestina”, kata Lazzarini berulang kali, di tengah lembaganya yang dilarang oleh pemerintah Israel.
Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) telah memperingatkan bahwa kekurangan air yang parah di Jalur Gaza telah mencapai tingkat kritis. Saat ini hanya satu dari 10 orang yang saat ini dapat mengakses air minum yang aman.
Menurut kantor berita WAFA, pejabat UNICEF di Gaza, Rosalia Poulin, melaporkan bahwa 600.000 orang mendapatkan kembali akses terhadap air minum pada November 2024, tetapi akses tersebut kembali terputus.
Badan-badan PBB memperkirakan bahwa 1,8 juta orang, lebih dari setengahnya adalah anak-anak, sangat membutuhkan bantuan air, sanitasi dan kesehatan, menekankan bahwa situasinya semakin memburuk setelah keputusan untuk memutus aliran listrik ke Jalur Gaza, yang mengganggu operasi desalinasi air yang penting.
Muhannad Hadi, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan bahwa “hukum kemanusiaan internasional sudah jelas” dan Israel harus mengizinkan “masuknya pasokan bantuan tanpa hambatan” ke Gaza.
Hadi mengatakan “pasokan bantuan yang berkelanjutan sangat diperlukan” untuk kelangsungan hidup lebih dari 2 juta warga Palestina yang menderita “kondisi yang tidak terbayangkan” di wilayah yang dilanda perang tersebut.
“Masuknya bantuan untuk menyelamatkan nyawa harus segera dilanjutkan. Penundaan lebih lanjut akan membalikkan kemajuan yang telah kita capai selama gencatan senjata,” kata Hadi dalam sebuah pernyataan.
Aljazirah melaporkan, kini sudah 10 hari tidak ada makanan, bahan bakar atau pasokan medis yang masuk ke Gaza. Pihak berwenang Israel juga mematikan listrik ke pabrik desalinasi di Gaza yang menjadi andalan banyak orang untuk mendapatkan air minum.
Toko roti yang mengandalkan gas untuk memasak ditutup. Dapur komunitas yang mendistribusikan makanan berbuka puasa juga kesulitan untuk mempertahankan layanannya. Rumah sakit berisiko kolaps karena kehabisan bahan bakar.
Sementara itu, kita melihat warga Palestina berjalan-jalan mengumpulkan kayu untuk memasak. Di pasar, banyak produk makanan yang tidak tersedia dan harganya sangat-sangat mahal.
Ribuan warga Palestina mengantri berjam-jam di toko roti di Gaza setiap hari karena kekurangan makanan. Kebanyakan dari mereka hanya mampu mengumpulkan satu potong roti, karena warga mengatakan mereka menghadapi kelaparan setelah Israel menghentikan semua pengiriman bantuan ke daerah kantong Palestina pekan lalu.
Blokade Israel terhadap barang-barang yang memasuki wilayah berpenduduk lebih dari dua juta orang terjadi di tengah upaya untuk menekan Hamas agar menerima perpanjangan tahap pertama perjanjian gencatan senjata. “Ini pada dasarnya adalah kelanjutan perang dengan cara lain,” kata Abdullah Al-Arian, profesor di Universitas Georgetown di Qatar, kepada Aljazirah.
Memperpanjang fase pertama “akan mencapai sebagian besar tujuan Israel, yaitu pengambilan kembali tawanannya dari Gaza, sementara pada saat yang sama tidak harus memenuhi komitmennya, yaitu pengiriman bantuan dan, yang lebih penting, penarikan seluruh pasukannya dari Gaza”, tambahnya.
Sementara itu, Hamas telah “melakukan diskusi dengan tujuan menemukan setidaknya solusi jangka menengah.”
Hamas berulang kali menyerukan segera dimulainya negosiasi tahap kedua gencatan senjata dan menuduh Israel melakukan “pemerasan yang murahan dan tidak dapat diterima” atas keputusannya untuk menghentikan pasokan listrik.
Perdana Menteri Otoritas Palestina (PA) Dr Mohammad Mustafa telah meminta komunitas internasional, khususnya Uni Eropa, untuk memberikan tekanan pada Israel agar membuka perbatasan Gaza, yang telah ditutup selama sembilan hari.
Israel harus membuka kembali perbatasan Gaza dan “mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, pasokan tempat penampungan sementara, dan bahan-bahan rekonstruksi tanpa hambatan”, kata Mustafa dalam pertemuan dengan wakil perdana menteri dan menteri luar negeri Luksemburg, Xavier Bettel.
Israel juga harus mengakhiri “agresinya terhadap rakyat Palestina”, kata Mustafa, termasuk serangan militer Israel ke utara Tepi Barat yang diduduki, di mana pasukannya telah menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, dan memaksa ribuan penduduk setempat mengungsi.
Sumber: Republika
