109 Jurnalis Dibunuh di Jalur Gaza, OKI Kutuk Keras Arogansi Israel

Related Posts

• 

  Alhamdulillah, Palestina Menang Telak di Majelis Umum PBB Israel Harus Angkat Kaki

  NewsINH, New York – Pemungutan suara di Majelis Umum PBB memutuskan mendukung resolusi tidak mengikat Palestina yang menuntut agar Israel mengakhiri “kehadirannya yang melanggar hukum” di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki dalam waktu satu tahun. Hanya 14 negara menolak resolusi itu, termasuk Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel. Hasil pemungutan suara di badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu adalah 124 berbanding 14, dengan 43 abstain. Di antara pihak yang menentang adalah Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel. Resolusi tersebut diadopsi ketika serangan brutal Israel di jalur Gaza mendekati tahun pertamanya dan ketika kekerasan di Tepi Barat mencapai titik tertinggi baru. Meskipun resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum, besarnya dukungan yang diberikan mencerminkan opini dunia yang kian membela Palestina. Tidak ada hak veto di Majelis Umum, tidak seperti di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang. Resolusi tersebut juga menuntut penarikan seluruh pasukan Israel dan evakuasi pemukim dari wilayah pendudukan Palestina “tanpa penundaan.” Dan mereka mendesak negara-negara untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab menjaga kehadiran Israel di wilayah tersebut dan menghentikan ekspor senjata ke Israel jika senjata tersebut dicurigai digunakan di wilayah tersebut. Selain itu, resolusi tersebut menyerukan agar Israel membayar ganti rugi kepada warga Palestina atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukannya dan mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah perdagangan atau investasi yang mempertahankan kehadiran Israel di wilayah tersebut. Keputusan ini muncul sebagai tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Agung PBB pada bulan Juli yang menyatakan bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri. Dalam kecaman besar-besaran terhadap kekuasaan Israel atas tanah yang direbutnya selama perang tahun 1967, Mahkamah Internasional mengatakan Israel tidak mempunyai hak atas kedaulatan atas wilayah Palestina dan melanggar hukum internasional yang melarang perolehan tanah tersebut dengan paksa. Pendapat pengadilan juga tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, Palestina merancang resolusi tersebut untuk mencoba menerapkan keputusan tersebut. Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, menyebut pemungutan suara tersebut sebagai titik balik “dalam perjuangan kita untuk kebebasan dan keadilan.” “Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa pendudukan Israel harus diakhiri sesegera mungkin dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri harus diwujudkan,” katanya. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam pemungutan suara tersebut sebagai “keputusan memalukan yang mendukung terorisme diplomatik Otoritas Palestina.” Pertimbangan Majelis Umum mengenai resolusi tersebut dimulai pada hari Selasa ketika Mansour menekankan bahwa negara mana pun yang berpikir bahwa rakyat Palestina “akan menerima kehidupan sebagai budak” – atau yang mengklaim bahwa perdamaian dapat dicapai tanpa solusi yang adil terhadap konflik Israel-Palestina bukanlah hal yang realistis. “Solusinya tetap menjadi negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel,” ujarnya. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa resolusi tersebut memiliki “sejumlah besar kelemahan.” Dia mengatakan keputusan tersebut melampaui keputusan ICJ dan tidak mengakui bahwa “Hamas adalah organisasi teroris” yang menguasai Gaza atau bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri, katanya. “Dalam pandangan kami, resolusi tersebut tidak membawa manfaat nyata bagi rakyat Palestina,” kata Thomas-Greenfield. “Saya pikir hal ini dapat memperumit situasi di lapangan, memperumit upaya kita untuk mengakhiri konflik, dan menurut saya hal ini menghambat langkah-langkah menuju solusi dua negara.” Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyerahkan laporan kepada Majelis Umum dalam waktu tiga bulan mengenai penerapan resolusi tersebut, “termasuk tindakan apa pun yang diambil oleh Israel, negara-negara lain dan organisasi internasional, termasuk PBB.” “Kami sepenuhnya mematuhi keputusan Mahkamah Internasional,” kata Guterres kepada wartawan. “Saya akan melaksanakan keputusan Majelis Umum terkait hal itu.” Mansour mengatakan kemungkinan besar Israel tidak akan menaati resolusi tersebut dan Palestina akan menindaklanjutinya dengan resolusi yang lebih kuat.   Sumber: Republika

• 

  Dokter Lintas Batas: Rumah Sakit di Gaza Krisis Fasilitas Dasar

  NewsINH, Gaza – Doctors Without Borders atau dokter lintas batas mengungkap rumah sakit di Jalur Gaza kekurangan fasilitas dasar yang dapat menyebabkan kematian warga lebih banyak setiap detiknya selama perang Gaza masih berlangsung. Selama sembilan bulan, Jalur Gaza hampir selalu menyaksikan kematian dan trauma psikologis dan tidak ada tempat yang terhindar dari pertumpahan darah. Organisasi tersebut mencatat tim medis di Gaza menghadapi tekanan yang amat berat dalam setiap serangan di tengah sistem kesehatan yang kewalahan. “Tim kami bekerja di seluruh Jalur Gaza untuk memberikan perawatan bantuan hidup dasar bagi mereka yang terluka akibat serangan brutal Israel dan mereka yang juga terpaksa menyelamatkan diri,” demikian keterangan dokter lintas batas. Laporan WHO pada Juli 2024 menyebutkan sektor kesehatan di Gaza membutuhkan 80 ribu liter bahan bakar setiap harinya dan pasokan terakhir yang tiba di Jalur Gaza pada akhir Juni berjumlah antara 195.000 sampai 200.000 liter. Laporan itu menegaskan rumah sakit menghadapi krisis bahan bakar yang dapat mengganggu layanan vital dan menyebabkan korban luka meninggal akibat keterlambatan ambulans. WHO juga memperingatkan perintah evakuasi oleh Israel di Kota Gaza, telah menghambat pengobatan para korban luka. Dikatakan hanya 13 dari 36 rumah sakit di Gaza yang beroperasi sebagian. Sedangkan dari total 11 rumah sakit darurat di Jalur Gaza, tiga di antaranya terpaksa berhenti sementara dan empat lainnya beroperasi sebagian. Sementara itu, militer Isael mengatakan tentara Israal melanjutkan aktivitas militernya di area Rafah berdasarkan informasi intelijen Israel. Militer Israel telah memusnahkan apa yang disebut sel teroris dan menghancurkan sebuah peluncur yang pernah digunakan untuk menembak tentara Israel. Militer Israel mengakui serangan udaranya telah menghantam 25 target di sepanjang jalur Gaza dalam tempo 24 jam terakhir. Tentara Israel pun masih terus melanjutkan operasi militernya di tengah Gaza, termasuk membongkar bangunan yang diduga digunakan untuk memantau tentara Israel.   Sumber: WAFA/Tempo

• 

  Badan PBB mengecam Israel yang “Mengabaikan Hukum Kemanusiaan Internasional Secara Terang-Terangan”

  NewsINH, Gaza – Tamara al-Rifai, kepala hubungan eksternal Badan PBB untuk Pengungsi UNRWA, mengatakan minggu lalu adalah salah satu minggu paling mematikan sejak perang dimulai pada bulan Oktober. Komentarnya muncul setelah ketua organisasi PBB tersebut mengumumkan bahwa markas besarnya di Kota Gaza telah “diratakan”. “Gambar yang keluar dari markas UNRWA sungguh mengejutkan. Apa yang saya lihat hari ini tidak dapat dikenali,” katanya kepada Al Jazeera. “Ini menunjukkan banyak hal yang secara terang-terangan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional.” Al-Rifai mencatat 190 fasilitas UNRWA – “sebagian besar berfungsi sebagai tempat penampungan bagi para pengungsi” – telah diserang selama agresi, menewaskan lebih dari 500 orang dan melukai 1.600 lainnya. Sebuah komisi penyelidikan diperlukan untuk menyelidiki serangan terhadap fasilitas UNRWA dan “pembunuhan stafnya”, tambahnya.

• 

  Ribuan Warga Palestinda di Gaza Hidup dalam Ketidakpastian

  NewsINH, Gaza – Bagi warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza, sudah terbilang nelangsa hidup di bawah blokade dan bayang-payang penyerangan menahun oleh penjajah Israel. Kesusahan itu tak dibuat jadi lebih mudah oleh faksi-faksi internal yang sejauh ini masih tak sepakat di Palestina. Seperti kata pepatah, saat gajah bertarung, adalah pelanduk yang jadi korban. Seperti peristiwa yang memilukan pada saat jet tempur Israel yang menghantam rumah dua lantai milik keluarga Zorob di Jalur Gaza pada 2019 silam hingga hancur berkeping-keping. Empat tahun kemudian, keluarga beranggotakan 10 orang itu tinggal di gubuk seluas 20 meter persegi yang dilapisi kain nilon sambil menunggu untuk pindah ke rumah permanen. Proyek perumahan yang merupakan bagian dari upaya rekonstruksi Gaza senilai 500 juta dolar AS yang didanai Mesir, telah meningkatkan harapan bagi ratusan keluarga yang kehilangan rumah mereka akibat serangan Israel. Namun berminggu-minggu hingga bangunan tempat tinggal tersebut selesai dibangun, belum ada kabar mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk dapat menempati 1.400 unit apartemen itu. Sejauh ini, belum ada tata cara mengajukan permohonan untuk mendapatkan satu apartemen tersebut. Faksi Hamas yang berkuasa di Gaza dan Otoritas Palestina berselisih mengenai siapa yang akan menempati rumah tersebut. “Tidak ada yang peduli. Mereka duduk di bawah AC bersama anak-anak mereka dan mereka tidak peduli dengan kami,” kata Mohammed Zorob (31 tahun), menyalahkan kedua belah pihak atas penundaan tersebut. Keluarga Zorob termasuk di antara sekitar 2.000 keluarga, atau sekitar 12.000 orang, yang rumahnya hancur akibat pertempuran dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Kementerian Perumahan Gaza ada tambahan 90.000 orang yang tinggal di rumah rusak yang belum diperbaiki. Perekonomian yang terpuruk akibat blokade Israel-Mesir, isolasi internasional Hamas, dan kurangnya pendanaan dari komunitas internasional menjadi faktor yang menghambat upaya rekonstruksi. Namun yang menjadi latar belakang semua masalah ini adalah persaingan yang terus berlanjut antara Hamas dan Otoritas Palestina. Pada 2007, Hamas merebut kendali Gaza dari Otoritas Palestina setahun setelah memenangkan pemilihan parlemen. Pengambilalihan dengan kekerasan tersebut membuat Otoritas Palestina hanya menguasai wilayah semi-otonom di wilayah pendudukan Tepi Barat. Otoritas Palestina mengklaim sebagai perwakilan internasional yang sah dari kedua wilayah tersebut. Israel menganggap Hamas sebagai kelompok teroris dan segera memberlakukan blokade dengan Mesir yang disebutnya sebagai tindakan untuk mencegah Hamas mempersenjatai diri. Penutupan ini telah menghancurkan perekonomian Gaza dan turut memicu empat perang dan sejumlah kekerasan kecil. Upaya rekonsiliasi yang berulang kali dilakukan oleh Hamas dan Otoritas Palestina telah gagal. Pembangunan rumah ini menandai proyek infrastruktur pertama yang didanai Mesir di Gaza. Mesir sering menjadi perantara antara Israel dan Hamas serta antara faksi-faksi Palestina yang bersaing. Mesir mengumumkan bantuan tersebut setelah perang delapan hari pada 2021. Dua pejabat senior Mesir membenarkan bahwa pemerintah Kairo bekerja sama dengan faksi-faksi Palestina yang bersaing dalam proyek tersebut. Mereka mengatakan, Mesir telah meminta kedua pihak membentuk komite bersama untuk mengawasi distribusi rumah. Namun sejauh ini hanya sedikit kemajuan yang dicapai. “Sayangnya, masing-masing pihak ingin mengendalikan proses tersebut,” kata seorang pejabat Mesir sambil mencatat bahwa masalah ini telah dibahas selama kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke Mesir baru-baru ini. “Ini bukan proyek untuk Hamas atau Fatah. Ini untuk rakyat Palestina,” ujar pejabat Mesir yang berbicara dengan syarat anonim. Wakil Menteri Perumahan di pemerintahan Hamas di Gaza, Jawad al-Agha mengatakan, kantornya telah mengajukan proposal ke Mesir tentang bagaimana apartemen harus dialokasikan. Namun dia tidak memberikan rincian dan mengatakan belum ada keputusan yang diambil. Kebuntuan ini telah menyebabkan ribuan keluarga berada dalam ketidakpastian. Sebagian besar dari mereka telah menunggu selama hampir satu dekade, setelah kehilangan rumah mereka selama perang 50 hari antara Israel dan Hamas pada 2014. Rumah keluarga Zorob diserang selama pertempuran pada 2019 antara Israel dan kelompok militan Jihad Islam. Beberapa saat sebelum serangan udara, Israel menelepon keluarga tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam serangan itu, namun rumah Zorob hancur. Keluarga tersebut mengatakan, mereka tidak memiliki hubungan dengan kelompok militan mana pun dan tidak mengetahui alasan rumah mereka menjadi sasaran. Zorob adalah ayah dari seorang bayi berusia 2 bulan. Zorob mengatakan, dia telah menghabiskan waktu lima tahun untuk membangun rumahnya tersebut. “Bayangkan menghabiskan lima tahun hidup Anda untuk membangun rumah, dan dalam sekejap, Israel menargetkan bangunan tersebut,” kata Zorob. Ayah Zorob, Moneer mengatakan, kondisi di rumah bobrok mereka tidak dapat ditoleransi. “Saya menderita karena panas, kelembaban, dan di musim dingin kami menderita karena air bocor ke dalam rumah,” katanya. Sementara istri Moneer, Maha, mengatakan, dia harus merawat putrinya yang sudah dewasa dan menderita kanker. Putrinya memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan harus dijauhkan dari kerabatnya. “Di mana saya bisa mengisolasinya sementara saya hanya punya satu kamar?,” ujar Maha. Mantan menteri Kabinet dan penulis politik, Ibrahim Abrash mengatakan, negara-negara donor internasional menjadi frustasi dengan siklus kekerasan yang berulang dan terganggu oleh krisis lain, terutama perang di Ukraina. Namun dia mengatakan, pertempuran yang sedang berlangsung antara Otoritas Palestina dan Hamas masih menjadi hambatan utama dalam memperbaiki Gaza. “Ketika donor, Mesir atau negara lain, memberikan uang, pertanyaannya adalah, ‘Siapa pihak sah Palestina yang dapat dipercaya untuk mengawasi?’,” kata Abrash. Hazem Isleem, yang merupakan ayah darj tujuh anak juga menyampaikan kekecewaan serupa. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan di Rumah Sakit Shifa Kota Gaza. Isleem mempunyai pengalaman mengerikan menyaksikan keluarganya sendiri masuk melalui gerbang rumah sakit. Putrinya yang berusia 11 tahun, Farah, kehilangan satu kakinya dalam konflik pada 2021. Konflik itu juga menghancurkan rumah mereka. Keluarga Isleem sekarang tinggal di apartemen sewaan yang hampir tidak mampu dia beli. “Setelah tersiar kabar tentang unit rumah baru ini, saya berpegang teguh pada harapan. Namun harapan itu berubah menjadi keputusasaan,” kata Isleem. Isleem mengatakan, dia sering melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan Rakyat untuk mempertanyakan tentang program pembangunan rumah. Namun dia tidak pernah menerima kepastian. “Kita hidup dalam ketidakpastian yang tiada henti,” kata Isleem.   Sumber: republika

• 

  Innalillahi, 87 Hari Mogok Makan Pejuang Palestina Meninggal Dunia

  NewsINH, Yerusalem – Kabar duka cita kembali datang dari seorang aktivis atau pejuang Palestina. Khader Adnan, aktivis yang juga sebagai seorang anggota kelompok militan Palestina Jihad Islam akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa (2/5/2023) kemarin setalah melakukan aksi mogok makan selama 87 hari didalam penjara Israel. Sebelumnya, Khader Adnan ditangkap pihak keamanan otoritas Israel  dan dijeblokskan kedalam penjara setelah ia dituduh atas aksi tindakan teror, demikian dikatakan oleh pihak berwenang penjara Israel. Israel mengklaim Adnan menolak untuk menjalani tes medis dan menerima perawatan medis. Ia kemudian ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya pada Selasa (2/5/2023) pagi. Otoritas penjara Israel mengatakan Adnan dievakuasi ke rumah sakit setelah upaya untuk menyadarkannya gagal dan ia akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara pihak pengacara Adnan menuduh Israel melakukan kelalaian medis, hingga akhirnya berujung pada kematian. “Setelah 36 hari Adnan ditahan, kami menuntut agar ia dipindahkan ke rumah sakit umum agar ia bisa mendapatkan perawatan yang layak. Sayangnya, permintaan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak berwenang penjara Israel,” kata pengacara Jamil Al-Khatib seperti dikutip dari reuters. Tak lama setelah kematian Adnan diumumkan, sirene berbunyi di komunitas-komunitas perbatasan Gaza, membuat warga berlarian mencari tempat perlindungan. Militer Israel mengatakan tiga roket ditembakkan dari Jalur Gaza ke arah wilayah Israel, namun jatuh di daerah terbuka. “Perjuangan kami terus berlanjut dan musuh akan menyadari sekali lagi bahwa kejahatannya tidak akan berlalu tanpa tanggapan. Perlawanan akan terus berlanjut dengan segala kekuatan dan tekad,” kata Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan. Adnan, 45 tahun, yang berasal dari kota Jenin yang diduduki Israel, adalah seorang tokoh Jihad Islam yang terkenal di Tepi Barat, yang direbut Israel pada perang tahun 1967. Seperti kelompok Islamis Hamas, Jihad Islam menentang kesepakatan damai antara Palestina dan Israel dan menganjurkan penghancuran Israel. Menurut Asosiasi Tahanan Palestina, Adnan telah ditahan oleh Israel sebanyak 12 kali, menghabiskan sekitar delapan tahun di penjara, sebagian besar di bawah penahanan administratif. Israel menuduh Adnan mendukung teror, berafiliasi dengan kelompok teror, dan menghasut. Dia melakukan setidaknya lima kali mogok makan selama masa penahanannya sejak tahun 2004.   Sumber:Reuters/Republika #DonasiPalestina